Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    November 2009
    M S S R K J S
    « Okt   Jan »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • Sign by Aswin - For Information

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI TENGA KERJA R.I NO.PER-04/MEN/1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DIPERUSAHAAN

Posted by aswin pada 1 November 2009


MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENGA KERJA R.I
NO.PER-04/MEN/1994
TENTANG
TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
BAGI PEKERJA DIPERUSAHAAN
MENTERI TENAGA KERJA R.I.
Menimbang:
a. bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat
pemeluk agama yang setiap tahunnya merayakan, hari
raya keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing;
b.bahwa bagi pekerja untuk merayakan hari tersebut
memerlukan biaya tambahan ;
c.bahwa untuk merayakan hari Raya tersebut sudah
sewajarnya pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya
Keagamaan ;
d.bahwa untuk menciptakan ketenangan usaha, meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan keseragaman mengenai
pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan perlu
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Mengingat:
1. Undang-Undang No.3 tahun 1951 tentang Pernyataan
berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun
1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh
Indonesia (Lembaran Negara tahun-1951 Nomor 4).
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan
Pokok mengenai Tenaga Kerja(Lembaran Negara
tahun 1969 No.55,Tambahan Lembaran Negara No.2912).
3. Keputusan Presiden RI No 96/M tahun 1993 tentang
Pembentukan Kabinet pembangunan VI.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG TUNJANGAN
HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN.
Pasal 1
Dalam Peraturun Menteri ini yang dimaksud dengan:
a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menpekerjakan pekerja
dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak baik milik swasta
maupun milik Pemerintah
b. Pengusaha adalah :
1. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri
2.Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka
2, yang berkedudukan di luar Indonesia.
c. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha_dengan
menerima upah.
d. Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR, adalah
pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada
pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa
uang atau bentuk lain.
e. Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Iedul Fitri bagi pekerja yang
beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen
Katholik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi pekerja yang beragama
Hindu dan Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha.
Pasal 2
1. Pengusaha wajib memberikan T H R kepada pekerja yang telah
mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.
2. T H R sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan satu kali
dalam satu tahun.
Pasal 3
1. Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan
sebagai berikut:
a. pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih sebesar 1(satu) bulan upah.
b. Pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus
tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan
masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1(satu) bulan
upah .
2. Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upah
pokok di tambah tunjangan-tunjangan tetap.
3. Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja
(KK), atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai
THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan
kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja, Peraturan
Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yang telah
dilakukan.
Pasal 4
1. Pemberian THR sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2)
disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan, masing-masing pekerja
kecuali kesepakatan pengusaha dan pekerja menentukan lain.
2. Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum Hari Raya Keagamaan.
Pasal 5
1. Dengan persetujuan pekerja, THR sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 sebagian dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali
minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan
ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima
persen) dari nilai THR yang seharusnya diterima.
2. Bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
bersamaan dengan pembayaran THR.
Pasal 6
1. Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30
(tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan
berhak atas THR.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
bagi pekerja dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu yang
hubungan kerjanya berakhir sebelum jatuh tempo Hari Raya
Keagamaan.
3. Dalam hal pekerja dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa
kerja berlanjut, maka pekerja berhak atas THR pada perusahaan
yang baru, apabila dari perusahaan yang lama, pekerja yang
bersangkutan belum mendapatkan THR.
Pasal 7
1. Pengusaha yang karena kondisi perusahaannya tidak mampu
membayar THR dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai
besarnya jumlah THR kepada Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
diajukan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya Keagamaan
yang terdekat.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan menetapkan besarnya jumlah THR, setelah
mempertimbangkan hasil pemeriksaan keuangan perusahaan.
Pasal 8
1. Bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) – dan
pasal 4 ayat (2), diancam dengan hukuman sesuai dengan
ketentuan pasal 17 Undang-Undang No.14 tahun 1969 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pe1anggaran.
Pasal 9
1. Pengawasan untuk ditaatinya peraturan ini dilakukan oleh
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan,
2. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga
kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran
Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor
3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran
dalam peraturan ini.
Pasal 10
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri
Tenaga Kerja No.16 tahun 1968 tentang Tunjangan Hari Raya bagi
Buruh Perusahaan Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan
: J a k a r t a : 16 September 1994
download pdfpermen 4 1994 (THR)

 

Satu Tanggapan to “MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI TENGA KERJA R.I NO.PER-04/MEN/1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DIPERUSAHAAN”

  1. Anonim said

    Saya karyawan dgn kontrak tiap 1 bl..tp sy sdh bekerja lebih dr 1 th..apa sy berhak mendapatkan THR..mksh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s