Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    Oktober 2013
    M S S R K J S
    « Sep   Mar »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Sign by Aswin - For Information

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Posted by aswin pada 6 Oktober 2013


INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

DOWNLOAD/BACA SELENGKAPNYA KLIK:

http://bit.ly/GFLwQv

ATAU

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENETAP’AN UPAH MINIMUM
DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN USAHA
DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional serta untuk mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

1.     Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2.     Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3.     Menteri Dalam Negeri;

4.     Menteri Perindustrian;

5.     Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6.     Para Gubernur;

7.     Para Bupati/Walikota;

Untuk:

PERTAMA:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan perkembangan industri nasional serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

 

KEDUA:

Khusus kepada:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk:

a. merumuskan         dan       menetapkan       kebijakan pengupahan         dan       pengembangan        sistem pengupahan nasional dengan ketentuan:

1)Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi;

2)     Upah Minimum provinsi/kabupaten/kota diarahkan kepada pencapaian KHL;

3)     untuk daerah yang Upah Minimumnya masih berada di bawah nilai KHL, kenaikan Upah Minimum dibedakan antara Industri Padat Karya tertentu dengan industri lainnya;

4)   besaran kenaikan upah pada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang upah minimumnya telah mencapai KHL atau lebih, ditetapkan secara bipartit antara pemberi kerja dan pekes ja dalam perusahaan masing-masing;

b. melakukan koordinasi dengan menteri terkait dalam rangka mengklasifikasikan kenaikan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3).

2. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum oleh pemerintah daerah.

 

3. Menteri Perindustrian, untuk:

a.    menetapkan definisi dan batasan serta klasifikasi industri padat karya tertentu; dan

b.    melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri mengenai kebijakan penetapan Upah Minimum.

4. Kepala Kepolisian N’egara Republik Indonesia, untuk:

a.    memantau proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum; dan

b.    menjaga dan menjamin terciptanya situasi keamanan serta ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Gubernur, untuk:

a.      menetapkan Upah Minimum dengan berdasarkan kepada kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional         sebagaimana
dimaksud pada angka 1, serta memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan di daerahnya masing-masing;

b.     menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi yang dilakukan secara serentak di seluruh provinsi setiap tanggal 1. November;

c.menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah Upah Minimum Provinsi ditetapkan, dalam hal Kabupaten / Kota yang bersangkutan menetapkan Upah Minimum;

d. menetapkan tahapan pencapaian KHL di daerahnya masing-masing dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha;

e. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi; dan

f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum.

6. Bupati/Walikota, untuk:

  1. menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur setelah Upah Minimum Provinsi ditetapkan; dan
  2. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota.

KETIGA:

Menteri             Koordinator          Bidang          Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.

KEEMPAT:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s