Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    Januari 2009
    M S S R K J S
    « Sep   Sep »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Sign by Aswin - For Information

TINJAUAN UMUM ARBITRASE

Posted by aswin pada 6 Januari 2009


TINJAUAN UMUM ARBITRASE

 

 

A.         Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan judul dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  terlihat arbitrase merupakan bagian tersendiri dan bukan merupakan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini juga terlihat dalam konsiderans undang-undang tersebut yang menyatakan “…penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.”[1]

Untuk lebih memahami permasalahan tersebut perlu diingat penggunaan kata alternatif penyelesaian sengketa adalah hasil terjemahan kata Alternatif Dispute Resolution (ADR). Dalam pengertian aslinya, ADR sering diartikan sebagai alternative to adjudication dan alternative litigation.[2] Apabila mengartikan ADR sebagai alternative to adjudication, konseksuensinya adalah arbitrase bukan merupakan bagian dari ADR. Hal ini disebabkan sifat penyelesaian sengketa dari Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memutus sengketa para pihak yang putusannya final dan mengikat. Pihak ketiga ini sering dipersamakan dengan hakim atau biasa disebut dengan istilah “hakim swasta”. Dengan demikian yang dapat dikatakan sebagai ADR menurut pengertian ini hanyalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

 

Jika ADR diartikan sebagai alternative to litigation cakupan pengertiannya akan menjadi lebih luas. Dengan pengertian ini, selain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, arbitrase juga merupakan ADR. Arbitrase dapat dikatakan sebagai ADR dalam pengertian ini, karena arbitrase sendiri lahir akibat adanya masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa tetapi tidak ingin melalui proses litigasi, sehingga memilih menyelesaikannya melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.[3] Dengan kata lain, segala penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses litigasi dapat disebut sebagai ADR. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat dari Priyatna Abdurrasyid yang mengatakan:

 

Arbitrase pada awalnya merupakan prosedur yang berdiri sendiri, akan tetapi dewasa ini dipandang sebagai bagian dari APS walaupun hampir sama dengan litigasi dalam pendekatannya melalui simplifikasi prosedur. Arbitrase disebutkan sebagai bagian dari APS, karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi proses yang dipakai dalam APS…[4]

 

Melihat konstruksi kalimat yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, terlihat bahwa undang-undang membedakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan dua proses, yaitu melalui proses litigasi dan tidak melalui proses litigasi. Arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli berdasarkan metode penyelesaiannya saja karena arbitrase mempunyai ketentuan, cara, dan syarat-syarat tersendiri untuk pemberlakuan formalitasnya.[5]

Permasalahan selanjutnya adalah penggunaan padanan kata ADR menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan dan beberapa literatur terkait pembahasan lingkungan hidup dikatakan padanan yang tepat untuk ADR adalah Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS).[6] 

 

Dalam penulisan ini istilah yang digunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan pertimbangan,  kata Alternative menurut kamus Inggris – Indonesia diartikan sebagai pilihan antara dua hal, alternatif, jalan lain, dengan demikian kata alternative selain bisa diartikan sebagai pilihan antara dua hal dapat juga diterjemahkan langsung melalui penyerapan bahasa menjadi alternatif.

 

Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata alternatif diartikan sebagai pilihan di antara dua kemungkinan, sehingga penggunaan kata “alternatif” sebagai padanan kata alternative. [7]  Jadi dalam kata alternatif sudah terkandung kata pilihan, untuk itu digunakan istilah alternatif penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan kaedah bahasa Indonesia.

 

B.         Arbitrase: Pengertian, Syarat, dan Prosedur

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 memang telah memberikan pengertian arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Namun, pengertian yang diberikan tersebut belum menggambarkan pengertian arbitrase secara menyeluruh. Untuk memahami pengertian arbitrase secara menyeluruh diperlukan penjelasan yang diberikan oleh para ahli.  Selain itu perlu dijelaskan mengenai syarat-syarat suatu sengketa agar dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase serta bagaimana prosedur pelaksanaan arbitrase. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1.      Pengertian Arbitrase Menurut Ahli

Untuk memahami pengertian arbitrase dua orang ahli telah memberikan pengertian mengenai arbitrase yaitu:

Menurut Priyatna Abdurrasyid:

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa – aps yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya – ketidaksefahamannya – ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter – arbiter – majelis) ahli yang professional,  yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan  tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final mengikat. [8]

 

Menurut R. Subekti arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari arbitrase, yaitu: Proses penyelesaian sengketa diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjuk seorang atau lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final mengikat.[9]

2.      Syarat Perjanjian Arbitrase

Berdasarkan pengertian arbitrase, perlu ditegaskan syarat utama dari berlangsungnya suatu arbitrase adalah perjanjian dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase. Maksudnya, perjanjian dapat lahir sebelum adanya sengketa atau sesudah adanya sengketa.[10] Jika arbitrase dijalankan tanpa adanya perjanjian arbitrase di antara para pihak yang bersengketa, maka itu bukanlah arbitrase.[11]

Dengan adanya perjanjian arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.[12] Pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, akan tetapi yang dipermasalahkannya adalah cara dan lembaga apa yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanji.[13] Perjanjian arbitrase harus memenuhi syarat yaitu persetujuan mengenai perjanjian arbitrase tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.[14]

Perjanjian arbitrase sering juga disebut sebagai klausul arbitrase yang berada dalam badan perjanjian pokok. Hal tersebut dapat diartikan suatu perjanjian pokok diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Klausul arbitrase ini diletakkan dalam perjanjian pokok  sehingga disebut sebagai perjanjian aksesori. Keberadaannya hanya sebagai tambahan dari perjanjian pokok, sehingga tidak berpengaruh terhadap pemenuhan perjanjian pokok. Tanpa adanya perjanjian pokok, perjanjian arbitrase ini tidak bisa berdiri sendiri, karena sengketa atau perselisihan timbul akibat adanya perjanjian pokok.

Timbul suatu konsekuensi dari sifat perjanjian arbitrase yang merupakan perjanjian aksesori. Dengan sifat aksesorinya, suatu perjanjian arbitrase tidak akan hapus karena berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Selain itu, perjanjian arbitrase juga tidak akan hapus oleh keadaan meninggalnya para pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, dan pengalihan perjanjian kepada pihak ketiga atas persetujuan pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase.[15]

3.      Prosedur Pelaksanaan Arbitrase

Prosedur arbitrase perlu dipahami untuk melihat apakah prosedur arbitrase konvensional seperti yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat diterapkan menjadi mekanisme online. Secara garis besar, prosedur arbitrase dapat dibagi ke dalam tiga tahap sebagai berikut.

 

1.              Prosedur sebelum dengar pendapat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, diawali dengan prosedur sebelum dengar pendapat yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut.

a.           Pemberitahuan kepada arbiter tentang penunjukannya. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk melakukan arbitrase adalah pemberitahuan secara tertulis kepada seorang ahli bahwa ia telah dipilih sebagai arbiter untuk menyelesaikan suatu sengketa.

b.          Persiapan arbiter. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh arbiter adalah penunjukkannya sudah dilakukan berdasarkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c.           Pemeriksaaan pendahuluan. Berdasarkan praktek, biasanya arbiter mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan para pihak sebelum mengadakan dengar pendapat secara resmi.

d.          Prosedur pelaksanaan tugas arbiter. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter berwenang untuk memerintahkan dan melakukan interogasi dalam proses dengar pendapat. Dalam proses tersebut, arbiter dapat bersikap aktif, yaitu arbiter bertindak mencari data. Namun, arbiter juga dapat bersikap pasif, yaitu para pihak lah yang menyampaikan data-data sedangkan arbiter cukup mendengarkan saja.

e.           Menentukan waktu dan dengar pendapat. Jika ada salah satu pihak yang tidak datang pada saat dengar pendapat, maka arbiter tetap dapat melakukan dengar pendapat tersebut.

f.            Komunikasi perorangan para pihak. Apabila salah satu pihak dalam proses arbitrase menghubungi arbiter tanpa sepengetahuan pihak lain, arbiter wajib  menolaknya.

2.              Prosedur pada waktu dengar pendapat. Arbiter memiliki kedudukan sebagai seorang hakim berdasarkan adanya kesepakatan penunjukan para pihak yang bersengketa. Penunjukan oleh para pihak ini memberikan wewenang kepada arbiter untuk dapat memutus berdasarkan fakta yang diberikan kepadanya. Pada saat proses arbitrase berlangsung pihak ketiga atau pihak lain (umum) tidak diperbolehkan hadir dalam proses. Hal ini merupakan cerminan dari sifat arbitrase yang menjaga kerahasian para pihak yang bersengketa.

3.              Pelaksanaan putusan. Dalam melaksanakan putusan arbitrase ada tata cara pelaksanaan yang harus ditempuh. Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tata cara pelaksanaan pokok-pokok di dalam putusan tergantung pada telah didaftarkannya di pengadilan atau belum.

C.         Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase

Membicarakan kelebihan dan kekurangan arbitrase tidak terlepas dari sifat arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang proses proseduralnya bersifat adjudikasi hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “Arbitration is the most formalized alternative to the court adjudication of disputes.[16] Akan dijelaskan mengenai kelebihan arbitrase dibandingkan dengan proses litigasi biasa sebagai berikut.

1.      Konfidensial. Artinya kerahasiaan para pihak yang bersengketa dalam arbitrase akan dijaga, sehingga dampak negatif yang timbul dari terlibatnya para pihak dalam suatu perselisihan tidak menjatuhkan kredibilitas para pihak. Hal ini terkait dengan nama baik para pihak yang saat ini merupakan salah satu aset perusahaan yang harus dilindungi.

Tercemarnya nama baik suatu pihak dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak tersebut. Nama baik suatu pihak biasanya akan tercemar apabila pihak tersebut mengalami suatu perselisihan yang diketahui oleh publik. Dalam proses litigasi dikenal adanya asas terbuka untuk umum, artinya siapa saja dapat menyaksikan proses persidangan yang sedang berlangsung. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi pihak yang mengalami sengketa dan penyelesaian sengketanya melalui jalur litigasi lalu proses persidangannya diekspose kepada publik. Dengan sendirinya nilai kepercayaan publik kepadanya akan berkurang

Melalui arbitrase, konfidensial para pihak tetap terjaga. Berbeda dengan pengadilan umum, arbiter tidak diwajibkan untuk menyampaikan putusannya secara terbuka. Tidak hanya dalam penyampaian putusan, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa: “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.”[17] Dengan demikian maka nilai kerahasiaan para pihak akan terjaga.

2.      Biaya untuk arbitrase lebih murah dari biaya litigasi dan penyelesaian sengketanya lebih cepat. Pendapat mengenai biaya ini masih diperdebatkan, tidak selamanya biaya untuk arbitrase lebih murah dari biaya litigasi. Sebagai contoh apabila terjadi sengketa antara pengusaha asal Indonesia dengan pengusaha asal Vietnam lalu mereka sepakat menunjuk arbiter yang berada di New York untuk menyelesaikan sengketanya di Singapore. Maka perlu dihitung berapa yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran perkara, biaya akomodasi arbiter, biaya akomodasi para pihak, honorarium untuk arbiter, dan biaya saksi ahli seandainya digunakan. Tentu para pihak akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk arbitrase tersebut.

Di sisi lain, bagi seorang pengusaha yang membutuhkan kepastian hukum dalam sengketa yang menyangkut usahanya, biaya tersebut tidak seberapa dibandingkan ia harus berlama-lama menyelesaikan perkara di pengadilan karena harus menunggu urutan perkaranya disidangkan dan ia tidak bisa melanjutkan usaha. Bagi mereka semakin cepat masalah sengketanya selesai dan memperoleh kekuatan hukum, semakin cepat pula untuk kembali berusaha mendapatkan keuntungan, sehingga secara umum biaya akan lebih murah.

Penyelesaian sengketa dalam arbitrase lebih cepat dari proses litigasi karena dalam arbitrase para pihak tidak usah menunggu perkaranya disidangkan. Para pihak bisa langsung memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka, sehingga tidak dibutuhkan waktu tunggu sebagaimana pada proses litigasi. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan kapan saja berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga sangat mungkin dalam satu minggu dilakukan beberapa kali proses pemeriksaan sengketa. Hal ini berbeda dengan proses litigasi. Dalam proses litigasi, Majelis Hakim tidak hanya memeriksa satu perkara, sehingga dalam satu minggu perkara kemungkinan besar hanya diperiksa satu kali. [18] Dengan kata lain, keterlambatan-keterlambatan yang bersifat prosedural dan administratif dapat dihindari.

3.      Para pihak dapat memilih arbiter berdasarkan keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan.[19] Dalam proses litigsi, para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memutuskan sengketa melainkan sudah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapannya.

Kelemahan dari penetapan tersebut adalah kemampuan Hakim yang terbatas pada pengetahuan hukum sementara pengetahuan lain hanya dikuasainya secara umum. Dengan arbitrase, para pihak dapat memilih arbiter yang memang menguasai bidang atau pengetahuan yang  sedang dipersengketakan, sehingga putusannya lebih komprehensif dan profesional.

4.      Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Kelebihan ini dirasakan oleh pihak yang merasa akan mengalami diskriminasi apabila bersengketa di tempat kedudukan hukum pihak lawannya.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan sebelumnya tidak semuanya benar, sebab di negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.[20] Selain itu terdapat juga kelemahan dari proses arbitrase sebagai berikut.

1.      Berdasarkan Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada sengketa perdata, khususnya mengenai perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian tidak semua perkara bisa diselesaikan melalui arbitrase. Meskipun perkara yang ada berupa sengketa perdata, belum tentu juga dapat diselesaikan dengan arbitrase.

2.      Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, proses arbitrase tetap membutuhkan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan proses eksekusinya.[21]

3.      Pelaksanaan arbitrase asing dapat terhambat akibat adanya asas nasionalitas dan asas resiprositas. Asas nasionalitas menyatakan bahwa untuk menentukan dan menilai apakah suatu putusan arbitrase dapat dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing, harus diuji menurut ketentuan hukum RI.

Menurut asas resiprositas tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (recognize) dan dieksekusi (enforcement). Putusan arbitrase asing yang diakui dan dapat dieksekusi hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing yang mempunyai ikatan bilateral dengan negara RI dan terkait bersama dengan negara RI dalam suatu konvensi internasional.

Adanya asas nasionalitas dan resiprositas ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi sengketa yang diputus oleh arbitrase asing yang tidak memenuhi persyaratan kedua asas tersebut.

 


 

[1] Indonesia, op. cit., konsiderans huruf a.

 

[2] Suyud Margono, ADR & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 36.

 

[3] Jacqueline M. Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution in a Nutshell (St. Paul: West Publishing Co., 1992), page. 4.

 

[4] Aburrasyid. op. cit., hal. 17-18.

 

[5] Margono, op. cit., hal.  108.

 

[6] Salah satu literatur tersebut ditulis oleh Mas Achmad Santosa yang berjudul Pelembagaan ADR di Indonesia. Makalah pada Kuliah Umum ADR, (Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 1999) hal. 1-2. Pendapat ini dikutip dari buku Margono, op. cit., hal.  37. Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggunakan istilah Pilihan Penyelesaian Sengketa sebagai padanan kata Alternative Dispute Resolution.  Pilihan Penyelesaian Sengketa merupakan salah satu matakuliah yang diajarkan. Fokus penyelesaian sengketa dalam matakuliah ini pada proses negosiasi dan mediasi, tidak pada arbitrase.

 

[7] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 24.

 

[8] Abdurrasyid, op. cit., hal. 56-57.

 

[9] Ibid., dikutip dari R. Subekti, Arbitrase Perdagangan (Bandung: Bina Cipta, 1979)

 

[10] Indonesia, op. cit., ps. 1 butir  3.

 

[11] Paustinus Siburian, Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik) (Jakarta: Djambatan, 2004), hal.  42.

 

[12] Indonesia, op. cit., ps. 3.

 

[13] M. Yahya Harahap, Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of  Investment Dispute (ICSID), UNICITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreing Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991) hal. 97.

 

[14] Indonesia, op. cit., ps. 9 ayat (1).

 

[15] Indonesia, op. cit., ps. 10.

 

[16] Nolan-Haley, op. cit.,  p. 119

 

[17] Indonesia, op. cit., ps. 27.

 

[18] Selain faktor waktu yang singkat yang menyebabkan biaya arbitrase dapat lebih murah, faktor terpenting terletak kepada para pihak. Apakah para pihak mau menjalankan putusan arbitrase secara suka-rela atau tidak. Apabila putusan arbiter dijalankan secara suka rela maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih murah. Untuk selengkapnya baca Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hal. 5.

 

[19] Margono, op. cit., hal. 20.

 

[20] Indonesia, op. cit., penjelasan undang-undang.

 

 

[21] Ibid., ps. 59.

ps: dapet dari skripsi temen

Satu Tanggapan to “TINJAUAN UMUM ARBITRASE”

  1. balian86 said

    arbitrase sangat bermanfaat bagi penyaelesaian sengketa luar pengadilan karna dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak ada pihak yang di rugikan,dan hanya menguntungkan kedua belah pihak yang saling bersengketa..dalam hal penyelesaian sengketa tidak ada pihak yang kalah menjadi abu yang menang menjadi arang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s