Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    November 2009
    M S S R K J S
    « Okt   Jan »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • Sign by Aswin - For Information

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Posted by aswin pada 1 November 2009


UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
.
PEMBUKAAN
(Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di
atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia
dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia,
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan
dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
.
UNDANG-UNDANG DASAR
.
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
.
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan
yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar. ***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)
.
BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
.
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur
lebih lanjut dengan undang-undang.****)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang
sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu
Kota Negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak.
.
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-undang Dasar. ***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik
Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/
****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya
dapat memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut Undang-Undang Dasar.***/****)
.
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
.
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden
dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
.
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.*)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah
untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.
.
Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden
harus seorang warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya
sendiri, tidak pernah mengkhianati negara,
serta mampu secara rohani dan jasmani
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan
Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan
undang-undang.*** )
2
.
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam
satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
***)
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan
umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum.***)
(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden
yang mendapatkan suara lebih dari lima
puluh persen dari jumlah suara dalam
pemilihan umum dengan sedikitnya dua
puluh persen suara disetiap provinsi yang
tersebar di lebih dari setengah jumlah
provinsi di Indonesia, dilantik menjadi
Presiden dan Wakil Presiden.***)
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua
pasangan calon yang memperoleh suara
terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara
langsung dan pasangan yang memperoleh
suara rakyat terbanyak dilantik sebagai
Presiden dan Wakil Presiden.****)
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur
dalam undang-undang.***)
.
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan.*)
.
Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah
melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden.***)
.
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat diajukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat hanya dengan
terlebih dahulu mengajukan permintaan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan
Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum tersebut
ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan
Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya
dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya
2/3 dari jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang
paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya
2/3 dari jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.***)
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa,
mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat
tersebut paling lama sembilan puluh hari
setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat
itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
terbukti melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang
paripurna untuk meneruskan usul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat.*** )
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib
menyelenggarakan sidang untuk memutuskan
usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut
paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis
Permusyawaratan Rakyat menerima usul
tersebut. ***)
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
atas usul pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden harus diambil dalam rapat
paripurna Majelis Permusyawaratan yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari
jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya
2/3 dari jumlah anggota yang
hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil
Presiden diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan dalam rapat paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat.***)
.
Pasal 7C
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )
.
Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya, ia
digantikan oleh Wakil Presiden sampai
habis masa jabatannya.*** )
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil
Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu
enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan
Rakyat menyelenggarakan sidang untuk
memilih Wakil Presiden dari dua calon yang
diusulkan oleh Presiden.*** )
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan
tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar
Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pertahanan secara bersama-sama. Selambatlambatnya
tiga puluh hari setelah itu,
Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyelenggarakan sidang untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan wakil Presiden
yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang pasangan calon
Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara
terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya.****)
.
Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden
dan wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh
di hadapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah saya bersumpah akan
memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden
Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya
dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan
peraturannya dengan seluruslurusnya
serta berbakti, kepada Nusa dan
Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
Indonesia (Wakil Presiden Republik
Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan
seadil – adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturannya
dengan selurus-lurusnya serta berbakti,
kepada Nusa dan Bangsa”.*)
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau
Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat
mengadakan sidang, Presiden dan Wakil
Presiden bersumpah menurut agama, atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah
Agung.*)
.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan
Udara.
.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat menyatakan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain.****)
(2) Presiden dalam membuat perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara, dan/atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang
harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.***)
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian
internasional diatur dengan undangundang.***)
.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syaratsyarat
dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan
dengan undang-undang.
.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden
memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.*
(3) Presiden menerima penempatan duta
negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat.*)
.
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah agung.*)
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi
dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.*)
.
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lainlain
tanda kehormatan yang diatur dengan undangundang.*)
.
Pasal l6
Presiden membentuk suatu dewan
pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat
dan pertimbangan kepada Presiden, yang
selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)
.
BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus****)
.
BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri
negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.*)
(3) Setiap menteri membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan.*)
(4) Pembentukan, pengubahan, dan
pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang.***)
.
BAB VI
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan Kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.** )
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah
Kabupaten, dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.**)
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya
dipilih melalui pemilihan
umum.** )
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing
sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis.**)
(5) Pemerintahan daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan Pemerintahan
Pusat.**)
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan.** )
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam undangundang.**
.
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah
pusat dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota, atau provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang
dengan memperhatikan kekhususan
dan keragaman daerah.**)
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan
secara adil dan selaras berdasarkan undangundang.**
.
Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuansatuan
pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan undang-undang.**)
(2) Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang.** )
.
BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih
melalui Pemilihan Umum.**)
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur
dengan undang-undang.**)
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang
sedikitnya sekali dalam setahun.** )
.
Pasal 20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang
kekuasaan membentuk undang-undang.*)
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama.* )
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak
mendapat persetujuan bersama, rancangan
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan Dewan Perwakilan
Rakyat masa itu.* )
(4) Presiden mengesahkan rancangan undangundang
yang telah disetujui bersama untuk
menjadi undang-undang.* )
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama tersebut tidak
disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga
puluh hari semenjak rancangan undangundang
tersebut disetujui, rancangan
undang-undang tersebut sah menjadi
undang-undang dan wajib diundangkan.**)
.
Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan.** )
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak
yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-
Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan
Rakyat mempunyai hak interplasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat.** )
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal
lain Undang-Undang Dasar ini, setiap
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
mempunyai hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, serta hak
imunitas.** )
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan
Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan
Perwakilan Rakyat diatur dalam undangundang.**
.
Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak
mengajukan usul rancangan undang-undang.*)
.
Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
Presiden berhak menetapkan peraturan
pemerintah sebagai pengganti undangundang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka
peraturan pemerintah itu harus dicabut.
.
Pasal 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara
pembentukan undang-undang diatur dengan
undang-undang.**)
.
Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat
diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat
dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)
