Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    September 2013
    M S S R K J S
    « Agu   Okt »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • Sign by Aswin - For Information

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: SE 04/MEN/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Posted by aswin pada 29 September 2013


Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: SE 04/MEN/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

DOWNLOAD/BACA SELENGKAPNYA KLIK:

http://bit.ly/1biFa3W

ATAU:

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: SE 04/MEN/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: SE 04/MEN/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memandang perlu menerbitkan pedoman pelaksanaan, yang isinya memuat penjelasan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

 Pedoman pelaksanaan ini dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

 Demikian, untuk dilaksanakan.

 

 

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

 Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

 

 

LAMPIRAN

SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SE.04/MEN/VIII/2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

 

 

 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

                                           

A.   Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat berdampak pada timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi hampir di semua sektor. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan tanggapan yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien dan produktif. Dalam kaitan ini dapat dimengerti apabila kemudian muncul kecenderungan perusahaan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

Ketentuan pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam Pasal tersebut belum diatur mengenai perlindungan bagi pekerja/buruh yang dipekerjakan melalui pemborongan pekerjaan maupun penyediaan jasa pekerja/buruh.  Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Dalam perjalanannya, ketentuan ini telah diajukan permohonan judicial review dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan adanya jaminan kelangsungan kerja serta syarat-syarat perlindungan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan maupun perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah menyempurnakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.  

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tersebut, maka disusunlah Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ini.

B.   Dasar Hukum

1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

 

C.   Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman ini untuk menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

 

D.  Ruang Lingkup

Pedoman ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 yang mencakup:

1.   Penetapan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.   Peran instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh.

 

E.   Pengertian

1.   Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

2.   Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.

3.   Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.

4.   Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau  perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

5.   Asosiasi sektor usaha adalah perkumpulan beberapa perusahaan yang mempunyai bidang usaha yang sama dan sejenis, dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

6.   Alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan adalah serangkaian pekerjaan yang menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat mengenai pekerjaan atau kegiatan utama dan penunjang.

                                                             

BAB II

PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

MELALUI PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN

 

A.   Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan

1.   Berbadan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan atau Koperasi.

2.   Memiliki tanda daftar perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.

3.   Memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

4.   Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.


B.   Persyaratan Pemborongan Pekerjaan

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan.

Maksud manajemen terpisah antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan, bukan merupakan satu kesatuan dan merupakan badan hukum yang berbeda. Kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang terpisah, maksudnya adalah bukan lokasinya yang terpisah tetapi pelaksanaan pekerjaannya yang terpisah. Hal ini disebabkan ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di luar lokasi perusahaan pemberi pekerjaan.

  1. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari perusahaan pemberi pekerjaan.

Maksudnya adalah untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Adanya perintah langsung dari perusahaan pemberi pekerjaan bukan berarti status hubungan kerja antara pekerja/buruh dari perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.

3.   Merupakan kegiatan penunjang perusahaan pemberi pekerjaan secara  keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

4.   Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

C.   Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan pembuatan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan:

1.   Masing-masing perusahaan yang tergabung dalam asosiasi sektor usaha mengajukan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan kepada asosiasi sektor usaha.

2.   Berdasarkan pengajuan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing perusahaan tersebut, asosiasi sektor usaha membahas secara bersama-sama dengan para anggotanya.

3.   Hasil pembahasan dijadikan bahan masukan asosiasi sektor usaha dalam menetapkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan untuk sektor usaha yang bersangkutan.

4.   Alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha.  Dalam menetapkan alur tersebut, asosiasi sektor usaha dapat membuat lebih dari satu alur sesuai dengan kondisi bidang usaha (contoh: bila ada perbedaan dalam proses produksi antara yang menggunakan teknologi tinggi dengan yang manual).

Asosiasi sektor usaha yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, yaitu:

1.   Asosiasi sektor usaha yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau

2.   Asosiasi sektor usaha yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan berada di bawah binaan Kementerian/Lembaga Pembina Sektor terkait atau Instansi Teknis terkait di Pemerintah Daerah; atau

3.   Asosiasi sektor usaha yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Yang dimaksud dengan asosiasi sektor usaha yang berada di bawah binaan Kementerian/Lembaga Pembina Sektor terkait atau Instansi Teknis terkait di Pemerintah Daerah, mencakup asosiasi sektor usaha yang pendaftarannya atau pencatatannya teradministrasi dengan baik di Kementerian/Lembaga Pembina Sektor terkait atau Instansi Teknis terkait di Pemerintah Daerah. 

Hal-hal lain yang terkait dengan asosiasi sektor usaha:

1.   Asosiasi sektor usaha belum terbentuk.

Dalam hal asosiasi sektor usaha belum terbentuk, maka perusahaan wajib membentuk asosiasi sektor usaha bersama perusahaan lain pada sektor usaha yang sejenis, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Pedoman ini.

2.   Bisnis sektor bersifat tunggal.

Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) perusahaan pada sektor usaha, sehingga tidak memungkinkan untuk membentuk asosiasi sektor usaha, maka perusahaan membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya disampaikan kepada Kementrian/Lembaga Pembina Sektor untuk ditetapkan sebagai alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan.

3.   Asosiasi sektor usaha lebih dari 1 (satu) asosiasi.

Dalam hal asosiasi sektor usaha lebih dari 1 (satu), maka perusahaan hanya dapat menggunakan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan dari 1 (satu) asosiasi sektor usaha saja dimana yang bersangkutan menjadi anggota.

 

D.  Peran instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan.

1.   Pelaporan jenis pekerjaan yang akan diserahkan.

a.    perusahaan pemberi pekerjaan berdasarkan alur proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha, melaporkan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan untuk mendapatkan bukti pelaporan (Formulir 1);

b.   instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota memeriksa pelaporan tersebut dan mengeluarkan bukti pelaporan (Formulir 2);

c.    perusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiap perubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan (Formulir 3); dan

d.   instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota memeriksa pelaporan perubahan jenis pekerjaan penunjang tersebut dan mengeluarkan bukti pelaporan perubahan (Formulir 4).

 

2.   Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan.

a.    perusahaan penerima pemborongan mendaftarkan perjanjian pemborongan pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan (Formulir 5).

b.   instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota meneliti isi perjanjian pemborongan pekerjaan, yang sekurang-kurangnya harus memuat:

1)   hak dan kewajiban masing-masing pihak;

2)   menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan;

3)   memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

c.    instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan mengeluarkan bukti pendaftaran (Formulir 6).

 

 BAB III

 PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

MELALUI PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH

 

A.   Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

1.   Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.   Memiliki tanda daftar perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.

3.   Memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

4.   Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

5.   Memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.

6.   Mempunyai kantor dan alamat tetap.

7.   Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

B.   Persyaratan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

1.   Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis.

2.   Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, meliputi:

a.  usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);

b.  usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);

c.  usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);

d.  usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan

e.  usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

3.   Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh di larang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikannya kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain.

4.   Memuat jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

5.   Memuat penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

6.   Memuat penjelasan mengenai hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

 

C.   Peran Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam pelaksanaan penyediaan jasa pekerja/buruh.

1.   Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

a.    perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan (Formulir 7).

b.   berdasarkan pengajuan tersebut, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota meneliti isi perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, meliputi:

1)   kelengkapan persyaratan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

2)   jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

3)   penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan

4)   hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

c.    apabila telah memenuhi persyaratan, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh (Formulir 8).

d.   Apabila tidak memenuhi persyaratan, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan dapat menolak pendaftaran (Formulir 9).

 

2.   Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT):

a.    perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh mencatatkan perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan (Formulir 10);

b.   instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota meneliti isi perjanjian kerja, meliputi:

1)   jaminan kelangsungan bekerja;

2)   jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan, yaitu:

a)    hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;

b)   hak atas jaminan sosial;

c)    hak atas tunjangan hari raya;

d)   hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;

e)    hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja;

f)     hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan

g)    hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.

3)   jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah. Untuk itu perusahaan perlu membuat skala upah yang disesuaikan dengan masa kerja pekerja/buruh.

c.    instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota mengeluarkan bukti pencatatan perjanjian kerja tersebut (Formulir 11).

D.  Izin operasional

Beberapa bentuk formulir dalam pelaksanaan penyediaan jasa pekerja/buruh:

1.   Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh diajukan permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan (Formulir 12).

2.   Instansi yang  bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi menerbitkan izin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan perpanjangan izin operasional tersebut (Formulir 13).

3.   Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dapat dicabut oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota (Formulir 14).

 

BAB IV

PENGAWASAN

 

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dengan tahapan sebagai berikut:

1.   Pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan ke perusahaan;

2.   dalam hal ditemui pelanggaran norma penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maka pengawas ketenagakerjaan menerbitkan nota pemeriksaan yang memerintahkan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan dalam batas waktu yang ditetapkan; dan

3.   apabila dalam batas waktu yang ditetapkan perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

 

BAB V

SANKSI

 

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dikenakan sanksi berupa:

1.   beralihnya hubungan kerja pekerja/buruh dari perusahaan penerima pemborongan kepada perusahaan pemberi pekerjaan, dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa bukti pelaporan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan mengenai jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan.

2.   pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi berdasarkan rekomendasi dari kabupaten/kota, dalam hal:

a.    perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan;

b.   perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak mencatatkan perjanjian kerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

Dalam hal pelanggaran sebagaimana angka 2, maka operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh di wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan, dihentikan. Namun, perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tersebut tetap bertanggung jawab memenuhi hak-hak pekerja/buruh.

 

3.   perubahan hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

 

BAB VI

PENUTUP

 

Demikian Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lainini disusun untuk digunakan sebagai acuan bagi para pelaku hubungan industrial dalam melaksanakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Dengan adanya pedoman ini diharapkan akan terdapat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan di lapangan sehingga akan tercipta hubungan industrial yang harmonis.


MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,


Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s