Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    Januari 2015
    M S S R K J S
    « Okt   Apr »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Sign by Aswin - For Information

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG HONORARIUM/IMBALAN JASA BAGI KONSILIATOR DAN PENGGANTIAN BIAYA BAGI SAKSI DAN SAKSI AHLI DALAM SIDANG MEDIASI ATAU KONSILIASI

Posted by aswin pada 21 Januari 2015


DOWNLOAD KLIK:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG HONORARIUM/IMBALAN JASA BAGI KONSILIATOR DAN PENGGANTIAN BIAYA BAGI SAKSI DAN SAKSI AHLI DALAM SIDANG MEDIASI ATAU KONSILIASI

ATAU

http://bit.ly/1woRdEC

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG

HONORARIUM/IMBALAN JASA BAGI KONSILIATOR DAN
PENGGANTIAN BIAYA BAGI SAKSI DAN SAKSI AHLI
DALAM SIDANG MEDIASI ATAU KONSILIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang                 : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor PER.29/MEN/VI/2006 tentang Honorarium/Imbalan Jasa bagi Konsiliator dan Penggantian Biaya bagi Saksi dan Saksi Ahli dalam Sidang Mediasi atau Konsiliasi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

  1. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelaksanaan Pasal 11 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (2) Undang­Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang
    Honorarium/Imbalan Jasa bagi Konsiliator dan Penggantian Biaya bagi Saksi dan Saksi Ahli dalam Sidang Mediasi atau Konsiliasi;

Mengingat               : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

 

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10/MEN/V/2005            tentang
    Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi;
  2. Peraturan Menteri                         Keuangan
    Nomor 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan              : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI TENTANG HONORARIUM/IMBALAN JASA BAGI KONSILIATOR DAN PENGGANTIAN BIAYA BAGI SAKSI DAN SAKSI AHLI DALAM SIDANG MEDIASI ATAU KONSILIASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai Konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan Konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
  2. Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Konsiliator yang netral.
  3. Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan Mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
  4. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang netral.

 

  1. Saksi adalah seseorang yang didengar keterangannya dalam sidang Mediasi atau sidang Konsiliasi berdasarkan kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi yang bersangkutan.
  2. Saksi Ahli adalah seseorang yang didengar keterangannya dalam sidang Mediasi atau sidang Konsiliasi berdasarkan keahlian khusus yang
  3. Honorarium/Imbalan Jasa adalah bantuan finansial berupa uang dari pemerintah kepada Konsiliator.
  4. Biaya Perjalanan dan Akomodasi adalah penggantian biaya dari pemerintah kepada Saksi atau Saksi Ahli yang menghadiri panggilan sidang Mediasi atau sidang Konsiliasi.
  5. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
  6. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
  7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II
HONORARIUM/IMBALAN JASA BAGI KONSILIATOR

Pasal 2

Konsiliator           yang              melaksanakan       sidang          Konsiliasi          diberikan

Honorarium/Imbalan Jasa.

Pasal 3

Besarnya Honorarium/Imbalan Jasa bagi Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus perselisihan hubungan industrial.

Pasal 4

Honorarium/Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

Pasal 5

  • Konsiliator yang telah menyelesaikan tugas, mengajukan permohonan pembayaran Honorarium/Imbalan Jasa kepada bendahara Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.
  • Pembayaran Honorarium/Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
  1. surat pelimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota;
  2. undangan sidang Konsiliasi;

 

  1. daftar hadir sidang Konsiliasi; dan
  2. fotokopi perjanjian bersama atau fotokopi anjuran penyelesaian perselisihan yang ditangani, serta fotokopi risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial
  • Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, bendahara memproses           pengajuan             pembayaran
    Honorariun/Imbalan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGGANTIAN BIAYA BAGI SAKSI DAN SAKSI AHLI
DALAM SIDANG MEDIASI ATAU KONSILIASI

Pasal 6

Saksi dan Saksi Ahli yang memenuhi panggilan sidang Konsiliasi atau sidang Mediasi diberikan penggantian Biaya Perjalanan dan Akomodasi.

Pasal 7

  • Bagi Saksi atau Saksi Ahli yang tidak berstatus pegawai negeri sipil, besarnya Biaya Perjalanan dan Akomodasi disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
  • Bagi Saksi atau Saksi Ahli yang berstatus pegawai negeri sipil, besarnya Biaya Perjalanan dan Akomodasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

  • Penggantian Biaya Perjalanan dan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan oleh bendahara pada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota setelah Saksi atau Saksi Ahli menyelesaikan
  • Penggantian Biaya Perjalanan dan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
  1. undangan sebagai Saksi atau Saksi Ahli; dan
  2. surat keterangan telah memberikan kesaksian dari Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 9

  • Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  • Mekanisme pengalokasian dan pengelolaan anggaran diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

 

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.29/MEN/VI/2006 tentang Honorarium/Imbalan Jasa Bagi Konsiliator dan Penggantian Biaya Bagi Saksi dan Saksi Ahli Dalam Sidang Mediasi Atau Konsiliasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1436

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s