Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    Agustus 2011
    M S S R K J S
    « Apr   Jan »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Sign by Aswin - For Information

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO.PER.05/MEN/III/2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN BAGI TENAGA KERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Posted by aswin pada 2 Agustus 2011


untuk view pdf selengkapnya dan download klik:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-3dC1HEsaNlMTM2Y2E1NmMtNjkyMC00ZjIzLTgxOTQtNDg4OTQ5YjM1ZGIz&hl=in

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.05/MEN/III/2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN BAGI TENAGA KERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa  untuk  meningkatkan  jumlah  manfaat  dan  jangkauan
pelayanan  pemberian  bantuan  keuangan  bagi  tenaga

kerja

peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang mengalami
pemutusan  hubungan  kerja,  maka  perlu  menyempurnakan
ketentuan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
Nomor   PER.   31/MEN/IX/2006   tentang   Bantuan   Keuangan
Bagi  Tenaga  Kerja  Peserta  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga
Kerja  Yang  Mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  dengan
Peraturan Menteri;
Mengingat

:

1.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

Tenaga  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1992   Nomor   14,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 3468);

2.  Peraturan    Pemerintah    Nomor    14    Tahun    1993    tentang

Penyelenggaraan   Program   Jaminan   Sosial   Tenaga   Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
3520)   sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah,   terakhir
dengan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    1    Tahun    2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4961);

3.  Peraturan    Pemerintah    Nomor    36    Tahun    1995    tentang

Penetapan  Badan  Penyelenggara  Program  Jaminan  Sosial
Tenaga  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1995 Nomor 59);
  1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
  1. Keputusan      Menteri      Negara      BUMN      Nomor: KEP-247/MBU/2008  tentang  Pedoman  Umum  Dana  Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan              :     PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BANTUAN KEUANGAN BAGI TENAGA   KERJA   PESERTA   PROGRAM   JAMINAN   SOSIAL TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

Pasal 1

Tenaga kerja peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja diberi bantuan keuangan dari PT. Jamsostek (Persero).

Pasal 2

Untuk mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tenaga kerja program jaminan sosial tenaga kerja harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat:

  1. telah menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
  2. belum timbul hak Jaminan Hari Tua;
  3. upah terakhir yang diterima maksimal sebesar 20% di atas Upah Minimum Provinsi setempat dalam hal di suatu provinsi ditetapkan Upah Minimum Provinsi; atau
  4. upah terakhir yang diterima maksimal sebesar 20% di atas Upah Minimum masing-masing kabupaten/kota dalam hal di suatu provinsi tidak menetapkan Upah Minimum Provinsi; atau
  5. upah  terakhir  yang  diterima  maksimal  sebesar  20%  di  atas  Upah  Minimum Kabupaten/Kota setempat dalam hal di suatu provinsi menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
  6. adanya   penetapan   pemutusan   hubungan   kerja   dari   Pengadilan   Hubungan Industrial atau Perjanjian Bersama (PB) yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial;
  7. belum pernah mendapat bantuan keuangan pemutusan hubungan kerja dari PT. Jamsostek (Persero).

 

Pasal 3

(1)     Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diajukan oleh tenaga kerja peserta program jaminan sosial tenaga kerja ke PT. Jamsostek (Persero) di mana tenaga kerja yang bersangkutan terdaftar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tenaga kerja memperoleh penetapan pemutusan hubungan kerja.

(2)     Penetapan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial atau adanya Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial.

(3)     Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh penetapan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 4

(1)     Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(2)     Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan langsung kepada tenaga kerja peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang bersangkutan.

(3)     Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali selama tenaga kerja menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja.

(4)     Dana  bantuan  keuangan  pemutusan  hubungan  kerja  dibebankan  pada  anggaran Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) PT. Jamsostek (Persero) sesuai dengan anggaran tahun yang bersangkutan.

(5)     Pelaksanaan pembayaran bantuan keuangan pemutusan hubungan kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) diterima oleh PT. Jamsostek (Persero).

Pasal 5

Tata cara pembayaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero).

Pasal 6

PT. Jamsostek (Persero) wajib melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri ini setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 31/MEN/IX/2006 tentang Bantuan Keuangan Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2010

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK  INDONESIA,

ttd

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR. M.Si.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 145

 

Satu Tanggapan to “PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO.PER.05/MEN/III/2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN BAGI TENAGA KERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”

  1. mahli said

    Trims krn sngt brmanfaat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s