.
BAB VIIA***)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih
dari setiap provinsi melalui pemilihan
umum.*** )
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari
setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah
seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah
itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat.***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang
sedikitnya sekali dalam setahun.*** )
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan
Daerah diatur dengan undang-undang.*** )
.
Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas
rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan
daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah; serta memberikan pertimbangan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas
rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan dan agama.*** )
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai : otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan
agama serta menyampaikan hasil
pengawasannya itu kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** )
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat
diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat
dan tata caranya diatur dalam undangundang.***)
.
BAB VIIB***)
PEMILIHAN UMUM
Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap lima tahun sekali.*** )
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
wakil presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.*** )
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah partai politik.*** )
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah
perseorangan.*** )
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu
komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri.***)
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan
umum diatur dengan undang-undang.*** )
.
BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** )
(2) Rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara diajukan
oleh Presiden untuk dibahas bersama
Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah. ***)
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak
menyetujui rancangan anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diusulkan oleh
Presiden, Pemerintah menjalankan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tahun yang lalu.***)
.
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan undangundang.***)
.
Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan
undang-undang.***
.
Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur
dengan undang-undang.***
.
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang
susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung
jawab, dan independensinya diatur dengan undangundang.***
.
BAB VIIIA ***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23 E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara diadakan satu
Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri.*** )
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara
diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai
dengan kewenangannya.*** )
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti
oleh lembaga perwakilan dan/atau badan
sesuai dengan undang-undang.*** )
.
Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh
Presiden.***)
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan
dipilih dari dan oleh anggota.*** )
.
Pasal 23G
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di
ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di
setiap provinsi.*** )
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan
Pemeriksa Keuangan diatur dengan undangundang.***)
.
BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.*** )
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam
undang-undang.** **)
.
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili
pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undangundang
terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang.*** )
(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, adil,
profesional, dan berpengalaman di bidang
hukum.***)
(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi
Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat
untuk mendapatkan persetujuan dan
selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung
oleh Presiden.*** )
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung
dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan
hukum acara Mahkamah Agung serta badan
peradilan di bawahnya diatur dengan undangundang.***)
.
Pasal 24 B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang
berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim.***)
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai
pengetahuan dan pengalaman di bidang
hukum serta memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela.*** )
(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.*** )
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan
Komisi Yudisial diatur dengan undangundang.***
.
Pasal 24C***
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** )
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan
putusan atas pendapat Dewan Perwaklian
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar.*** )
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan
orang anggota hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan
masing-masing tiga orang oleh Mahkamah
Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim
konstitusi.***
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela, adil,
negarawan yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan, serta tidak merangkap
sebagai pejabat negara.*** )
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim
konstitusi, hukum acara serta ketentuan
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur
dengan undang-undang.***)
.
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk
diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undangundang
.
BAB IXA**)
WILAYAH NEGARA
Pasal 25****)
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang.** )
.
BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orangorang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undangundang
sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.** )
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan
penduduk diatur dengan undang-undang.** )
.
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara.***)
.
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
.
BAB XA**)
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya.** )
.
Pasal 28 B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah.** )
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.** )
.
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.** )
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya.**)
.
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja.**)
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.**)
(4) Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan.** )
.
Pasal 28E
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.** )
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya.**)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat.**)
.
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.** )
.
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan
berhak memperoleh suaka politik dari negara
lain.** )
.
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.** )
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapapun.** )
.
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun.** )
(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.**)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama
pemerintah.** )
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi
manusia sesuai dengan prinsip negara hukum
yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan.**)
.
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang10
undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.** )
.
BAB XI
A G A M A
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing
dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.
.
BAB XII
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN
NEGARA**)
Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.** )
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta oleh Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama,
dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** )
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas
Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan
Udara sebagai alat negara bertugas
mempertahankan, melindungi, dan
memelihara keutuhan dan kedaulatan
negara.** )
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai alat negara yang menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani
masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, hubungan dan kewenangan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia di dalam
menjalankan tugasnya, syarat-syarat
keikutsertaan warga negara dalam usaha
pertahanan dan keamanan diatur dengan
undang-undang.** )
.
BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.****)
(3) Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang.****)
(4) Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menunjang tinggi nilainilai
agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia.****)
.
Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya.**** )
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa
daerah sebagai kekayaan budaya
nasional.**** )
.
BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL****)
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang
11
banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang.****)
.
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara.**** )
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan.**** )
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.****)
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang.****)
.
BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA
LAGU KEBANGSAAN **)
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.
.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
.
Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila
dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**
.
Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)
.
Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera,
Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)
.
BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang
Dasar dapat diagendakan dalam sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat.****)
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-
Undang Dasar diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta
alasannya.****)
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-
Undang Dasar, sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal
Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh
persen ditambah satu anggota dari seluruh
anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat.****)
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan.**** )
.
ATURAN PERALIHAN
.
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada
masih tetap berlaku selama belum diadakan yang
baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)
.
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap
berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan
Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang
baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** )
.
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya
pada 17 Agustus 2003 dan sebelum
dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung.**** )
.
ATURAN TAMBAHAN
.
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk
melakukan peninjauan terhadap materi dan status
hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan
pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
tahun 2003.**** )
.
Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-
Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas
Pembukaan dan pasal-pasal****)
.
Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat
Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10
Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** )
.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tangal 10 Agustus 2002.
.
KETERANGAN :
Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : *
pada BAB, Pasal dan Ayat seperti;
– Perubahan Pertama : *
– Perubahan Kedua : **
– Perubahan Ketiga : ***
– Perubahan Keempat : ****
.
download pdf UUD Negara RI 1945

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s