Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    Januari 2009
    M S S R K J S
    « Sep   Sep »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Sign by Aswin - For Information

REVIEW TERHADAP RENCANA REVISI UNDANG-UNDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Posted by aswin pada 6 Januari 2009


 

REVIEW TERHADAP RENCANA REVISI UNDANG-UNDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

 

Pada harian kompas tanggal 26 April 2006, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual atau HKI Prof Abdul Bari Azed mengatakan akan segera merevisi UU Hak Cipta, Desain, Paten, dan Merek, yang sering disebut dengan UU Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Rencana revisi tersebut antara lain meliputi manajemen koleksi hak cipta, pendefinisian ulang desain industri, dan redefinisi kategori merek. Pernyataan beliau tersebut disampaikan pada acara Seminar Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-6 di Jakarta, pada hari selasa tanggal 25 April 2006.

Langkah revisi itu akan diambil, antara lain karena maraknya peredaran produk suku cadang yang tidak sesuai dengan standar pemegang merek. Produk tersebut adalah produk palsu. Tingkat pemalsuan ini telah mencapai 50 persen dari pangsa pasar merek aslinya. Pemalsuan ini dipicu tingginya harga suku cadang otomotif akibat terjadinya inflasi serta tingkat kebutuhan kendaraan yang tinggi sejak tahun 2000. Akan tetapi, pemalsuan itu hanya terkait dengan merek karena dari segi teknologi, suku cadang itu tidak lagi dilindungi paten karena telah menjadi domain publik.

Pemalsuan ini telah merugikan banyak pihak, baik pihak pengusaha maupun konsumen produk tersebut. Selain merugikan pemegang merek asli karena pendapatannya berkurang dan reputasi produknya menurun, tindak kriminal ini jelas mengancam keselamatan pengendara dan penumpang kendaraan yang menggunakan suku cadang palsu tersebut. Sebetulnya pemegang merek tidak mempermasalahkan bermunculannya produk non-genuine, sejauh tetap memerhatikan standar keamanan. Yang disayangkan adalah penggunaan merek palsu dengan kualitas rendah. Merebaknya suku cadang palsu ini akan merugikan konsumen karena tidak ada jaminan kualitas dan keamanan. Selain itu, dalam jangka panjang, produk tersebut juga akan merusak dan akan lebih boros karena masa pakai lebih pendek

Suku cadang yang banyak dipalsukan antara lain kanvas rem, dan tali kipas, yang berfungsi vital bagi kendaraan. Beberapa komponen kendaraan yang harus sering diganti seperti kopling dan busi juga turut dipalsukan.

Dengan demikian review ini akan dibatasi pada manajemen koleksi hak cipta, pendefinisian ulang desain industri, dan permasalahan yang ada pada UU tentang merek

Manajemen koleksi hak cipta (collective management of copyright and related rights)

Menurut WIPO, pada websitenya, yang dimaksud dengan manajemen koleksi hak cipta dan hak terkait adalah exercise/ pelaksanaan dari hak cipta dan hak yang terkait, oleh suatu organisasi yang bertindak untuk dan atas nama pemegang hak cipta. Manajemen koleksi hak cipta ini penting karena organisasi ini menjembatani antara pemegang hak dengan pengguna hak tersebut. Sebagai contoh, seorang pengarang lagu tidak mungkin dapat mengawasi setiap penggunaan dari karyanya tersebut, dia tidak mungkin menghubungi seluruh stasiun radio dan televisi yang menggunakan karyanya untuk membicarakan mengenai lisensi dan imbalan/ royalti bagi dirinya. Sebaliknya, tidaklah praktis bagi organisasi penyiaran untuk mencari izin tertentu dari pengarang lagu untuk setiap penggunaan karyanya. Rata-rata ada sekitar 60.000 karya musik yang disiarkan melalui televisi setiap tahunnya. Hal ini berarti ribuan pemegang hak cipta harus dimintai izinnya. Bagi perusahaan penyiaran dan pengarang lagu, hal ini sangatlah tidak praktis. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang menjembatani mereka, yaitu lembaga manajemen hak cipta. Lembaga ini akan menjamin pemegang hak menerima hak mereka dari setiap penggunaan karya mereka. Lembaga ini akan mengumpulkan imbalan dari para pengguna karya mereka, para pengguna pun juga tinggal menghubungi lembaga ini untuk izin dari penggunaan karya mereka.

