Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

PENGATURAN BAGI TKA YANG BEKERJA DI INDONESIA

Posted by aswin pada 14 September 2010


TKA sebagai temporary worker

Pasal 42 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 (Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu) merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai tenaga kerja asing, maka dengan demikian mengesampingkan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003  jo Kepmenaker No. 100 Tahun 2004 yang berlaku bagi tenaga kerja secara umum, hal ini sejalan dengan azas lex specialis derogat lex generalis. Oleh karena itu, hubungan kerja tenaga kerja asing harus dianggap sebagai suatu hubungan kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 (Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu) serta Pasal 94 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 (Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali), maka dapat dipastikan bahwa TKA bukan pekerja permanen melainkan pekerja untuk waktu tertentu.

 

Pengaturan TKA berbeda dengan TKI

Peraturan perundangan indonesia sangat jelas memberikan perlakuan yang berbeda antar tenaga kerja asing dan tenaga kerja indonesia. Namun tujuannya adalah untuk membatasi penggunaan tenaga kerja asing guna mengutamakan penggunaan tenaga kerja indonesia dan bukan untuk melakukan diskriminasi terhadap tenaga kerja asing. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja indonesia. Tujuan ini didukung pula dengan Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden No 75 tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang yang menyatakan, bahwa pengguna tenaga kerja asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia. Pembatasan tenaga kerja asing tersebut diwujudkan dengan adanya mekanisme dan prosedur yang ketat terutama dengan diadakannya kewajiban untuk mendapatkan persetujuan atas RPTKA (Pasal 43 (1) UU No. 13 Tahun 2003) serta kewajiban untuk memperoleh IMTA bagi setiap tenaga kerja asing (pasal 42 (1) UU No. 13 Tahun 2003). Para pengguna tenaga kerja asing juga diwajibkan untuk membayar dana pengembangan keahlian dan keterampilan sebesar US $ 100 setiap bulannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri tenaga kerja nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penjelasan dari Pasal 42 UU No. 13 Tahun 2003 lebih lanjut menjelaskan, bahwa izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja indonesia secara optimal. Lebih lanjut lagi, Pasal 42 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di indonesia hanya dalam hubungan kerja tertentu dan waktu tertentu. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum di Indonesia membatasi penggunaan tenaga kerja asing hanya untuk jangka waktu tertentu karena adanya kebutuhan untuk melindungi tenaga kerja indonesia.

 

Pilihan hukum bagi WNA yang bekerja di Indonesia

Perjanjian Kerja yang dilakukan WNA di Indonesia adalah termasuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Perjanjian kerja tersebut dikategorikan demikian karena ada unsur asing berkaitan dengan:

  1. Pihak-pihak dalam perjanjian kerja, dimana subyek hukum Indonesia yang bertaut dengan subyek hukum asing, dan
  2. Tempat prestasi atau pekerjaan dilakukan di Indonesia.

Kewarganegaraan yang berbeda dari subyek hukum atau tempat dimana prestasi atau pekerjaan dilakukan merupakan Titik Pertalian Primer (TPP). TPP adalah salah satu teori yang dikenal dalam HPI, yang berarti faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Dengan pertautan tersebut maka terjadi pertemuan sistem hukum Indonesia dengan hukum asing.

Pertautan antara sistem-sistem hukum yang berbeda mengakibatkan perlu ditentukannya hukum yang berlaku (applicable law) bagi perjanjian kerja tersebut. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum kontrak (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata), hukum yang berlaku bagi suatu perjanjian ditentukan oleh para pihak berdasarkan teori Pilihan Hukum. Teori Pilihan Hukum ini, adalah salah satu teori yang dikenal dalam HPI.

Pilihan Hukum telah diterima seara umum, namun yang menjadi permasalahannya adalah sampai sejauh mana Pilihan Hukum dapat dilakukan atau dengan kata lain apakah yang menjadi batasan-batasan bagi dilakukannya Pilihan Hukum.

Dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia pada hal. 170, Sudargo Gautama menyebutkan bahwa “…Pada pokoknya para pihak memang bebas untuk melakukan pilihan hukum yang mereka kehendaki, tetapi kebebasan ini bukan berarti sewenang-wenang. Pilihan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang tidak melanggar apa yang dikenal sebagai “ketertiban umum”…”.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa ketertiban umum yang dimaksud dalam pengertian ini adalah “…konsepsi yang terbatas sekali daripada ordre public ini.”

Lain pembatasan ialah bahwa Pilihan Hukum hanya boleh dilangsungkan untuk bidang kontraktetapi tidak semua bidang kontrak. Ada pengecualiannya yaitu mengenai Perjanjian Kerja. Persoalan ini terkait dengan kaidah-kaidah hukum yang menurut beliau bersifat super memaksa. Kaidah ini dikatakan sebagai,”…Peraturan-peraturan yang sifatnya demikian erat dengan  peraturan daripada seluruh kehidupan ekonomi suatu negara…”. sebagai contoh dikemukakan peraturan-peraturan mengenai devisa, peraturan mengenai pembatasan import dan export, peraturan mengenai sewa menyewa dan peraturan mengenai sewa beli. Lebih lanjut dalam tulisannya beliau menyatakan bahwa,”…Ketentuan ini bersifat Sosial Ekonomis dan demikian penting adanya karena bertujuan untuk melindungi pihak yang dianggap ekonomis atau sosial lemah. Satu dan lain demi kepentingan negara dan juga yang bersangkutan secara keseluruhan”.

Sudargo Gautama menegaskan pandangannya tersebut dalam komentar beliau dalam Putusan MA RI No. 1573.K/Pdt/1989 yang menyatakan bahwa dalam “…perkara perburuhan, untuk pekerjaan yang dilakukan dalam rangka PT di Indonesia, tidak bisa lain daripada dipakai hukum mengenai perburuhan yang berlaku di Indonesia”.

Pandangan tersebut, sejauh ini tidak berubah. Hal ini ditambahkan lagi dengan pemikiran bahwa hukum perburuhan termasuk bidang hukum perdata yang memiliki aspek-aspek publik dan administratif.

Dipandang dari teori HPI yang lain, dalam menentukan hukum yang berlaku bagi hubungan hukum dalam rangka perjanjian kerja ini juga dapat dilaksanakan sesuai dengan teori lex loci solutionis. Berdasarkan teori ini, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak ditentukan berdasarkan hukum dari locus atau tempat dimana kontrak tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal Perjanjian Kerja WNA yang tempat pelaksanaannya adalah Indonesia maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip HPI yang dianut di Indonesia maka hukum yang berlaku bagi WNA yang bekerja di Indonesia, adalah hukum Indonesia dan karenanya Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerjanya dibatasi berdasarkan konsep Kaedah Super Memaksa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s