Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 488,131 hits
  • Kalender

    Desember 2017
    M S S R K J S
    « Agu    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • Sign by Aswin - For Information

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA

Posted by aswin pada 4 Agustus 2017


PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA

DOWNLOAD KLIK:

Permenaker No 7 Tahun 2015 Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia

ATAU

http://bit.ly/2vyMED6

 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA
LUAR NEGERI KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
  3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
  4. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
  5. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
  6. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan.

BAB II
ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Pasal 2

  • Setiap calon TKI/TKI yang ditempatkan diluar negeri wajib diberikan KTKLN.
  • KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk e-KTKLN.
  • e-KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data identitas TKI dan diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI.

 

Pasal 3

  • e-KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui sidik jari
  • e-KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat mengikuti PAP.

Pasal 4

Data identitas TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), paling sedikit memuat keterangan jati diri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan identitas ahli waris), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, kepesertaan asuransi dan nomor rekening bank calon TKI di Indonesia.

Pasal 5

Pelayanan e-KTKLN dilakukan ditempat pelaksanaan PAP.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 6

Kepala BNP2TKI wajib melaporkan pelayanan pemberian e-KTKLN secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri.

Pasal 7

Pelayanan pemberian e-KTKLN dilarang dipungut biaya.

Pasal 8

Menteri dapat melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap pelayanan pemberian e-KTKLN.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

  1. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2015

MENTERI

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 232

Iklan

Posted in Law and Regulations | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »