Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

Pemagangan dalam Hukum Ketenagakerjaan

Posted by aswin pada 16 September 2010


Dalam konteks Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), pemagangan merupakan sub-sistem dari pelatihan kerja. Pemagangan dalam rangka pelatihan kerja tersebut dapat dibedakan lagi berdasarkan wilayahnya, yakni pemagangan luar negeri (Permenakertrans No. Per-08/Men/V/2008) dan pemagangan dalam negeri (Permenakertrans No. Per-22/Men/IX/2009).
 
Pemagangan menurut Pasal 1 angka 11 UU Ketenagakerjaan adalah:
 bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”
Jadi, pemagangan dalam UU Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja.
Produk akhir dari pemagangan dalam rangka pelatihan kerja adalah sertifikasi kompetensi kerja. Hal ini diakui dalam Pasal 23 UU Ketenagakerjaan:
 Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.”
 
Kontrak magang dalam rangka pelatihan kerja, diatur dalam UU Ketenagakerjaan jo Permenakertrans No. Per-22/Men/IX/2009
 
Kutipan dari Penjelasan UU Ketenagakerjaan

Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.

Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan.

Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan.

Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.

Yang perlu diingat, bahwa peserta pemagangan bukan lah pekerja/buruh pada perusahaan tempat pemagangan dilakukan. hal ini tercantum dalam
 
Pasal 22 ayat (3)

(3)        Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

dan Penjelasannya

Ayat (3)

Dengan status sebagai pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, maka berhak atas segala hal yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

.

7 Tanggapan to “Pemagangan dalam Hukum Ketenagakerjaan”

  1. wawan kurniawan said

    pndapat anda tentang kasus ini bagaimana?
    1.3(tiga) kali masuk k prusahaan yg sama dngan status magang.
    2.perpanjangan masa kerja tanpa teken kontrak/tnpa pemberitahuan lisan.
    3.dari pertama masuk sampai 3x masuk ga dpt salinan kontrak.
    harap d jawab.trima kasih

    • aswin said

      Yth Wawan,

      Terhadap penyimpangan peraturan perundangan ketenagakerjaan, harap melaporkannya ke bagian pengawasan ketenagakerjaan pada dinas tenaga kerja setempat.

      Berikut ini saya jelaskan sedikit ketentuan mengenai magang dan PKWT, yaitu:

      Peserta magang dengan pekerja adalah dua status yang berbeda. Magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja. Pemagangan dalam UU Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi kerja.

      Pasal 1 angka 11 UU Nomor 13 Tahun 2003:
      Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

      Pasal 22 UU Nomor 13 Tahun 2003:
      (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.
      (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
      (3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

      Perusahaan wajib memberikan sertifikat mengenai hasil pemagangan yang dilakukan oleh peserta magang tersebut.

      Pasal 23 UU Nomor 13 Tahun 2003:
      Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

      Mengenai pertanyaan Saudara= “perpanjangan masa kerja tanpa teken kontrak/tnpa pemberitahuan lisan”, Jika saudara adalah peserta magang maka tidak ada perpanjangan masa kerja (karena magang adalah pelatihan bukan bekerja). Oleh karena itu, saya asumsikan pertanyaan ini adalah dua hal yang berbeda, yaitu pekerja yang bekerja dengan status PKWT/kontrak.

      Terhadap pekerja dengan status PKWT, maka perpanjangan PKWT nya harus dibuat secara tertulis. Jika tidak, maka demi hukum menjadi pekerja dengan status PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/permanen).

      Pasal 57 UU Nomor 13 Tahun 2003:
      (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
      (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
      (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

      Pasal 59 ayat (5) dan ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003:
      Ayat (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
      Aya (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

      Mengenai pertanyaan “dari pertama masuk sampai 3x masuk ga dpt salinan kontrak”, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

      Pasal 54 UU Nomor 13 Tahun 2003:
      (1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :
      a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
      b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
      c. jabatan atau jenis pekerjaan;
      d. tempat pekerjaan;
      e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
      f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh;
      g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
      h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
      i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
      (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
      (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

      Demikian semoga membantu.

      Dasar Hukum:
      Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

  2. robby said

    saya robby..
    saya mau bertanya kpd bpk aswin, mungkin agak melenceng dari topik.

    saya bekerja pada sebuah perusahaan pengolahan tebu/pabrik gula, saya sudah bekerja selama 7 tahun, dan job saya selama 4 tahun adalah operator di salah satu mesin pabrik yang memiliki peranan penting untuk jalannya produksi.
    tapi status saya tetap harian lepas, padahal di perusahaan tempat saya bekerja pekerjaan seperti saya seharusnya karyawan tetap.
    tidak ada promosi pengangkatan sama sekali, bahkan ada yg 13 tahun bekerja dengan job yg vital bwt perusahaan tetap harian lepas, sekitar 60% job vital untuk produksi di pegang harian lepas di pabrik ini., spsi pun tidak ada pembelaan..

    yg saya tanyakan, apa yg harus saya lakukan, kemana saya harus mengadu ?

  3. Retta Hiria Purnama said

    Saya melamar kerja diperusahaan CV.Triguna Telecomunication.saya menyerahkan lamaran saat interview dijember (posisi tempat kerja diBWI)tgl 14 april 2014 dan dapet informasi dari HRD Bpk deksa bahwa apabila ditrima akan training slama 3 hari.ternyata sehari setelah interview tgl 16 april 2014 saya diberitahukan oleh Teritory Manager bahwa tgl 17 saya mulai training selama 3 hari paling lama.padahal pada tgl 18 april tgl merah n tgl 20 april juga merah.brarti training saya tgl 17,19 n 21 april.setelah saya jalani 3 hari ditambah lagi training saya selama 2 hari (tgl 22 n 23 april 2014)karena pada tgl 23 april akan ada training sales n administrasi dan diinformasikan skalian serah terima dengan admin yang akan saya gantikan.pada saat training ditambah 2 hari saya dengar bahwa admin yang akan saya gantikan ini belum dikonfirmasi tidak diperpanjang kontraknya,masa finish kontraknya tgl 25 april 2014 dan saya disuruh mengaku bahwa saya staff admintrasi marketing jika ada yang menanyakan status saya.yang saya tanyakan disini apakah saya berhak atas penggantian biaya2 yg telah saya kluarkan karena perusahaan tersebut tidak mengeluarkan surat secara tertulis bahwa saya dalam masa training.pemberitahuan mereka melalui sms bahwa saya menurut penilaian perusahaan masih belum bisa menjadi staff administrasi.karena dalam hal ini mereka seolah-olah tidak mengijinkan saya training langsung ditempat yg nantinya digantikan oleh saya yaitu ∂ί BWI.alasan mereka karena tidak yakin kalau saya bisa dilepas.Saya merasa mereka tidak fair ,merasa dirugikan.

  4. edo said

    saya PNS di bidang lattas, bisakah bapak berikan contoh MOU, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksaan pemagangan dalam negeri???

  5. edo said

    saya PNS di bidang lattas, bisakah bapak berikan contoh MOU, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksaan pemagangan dalam negeri??? trim

  6. elina said

    saya Elina mau tanya apa ada UU yang menjelaskan tentang ikatan dinas? jika ada tolong jelaskan sekelas-jelasnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s