Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    Maret 2014
    M S S R K J S
    « Okt   Apr »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • Sign by Aswin - For Information

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Posted by aswin pada 23 Maret 2014


DOWLOAD KLIK:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

ATAU

 

http://bit.ly/1poEqz6

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan ketenagakerjaan, sehingga perlu
disempurnakan;
b. bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing
sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan
pelaksanaan Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), dan Pasal
44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan;
c. bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing
sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan norma,
standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan
dengan Peraturan Menteri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948
Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5333);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5358);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
ASING.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara
asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI
pendamping, adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk
sebagai pendamping TKA dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja
TKA, adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang
mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat
RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang
dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
5. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA,
adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk
kepada pemberi kerja TKA.
6. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA
kepada negara atas penggunaan TKA.
7. Pekerjaan yang bersifat darurat adalah pekerjaan yang mendesak dan
apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian
fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum.
8. Pekerjaan yang bersifat sementara adalah pekerjaan yang dapat
diselesaikan dalam waktu singkat dan tidak dapat diperpanjang.
9. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan
hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan
TKA di bidang seni dan olah raga yang bersifat sementara.
10. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dalam wilayah hukum negara
kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan
fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas
tertentu.
11. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah Direktur
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
13. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
14. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan provinsi.
15. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota.
Pasal 2
Pemberi kerja TKA hanya dapat mempekerjakan TKA dalam hubungan kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
Pasal 3
Pemberi Kerja TKA meliputi:
a. instansi pemerintah, badan-badan internasional, perwakilan negara asing;
b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing,
kantor perwakilan berita asing;
c. perusahaan swasta asing;
d. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan
usaha asing yang terdaftar di instansi berwenang di Indonesia;
e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
f. usaha jasa impresariat.
Pasal 4
Pemberi kerja TKA yang berbentuk persekutuan perdata, Firma (Fa),
Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang (UD) dilarang
mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam undang-undang.

Pasal 5
(1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi
pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberi
kerja yang mempekerjakan TKA di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(4) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
untuk mendapatkan IMTA.
BAB II
TATA CARA PENGESAHAN RPTKA
Bagian Kesatu
RPTKA
Pasal 6
Pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang
disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 7
(1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA harus
mengajukan permohonan secara tertulis atau online kepada Dirjen melalui
Direktur dengan melampirkan:
a. alasan penggunaan TKA;
b. formulir RPTKA yang sudah diisi;
c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
d. akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh
instansi yang berwenang;
e. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
f. bagan struktur organisasi perusahaan;
g. surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA dan rencana program
pendampingan;
h. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pendidikan dan
pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi
jabatan yang diduduki TKA;
i. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; dan
j. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis
apabila diperlukan.
(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
a. nama pemberi kerja TKA;
b. alamat pemberi kerja TKA;
c. nama pimpinan perusahaan;
d. nama jabatan TKA;
e. uraian jabatan TKA;
f. jumlah TKA yang akan dipekerjakan;
g. lokasi kerja TKA;
h. jangka waktu penggunaan TKA;
i. upah/gaji TKA;
j. tanggal mulai dipekerjakan;
k. jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan dan peluang
kesempatan kerja yang diciptakan;
l. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA;
m. rencana progam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.
(3) Bentuk formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Formulir 1a sampai dengan 1d Lampiran Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
RPTKA untuk Pekerjaan yang Bersifat Sementara
Pasal 8
RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara diberikan untuk:
a. pekerjaan yang sekali selesai;
b. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal,
layanan purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha.
Pasal 9
(1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat
sementara, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Dirjen melalui Direktur dengan melampirkan:
a. alasan penggunaan TKA;
b. formulir RPTKA yang sudah diisi;
c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
d. akte pendirian sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang
berwenang;
e. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
f. bagan struktur organisasi perusahaan;
g. surat penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA;
h. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; dan
i. copy kontrak pekerjaan.
(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
a. identitas pemberi kerja TKA;
b. jabatan, uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA;
c. jumlah TKA; dan
d. jangka waktu penggunaan TKA.
(3) Bentuk formulir RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 2
Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 10
Keputusan pengesahan RPTKA yang bersifat sementara memuat:
a. alasan penggunaan TKA;
b. jabatan dan/atau kedudukan TKA;
c. jumlah TKA;
d. lokasi kerja TKA; dan
e. jangka waktu penggunaan TKA.

