Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    April 2014
    M S S R K J S
    « Mar   Jun »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
  • Sign by Aswin - For Information

SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR: SE. 1/MEN/III/2014 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Posted by aswin pada 1 April 2014


SURAT EDARAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

NOMOR: SE. 1/MEN/III/2014

TENTANG

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

 

DOWNLOAD/BACA SELENGKAPNYA KLIK:

SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR: SE. 1/MEN/III/2014 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

ATAU

http://bit.ly/1dNVbnu

 

20 Maret 2014

Yth:

1)   Para Gubernur

2)   Para Bupati/ Walikota

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

NOMOR: SE. 1/MEN/III/2014

TENTANG

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), penyelenggaraan Program Jaminan Sosial dilakukan oleh 2 (dua) Badan Penyelenggara yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), untuk itu perlu dikeluarkan Surat Edaran yang memberi petunjuk kepada Instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan terutama Pengawas Ketenagakerjaan pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota tentang Pengawasan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar Saudara memerintahkan kepada Pimpinan Instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

 

  1. Dengan transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan mulai beroperasional paling lambat 1 Juli 2015 maka pelaksanaan pengawasan tetap dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. BPJS Ketenagakerjaan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 tetap menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebagaimana yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dan tetap menerima peserta baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan berpedoman pada Undang Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya.

 

  1. Sejak tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan mulai beroperasi dengan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang semula diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dialihkan ke BPJS Kesehatan dengan berpedoman pada Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta peraturan pelaksanaannya.

 

  1. Paling lambat tanggal 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi dan menyelenggarakan 4 Program meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dengan berpedoman pada Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta peraturan pelaksanaannya.

 

  1. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Bagi pemberi kerja pada BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil pendaftaran kepesertaan paling lambat tanggal 1 Januari 2015, untuk pemberi kerja pada usaha mikro pendaftaran kepesertaan paling lambat tanggal 1 Januari 2016, sedangkan kepesertaan bagi pekerja bukan penerima upah paling lambat tanggal 1 Januari 2019, sehingga untuk Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan Manfaat Lebih Baik (JPK-LB) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. 01 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan Manfaat Lebih Baik dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi dan pemberi kerja segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan:
    1. Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan:

–           berdasarkan pelaporan dari BPJS Kesehatan atas ketidakpatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 dan kewajibannya membayar iuran sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No 24 Tahun 2011 atau memenuhi kewajiban lain.

–           berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Sejak beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015 Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan:

–           berdasarkan pelaporan dari BPJS Ketenagakerjaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 dan kewajibannya membayar iuran sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No 24 Tahun 2011 atau memenuhi kewajiban lain.

 

–           berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) Undang Undang No. 24 tahun 2011 dilakukan melalui Mediasi berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dimana sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan sengketa mengenai hak-hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan bukan sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian (bukan sengketa yang terkait dengan hak hak normatif pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan). Hal ini sesuai penjelasan pasal 49 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa ( sesuai pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

 

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagai pedoman dalam implementasi pelaksanaan Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota.

Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia,

Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si

Satu Tanggapan to “SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR: SE. 1/MEN/III/2014 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”

  1. Tolong pak saya seorang buruh TKBM pelabuhan jayapura yg beranggotakan 800 orang selama puluhan tahun kami tdk mendapat kan jaminan tenaga kerja dan terlebih nya upah buruh kmi tdk sesuai dgn hsil kerja kami di korupsi oleh pimpinan kmi dan mandor ka
    mi(upah barang naik kenapa kok kmi tdk naik naik ke kmi TKBM jayapura

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: