Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

Kedudukan Direksi dalam Undang-Undang Ketenagekerjaan

Posted by aswin pada 5 September 2010


Sebagaimana kita ketahui, kata “direksi” hanya tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Ketenagakerjaan, lalu dimanakah posisi direksi itu?

untuk menjawabnya, mari kita sama-sama membuka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sudah? mari kita lihat Pasal 1 angka 5, yang berbunyi:

“Direksi  adalah  Organ  Perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung   jawab
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud  dan  tujuan Perseroan  serta mewakili Perseroan,  baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
Kemudian kita lihat pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pengusaha adalah:

  • orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  • orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  • orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”.

dari kedua pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa direksi adalah Pengusaha, karena direksi menjalankan/mengurus dan mewakili Perseroan.

Tapi harus diingat,bahwa Direksi ini harus lah yang sah diangkat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdapat pula peraturan yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing, dimana direksi yang merupakan tenaga kerja asing haruslah mengikuti peraturan tersebut.

Hubungan kerja antara Direksi dengan Perseroan

Hubungan kerja antara Perseroan Terbatas dengan tenaga kerja asing dan menjabat direksi tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 (Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah). Kedudukan sebagai anggota direksi tidak memenuhi unsur perintah yang disyaratkan dalam suatu hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tersebut. Selain itu, anggota direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (fiduciary duty) sebagaimana ditegaskan dalam:

1. Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 (Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.);

2. Pasal 92 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 (Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan);

3. Pasal 97 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 (Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)), dan

4. Pasal 98 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 (Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan).

Sebagai konsekuensi dari tugas pengurusan perseroan tersebut anggota direksi harus bertanggung jawab secara pribadi, bahkan dapat digugat dihadapan Pengadilan Negeri jika anggota direksi yang bersangkutan lalai dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan sebagaimana ditegaskan dalam:

1. Pasal 97 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 (Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)), dan

2. Pasal 97 ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 (Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan).

UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa direksi merupakan salah satu organ perseroan dan juga mengatur secara khusus, antara lain, tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan tanggung jawab serta penggajian direksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa direksi bukanlah karyawan/pekerja biasa.

Dalam hal terjadi perkara ganti rugi antara perseroan dengan direksi, maka Pengadilan Negeri merupakan tempat yang lebih tepat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 (Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan).

Bahwa penunjukan sebagai direksi tunduk kepada Pasal 94 ayat 1 (Anggota Direksi diangkat oleh RUPS) sehingga dasar terjadinya hubungan kerja antara anggota direksi dengan Perseroan Terbatas bukanlah dari UU No. 13 Tahun 2003 melainkan dari UU No. 40 Tahun 2007, sehingga pengakhiran hubungan kerja tersebut juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007.

Dengan demikian, hubungan antara PT dengan direksi tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 karena tidak terpenuhinya unsur perintah

Demikian.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s