Pasal 11
RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara diberikan untuk jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
Bagian Ketiga
RPTKA untuk Pekerjaan yang Bersifat Darurat
Pasal 12
(1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat
darurat, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Dirjen melalui Direktur dengan melampirkan:
a. alasan penggunaan TKA;
b. formulir RPTKA yang sudah dilengkapi;
c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
d. surat pernyataan kondisi darurat dari pemberi kerja TKA.
(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
a. identitas pemberi kerja TKA;
b. jabatan, uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA;
c. jumlah TKA; dan
d. jangka waktu penggunaan TKA.
(3) Bentuk formulir RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 3
Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 13
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah dipenuhi,
Direktur menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA selambat-lambatnya 1
(satu) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
Pasal 14
Keputusan pengesahan RPTKA yang bersifat darurat memuat:
a. alasan penggunaan TKA;
b. jabatan dan/atau kedudukan TKA;
c. jumlah TKA;
d. lokasi kerja TKA; dan
e. jangka waktu penggunaan TKA.
Pasal 15
RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat diberikan untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
Bagian Keempat
RPTKA untuk Kawasan Ekonomi Khusus
Pasal 16
Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA di Kawasan Ekonomi Khusus,
pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pejabat yang ditunjuk di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kelima
RPTKA untuk Usaha Jasa Impresariat
Pasal 17
(1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA jasa impresariat, pemberi kerja
TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen melalui
Direktur, dengan melampirkan:
a. alasan penggunaan TKA;
b. formulir RPTKA yang sudah diisi;
c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
d. akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh
instansi yang berwenang;
e. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
f. bagan struktur organisasi perusahaan;
g. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pendidikan dan
pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi
jabatan yang diduduki TKA;
h. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; dan
i. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis
apabila diperlukan.
(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
a. nama pemberi kerja TKA;
b. alamat pemberi kerja TKA;
c. nama pimpinan perusahaan;
d. jumlah TKA yang akan dipekerjakan;
e. lokasi kerja TKA;
f. jangka waktu penggunaan TKA;
g. tanggal mulai dipekerjakan.
(3) Bentuk formulir RPTKA untuk usaha jasa impresariat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 4 Lampiran Peraturan
Menteri ini.
Bagian Keenam
Penilaian Kelayakan RPTKA
Pasal 18
(1) Permohonan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan penelitian kelengkapan dokumen.
(2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, maka petugas Direktorat
Pengendalian Penggunaan TKA harus mengembalikan kepada pemohon
dengan memberitahukan kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi.
(3) Dalam hal dokumen permohonan telah lengkap, dilakukan penilaian
kelayakan dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh
Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja nasional.
(4) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila
diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan.
(5) Tata cara penilaian kelayakan RPTKA ditetapkan dengan Keputusan
Dirjen.

Bagian Ketujuh
Pengesahan RPTKA
Pasal 19
Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA telah sesuai, dalam waktu paling
lama 4 (empat) hari kerja, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan
pengesahan RPTKA.
Pasal 20
Penerbitan keputusan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 dilakukan oleh:
a. Dirjen untuk permohonan penggunaan TKA sebanyak 50 (lima puluh)
orang atau lebih;
b. Direktur untuk permohonan penggunaan TKA yang kurang dari 50 (lima
puluh) orang.
Pasal 21
Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi
pengesahan RPTKA di Kawasan Ekonomi Khusus.
Pasal 22
(1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat:
a. alasan penggunaan TKA;
b. jabatan dan/atau kedudukan TKA;
c. besarnya upah TKA;
d. jumlah TKA;
e. lokasi kerja TKA;
f. jangka waktu penggunaan TKA;
g. jumlah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping; dan
h. jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku
untuk usaha jasa impresariat.
Pasal 23
RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan
mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.
BAB III
PERPANJANGAN RPTKA
Pasal 24
(1) Permohonan perpanjangan RPTKA diajukan oleh pemberi kerja TKA secara
tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada:
a. Dirjen atau Direktur untuk perpanjangan RPTKA lintas provinsi.
b. Kepala Dinas Provinsi untuk perpanjangan RPTKA dalam 1 (satu)
wilayah provinsi.
(3) Permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi:
a. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan
melampirkan sertifikat pelatihan;
b. copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
c. copy IMTA yang masih berlaku;
d. copy bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui
bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau retribusi melalui
bank yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; dan
e. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis
apabila diperlukan.
(4) Bentuk laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Formulir 5 Lampiran
Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PERUBAHAN RPTKA
Pasal 25
(1) Pemberi kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA
secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA.
(2) Pengajuan permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan kepada Dirjen atau Direktur.
(3) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perubahan alamat perusahaan;
b. perubahan nama perusahaan;
c. perubahan jabatan;
d. perubahan lokasi kerja;
e. perubahan jumlah TKA; dan/atau
f. perubahan kewarganegaraan.
BAB V
PERSYARATAN TKA
Pasal 26
(1) TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan
diduduki oleh TKA;
b. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi
atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA
paling kurang 5 (lima) tahun;
c. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada
tenaga kerja Indonesia pendamping; dan
d. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi jabatan
Komisaris, Direksi, usaha jasa impresariat, dan pekerjaan yang bersifat
sementara.
(3) Tenaga kerja Indonesia pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai
dengan jabatan yang akan diduduki TKA.
Pasal 27
Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
TATA CARA MEMPEROLEH IMTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis
dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai
diplomatik dan konsuler.
Bagian Kedua
Penerbitan IMTA
Pasal 29
(1) IMTA awal diterbitkan oleh Direktur.
(2) IMTA perpanjangan diterbitkan oleh:
a. Direktur;
b. Kepala Dinas Provinsi; atau
c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan IMTA
Pasal 30
(1) Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur untuk
mendapatkan rekomendasi kawat persetujuan visa (TA-01) dengan
melampirkan:
a. copy keputusan pengesahan RPTKA;
b. copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;
c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
d. copy ijazah Sarjana atau keterangan pengalaman kerja TKA atau
sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
e. copy surat penunjukan tenaga kerja Indonesia pendamping; dan
f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
(2) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur harus menerbitkan rekomendasi kawat
persetujuan visa (TA-01) dan menyampaikan kepada Direktur Lalu Lintas
Keimigrasian (Lantaskim), Direktorat Jenderal Imigrasi dalam waktu
selambat-lambatnya pada hari berikutnya dengan ditembuskan kepada
pemberi kerja TKA.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan
bagi pemberi kerja yang mempekerjakan TKA yang berstatus kawin
campuran.
(4) Rekomendasi kawat persetujuan visa (TA-01) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan.
(5) Bentuk formulir permohonan IMTA sebagaimana tercantum dalam
Formulir 6 Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 31
(1) Dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk
dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan surat
pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja
TKA mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan:
a. copy draft perjanjian kerja;
b. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
c. copy polis asuransi;
d. copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa; dan
e. foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar.
(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dipenuhi, Direktur menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 4 (empat) hari
kerja.
(3) Jangka waktu berlakunya IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
Pasal 32
(1) Dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar US $ 100 (seratus dollar Amerika)
perjabatan dan perbulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
(2) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib
membayar dana kompensasi sebesar 1 (satu) bulan penuh.

(3) Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan oleh pemberi kerja TKA dan disetorkan pada rekening
Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) pada Bank
Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
(4) Dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pasal 33
(1) Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari 1 (satu)
jabatan dalam perusahaan yang sama.
(2) Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan
oleh pemberi kerja TKA yang lain.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi TKA
yang menduduki jabatan Direksi atau Komisaris berdasarkan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).
Pasal 34
Permohonan dan pelayanan penggunaan TKA yang meliputi pengesahan
RPTKA, rekomendasi persetujuan kawat visa bekerja, dan IMTA harus
dilakukan secara online melalui website Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Bagian Keempat
Perpanjangan IMTA
Pasal 35
(1) Pemberi kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan IMTA, harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur atau Kepala
Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada (1) diterbitkan oleh:
a. Direktur, untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah
provinsi.
b. Kepala Dinas Provinsi, untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam
1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambatlambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya
IMTA berakhir.
Pasal 36
(1) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan
melampirkan:
a. copy IMTA yang masih berlaku;
b. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau retribusi melalui bank
yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;
c. copy polis asuransi;
d. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
Indonesia pendamping;
e. copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
f. foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
g. rekomendasi dari instansi terkait untuk sektor tertentu.
(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
terpenuhi maka permohonan perpanjangan ditolak.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, maka Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas
Kabupaten/Kota menerbitkan IMTA paling lama 4 (empat) hari kerja.
(4) Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 37
(1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan
ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Jangka waktu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk jabatan Komisaris dan Direksi.
(3) Jangka waktu perpanjangan IMTA untuk jabatan Komisaris dan Direksi
paling lama 2 (dua) tahun.
(4) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai
dasar untuk memperpanjang KITAS.
Bagian Kelima
IMTA untuk Pekerjaan Sementara
Pasal 38
(1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang
bersifat sementara wajib mengajukan permohonan IMTA secara tertulis
kepada Direktur, dengan melampirkan:
a. copy keputusan pengesahan RPTKA;
b. copy polis asuransi;
c. copy paspor TKA yang bersangkutan;
d. pas photo TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
e. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lengkap, Direktur harus menerbitkan IMTA dalam waktu paling lama 4
(empat) hari kerja.
Pasal 39
IMTA untuk pekerjaan yang bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam
IMTA untuk Pekerjaan Darurat
Pasal 40
(1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang
bersifat darurat wajib mengajukan permohonan IMTA secara tertulis
kepada Direktur, dengan melampirkan:
a. surat pernyataan dari pemberi kerja TKA tentang kondisi darurat;
b. copy paspor TKA yang bersangkutan;
c. pas photo TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
d. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lengkap, Direktur harus menerbitkan IMTA dalam waktu paling lama 1
(satu) hari kerja.
Pasal 41
IMTA untuk pekerjaan yang bersifat darurat diberikan untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.
Bagian Ketujuh
IMTA untuk Kawasan Ekonomi Khusus
Pasal 42
(1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA di Kawasan Ekonomi
Khusus wajib mengajukan permohonan IMTA secara tertulis kepada
pejabat yang ditunjuk di Kawasan Ekonomi Khusus.
(2) Tata cara memperoleh IMTA di Kawasan Ekonomi Khusus mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan
Pasal 32.
Bagian Kedelapan
IMTA untuk Pemandu Nyanyi/Karaoke
Pasal 43
Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA sebagai pemandu
nyanyi/karaoke wajib mengajukan permohonan IMTA kepada Direktur,
dengan melampirkan:
a. copy izin tempat usaha yang memiliki fasilitas karaoke;
b. RPTKA yang telah disahkan oleh Direktur;
c. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
d. copy polis asuransi; dan
e. perjanjian kerja TKA dengan pemberi kerja.
Pasal 44
IMTA untuk pemandu nyanyi/karaoke diberikan paling lama 6 (enam) bulan
dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 45
Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke,
harus mempekerjakan pemandu nyanyi/karaoke tenaga kerja Indonesia yang
jumlahnya 5 (lima) kali jumlah pemandu nyanyi/karaoke TKA.
Bagian Kesembilan
IMTA Untuk Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
Pasal 46
(1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA pemegang ijin tinggal tetap
wajib mengajukan permohonan kepada Direktur dengan melampirkan :
a. copy RPTKA yang masih berlaku ;
b. copy ijin tinggal tetap yang masih berlaku ;
c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan ;
d. copy ijasah atau pengalaman kerja ;
e. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank
yang ditunjuk oleh Menteri ;
f. copy polis asuransi ; dan
g. pas photo berwarna ukuran 4×6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
(2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Direktur menerbitkan IMTA.
BAB VII
PERUBAHAN NAMA PEMBERI KERJA
Pasal 47
(1) Dalam hal pemberi kerja TKA berganti nama, Direktur menerbitkan
rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mengubah
KITAS/KITAP.
(2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan
permohonan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan:
a. copy RPTKA perubahan;
b. copy KITAS/KITAP yang masih berlaku;
c. copy IMTA yang masih berlaku;
d. copy bukti perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh
instansi yang berwenang.
BAB VIII
PERUBAHAN LOKASI KERJA
Pasal 48
Dalam hal masa berlakunya IMTA perpanjangan belum berakhir dan terjadi
perubahan lokasi kerja, pemberi kerja wajib mengajukan perubahan IMTA dan
membayar dana kompensasi/retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 49
(1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan laporan
realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia
pendamping di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada
Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota
dengan tembusan kepada Dirjen.
(2) Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota
melaporkan penerbitan IMTA secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada
Menteri dengan tembusan kepada Dirjen.
BAB X
PENGAWASAN
Pasal 50
Pengawasan terhadap pemberi kerja TKA dilakukan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
PENCABUTAN IZIN
Pasal 51
Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA,
Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota
berwenang mencabut IMTA sesuai dengan kewenangannya.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 52
Pemberi kerja TKA dapat memerintahkan TKA untuk melakukan alih teknologi
dan keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati.
Pasal 53
Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA yang menggunakan fasilitas
kemudahan khusus keimigrasian wajib memiliki RPTKA dan IMTA.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 55
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1565

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DAFTAR LAMPIRAN
1. Formulir 1 : DAFTAR ISIAN RPTKA
Formulir 1a : Daftar Isian RPTKA
Formulir 1b : RPTKA
Formulir 1c : Rencana Penempatan TKI sebagai
Pendampingan TKA
Formulir 1d : Uraian Singkat Pekerjaan dan
Persyaratan Minimum jabatan TKA
2. Formulir 2 : DAFTAR ISIAN RPTKA UNTUK PEKERJAAN YANG
BERSIFAT SEMENTARA
3. Formulir 3 : DAFTAR ISIAN RPTKA UNTUK PEKERJAAN YANG
BERSIFAT DARURAT
4. Formulir 4 : DAFTAR ISIAN RPTKA UNTUK USAHA JASA
IMPRESARIAT
5. Formulir 5 : LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TKI
6. Formulir 6 : PERMOHONAN IJIN MEMPEKERJAAN TKA (IMTA)
7. Formulir 7 : PERMOHONAN PERPANJANGAN IMTA.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

DAFTAR ISIAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
1. Nama Perusahaan : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………. ¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………….
2. Alamat di Indonesia : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………. ¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……
a. Kantor Pusat
„h Nomor Telepon/Fax
„h E-Mail
„h Website
:
:
:
:
¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
¡K¡K¡K¡K¡K………
……………………
……………………
……………………
¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
b. Kantor Cabang : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………. ¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……
„h Nomor Telepon/Fax : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………. ¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K…………
„h E-Mail
„h Website
: ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………….
………………………………………………………..
¡K¡K¡K¡K¡K………
¡K¡K¡K¡K¡K………
¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K…………
…………………………………..
3. Nama Pimpinan/
Penanggung Jawab
: ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………. ¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K…………
4. Lokasi Kegiatan/Produksi *) : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………. ¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K…………
5. Jenis Usaha/Hasil Usaha : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………. ¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K…………
6. Instansi Pemberi Izin Usaha : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………. ¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K…………
7. Nomor Surat Izin Usaha : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………. Tanggal:¡K¡K¡K.. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K…………
8. Status Badan Usaha : PMA/PMDN/PROYEK/LEMBAGA/YAYASAN/
PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL/ASING **)
9. Jumlah TKI yang
Dipekerjakan
: ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………. ¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K…………
10. Jumlah Kesempatan Kerja : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………. ¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K.¡K…………
*) Lokasi sampai Kabupaten/Kota
**) Coret yang tidak perlu.

Formulir 1a

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
NO
NAMA JABATAN
JUMLAH
TKA
JANGKA WAKTU
PENGGUNAAN
MULAI DIPEKERJAKAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
Catatan: Lampirkan Struktur Organisasi

Formulir 1b

RENCANA PENEMPATAN TKI SEBAGAI PENDAMPING TKA
NO
NAMA JABATAN
JUMLAH
TKA
JUMLAH
TKI SEBAGAI
PENDAMPING TKA
PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN TKI
KETERANGAN
PENDIDIKAN PENGALAMAN KERJA
1 2 3 4 5 6 7
Formulir 1c

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN MINIMUM JABATAN TKA
NO. NAMA JABATAN
URAIAN SINGKAT
PEKERJAAN/JABATAN
PERSYARATAN MINIMUM
PENDIDIKAN PENGALAMAN KERJA
1 2 3 4 5
Jakarta. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K
PIMPINAN,
_____________________________
Formulir 1d

DAFTAR ISIAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT SEMENTARA
1. Nama Perusahaan : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………….
2. Alamat di Indonesia : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………….
a. Kantor Pusat : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………….
b. Kantor Cabang : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………….
c. Nomor Telepon/Fax : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………….
3. Nama Pimpinan : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………….
4. Lokasi Kegiatan/Show : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………….
5. Jenis Kegiatan : Nyanyi/Tari/Conser/Sirkus/Drama/Pemandu Karaoke/Lainnya *)
6. Nomor SIUP : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………….
7. Status Badan Usaha : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………….
8. Instansi Pemberi Usaha
: ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………….
*) Coret yang tidak perlu.
Formulir 2

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
UNTUK PEKERJAAN SEMENTARA
NO. NAMA JABATAN JUMLAH TKA
JANGKA WAKTU
PENGGUNAAN
MULAI
DIPEKERJAKAN
KETERANGAN
Jakarta. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K
PIMPINAN,
_____________________________

DAFTAR ISIAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT DARURAT
1. Nama Perusahaan : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………..
2. Alamat di Indonesia : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………..
a. Kantor Pusat : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………..
b. Kantor Cabang : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………..
c. Nomor Telepon/Fax : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………..
3. Nama Pimpinan : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………..
4. Lokasi Kegiatan/Show : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………..
5. Jenis Kegiatan : Nyanyi/Tari/Conser/Sirkus/Drama/Pemandu Karaoke/Lainnya *)
6. Nomor SIUP : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………..
7. Status Badan Usaha : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………..
8. Instansi Pemberi Usaha
: ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K…… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K…………..
*) Coret yang tidak perlu.

Formulir 3

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
UNTUK PEKERJAAN DARURAT
NO. NAMA JABATAN JUMLAH TKA
JANGKA WAKTU
PENGGUNAAN
MULAI
DIPEKERJAKAN
KETERANGAN
Jakarta. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K
PIMPINAN,
_____________________________

DAFTAR ISIAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
UNTUK USAHA JASA IMPRESARIAT
1. Nama Perusahaan : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………..
2. Alamat di Indonesia : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………..
a. Kantor Pusat : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………..
b. Kantor Cabang : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………..
c. Nomor Telepon/Fax : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………..
3. Nama Pimpinan : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………..
4. Lokasi Kegiatan/Show : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………..
5. Jenis Kegiatan : Nyanyi/Tari/Conser/Sirkus/Drama/Pemandu Karaoke/Lainnya *)
6. Nomor Izin Impresatiat : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………..
7. Status Badan Usaha : ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………..
8. Instansi Pemberi Usaha
: ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K……. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K……… ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K………..
*) Coret yang tidak perlu.

Formulir 4

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
UNTUK USAHA JASA IMPRESARIAT
NO. NAMA JABATAN
JUMLAH
TKA
JANGKA WAKTU
PENGGUNAAN
MULAI
DIPEKERJAKAN
UPAH TKA LOKASI SHOW
Jakarta. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K
PIMPINAN,
_____________________________

LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA
NO.
NAMA
JABATAN
YANG
DIDUDUKI
TKA
DIKLAT YANG
DILAKSANAKAN
NAMA TKI SEBAGAI
PENDAMPING
PELAKSANAAN PROGRAM DIKLAT
RENCANA
PENEMPATAN
KETERANGAN
JENIS LAMA
NAMA
TKI
JABATAN
TKI
DALAM
PERUSAHAAN
LUAR
PERUSAHAAN *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*) sebutkan lembaga diklat dan alamatnya.
Jakarta. ¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K¡K
PIMPINAN,
__________________________

PERMOHONAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
I. DATA PERMOHONAN IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TKA:
1. Nama Perusahaan/Instansi :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan/Instansi :
Nomor Telepon dan Fax, e-Mail :
Tempat Kedudukan Cabang :
4. Izin Usaha : a. Dari :
b. Nomor :
c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha : Sektor Kode Teknis :
7. Jumlah Tenaga Kerja : a. Indonesia : orang
b. Tenaga Asing : orang
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : Sudah disahkan
a. Nomor SK Pengesahan :
b. Tahun berlaku s/d :
II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN:
1. Nama :
2. Alamat di Luar Negeri :
3. Alamat di Indonesia :
4. Kewarganegaraan :
5. Nomor Paspor :
Tanggal Berlaku :
6. Tempat Lahir :
Tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
7. Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin
8. Pendidikan Tinggi *) :
9. Pengalaman Kerja *) : a.
b.
c.
10.Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki :
a. Visa :
– Jenis :
– Nomor :
– Tanggal Dikeluarkan :
– Masa Berlaku :
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas :
– Nomor :
– Tanggal Dikeluarkan :
– Masa Berlaku :

c. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) :
– Nomor :
– Tanggal Dikeluarkan :
– Masa Berlaku :
d. Surat Kartu Kependudukan :
– Nomor :
– Tanggal Dikeluarkan :
– Masa Berlaku :
III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING:
1. Nama Jabatan :
Level Jabatan : Pimpinan Manajer Profesional
Penasehat/Advisor Supervisor
2. Uraian Jabatan (Tugas,
tanggung jawab dan wewenang) :
3. Persyaratan tertentu untuk mengisi
jabatan tersebut :
a. Pendidikan :
b. Pengalaman Kerja :
4. Lokasi Penempatan di :
a. Propinsi Pertama :
– Kabupaten/Kota Pertama :
– Kabupaten/Kota Kedua :
b. Propinsi Pertama :
– Kabupaten/Kota Pertama :
– Kabupaten/Kota Kedua :
c. Seluruh INDONESIA :
IV. KONDISI KERJA
1. Perjanjian kerja berlaku terhitung
tanggal :
2. Fasilitas dan gaji yang diberikan :
a. Perumahan : Dapat Tidak dapat
b. Kendaraan : Dapat Tidak dapat
c. Gaji per bulan : US $
V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU
Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami
bertanggungjawab akan kebenarannya.
——————————————————
Tanda tangan dan nama terang penanggungjawab
di atas
materai Rp. 6.000,-
*) Lampiran copy ijazah terakhir/tanda bukti lain yang sah.

PERMOHONAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
PERPANJANGAN
I. DATA PERMOHONAN IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TKA:
1. Nama Perusahaan/Instansi :
2. Nam a Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan/Instansi :
Nomor Telepon dan Fax, e-Mail :
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Izin Usaha : a. Dari :
b. Nomor :
c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha :
Kode Teknis :
7. Jumlah Tenaga Kerja : a. Indonesia : orang
b. Tenaga Asing : orang
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : Sudah disahkan
a.Nomor SK Pengesahan :
b.Tahun berlaku s/d :
II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN:
1. Nama :
2. Alamat di Luar Negeri :
3. Alamat di Indonesia :
4. Kewarganegaraan :
5. Nomor Paspor :
Tanggal Berlaku :
6. Tempat Lahir :
Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
7. Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin
8. Pendidikan Tinggi *) :
9. Pengalaman Kerja *) : a.
b.
c.
10.Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki :
a. Visa
– Jenis :
– Nomor :
– Tanggal Dikeluarkan :
– Masa Berlaku :
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas :
– Nomor :
– Tanggal Dikeluarkan :
– Masa Berlaku :

c. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) :
– Nomor :
– Tanggal Dikeluarkan :
– Masa Berlaku :
d. Surat Kartu Kependudukan :
– Nomor :
– Tanggal Dikeluarkan :
– Masa Berlaku :
III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING:
1. Nama Jabatan :
Level Jabatan : Pimpinan Manajer Profesional
Penasehat/Advisor Supervisor
2. Uraian Jabatan (Tugas, tanggung jawab :
dan wewenang)
3. TKI sebagai Pendamping TKA :
a. Pendidikan :
b. Pengalaman Kerja :
c. Persyaratan untuk menduduki
Jabatan :
d. Diklat yang akan dilaksanakan
kepada TKI :
e. Rencana waktu penggantian
TKA kepada TKI :
IV. KONDISI KERJA
1. Perjanjian kerja berlaku sampai dengan
tanggal :
2. Fasilitas dan gaji yang diberikan :
a. Perumahan : Dapat Tidak dapat
b. Kendaraan : Dapat Tidak dapat
c. Gaji per bulan TKA : US $
d. Gaji per bulan TKI :
V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU
Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami
bertanggungjawab akan kebenarannya.
——————————————————
Tanda tangan dan nama terang penanggungjawab
di atas
materai Rp. 6.000,-
*) Lampiran copy ijazah terakhir/tanda bukti lain yang sah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s