Lembaga manajemen koleksi biasanya mempunyai tugas untuk mengurusi hak-hak berikut ini:

·      The right of public performance/ Hak pertunjukan di depan publik ( musik yang dimainkan/ dipertunjukan di depan publik, diskotik, restoran, dll.)

·      The right of broadcasting/ Hak menyiarkan ( baik pertunjukkan langsung maupun pertunjukkan yang direkam sebelumnya )

·      The performing rights in dramatic works/ hak pertunjukkan pada karya drama

·      The mechanical reproduction rights in musical works/ hak reproduksi mekanis pada karya music (reproduksi karya tersebut dituangkan pada media cd, kaset, mini disc, atau bentuk lain dari rekaman)

·      Dll.

Di Indonesia, jika kita melihat pada pasal-pasal yang mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait, yaitu pada undang-undang nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, kita tidak menemukan adanya pengaturan mengenai lembaga manajemen koleksi hak cipta dan hak terkait. Di Indonesia sendiri, konsep mengenai lembaga manajemen koleksi hak cipta dan hak terkait tidak begitu dikenal. Dengan demikian tidak ada yang menjembatani hubungan antara pemegang hak dengan pengguna hak. Hal ini akan menimbulkan ketidakpraktisan dalam pemberian izin maupun pemberian imbalan dalam setiap penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Oleh karena itu memang sebaiknya dilakukan revisi terhadap UU tersebut dengan menambahkan ketentuan mengenai manajemen koleksi hk cipta.

 

Pendefinisian ulang desain industri

Pada Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, disebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Ciri utama dari rumusan desain industri ini adalah bahwa karya desain tersebut dapat diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses industri.

Kreasi yang dilindungi dalam desain industri bisa merupakan gabungan dari dua dimensi dan tiga dimensi; bentuk, konfigurasi dan komposisi dan kemudian warna. Dalam desain industri tidak ada konsep persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya seperti pada merek, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap desain didalam desain industri apakah desain yang melanggar tersebut harus sama persis atau berbeda sedikit terhadap desain yang sudah ada? Untuk menyelesaikannya, perlu melihat desain apa yang diklaim. Apakah bentuknya atau bagiannya.

Perlindungan yang paling kuat dalam desain industri adalah pada bentuk, jika yang diklaim adalah bentuk dan kemudian jika ada seseorang yang menambahkan sesuatu maka ini adalah pelanggaran bentuknya, karena yang diklaim adalah bentuknya. misalnya bentuk botol yang bentuknya telah dilindungi desain industri kemudian bentuk botol tersebut ditambah dengan konfigurasi dari komposisi warna dan garis, maka ini adalah pelanggaran terhadap bentuknya, karena yang diklaim adalah bentuknya. Tapi kalau yang diklaim adalah komposisi garis dan warnanya, maka pelanggarannya dilihat dari komposisi garis dan warna saja. Didalam desain industri, pendaftaran desain apa yang dilindungi sebagai desain industri menentukan terjadinya pelanggaran desain industri atau tidak.

Menurut WIPO, sebagaimana dicantumkan dalam websitenya, desain industri adalah An industrial design is the ornamental or aesthetic aspect of an article. The design may consist of three-dimensional features, such as the shape or surface of an article, or of two-dimensional features, such as patterns, lines or color.

Jika diartikan maka desain industri adalah ornamen atau aspek estetika dari suatu artikel/ kreasi. Desain tersebut dapat berupa ciri 3 dimensi, seperti bentuk or permukaan dari suatu artikel, atau berupa ciri 2 dimensi seperti pola, garis, atau warna. Pengertian tersebut tampaknya memberi penekanan pada aspek estetika dan ornamental. Lebih lanjut, desain industri adalah apa yang membuat suatu artikel/ kreasi menarik karenanya menambah nilai dagang suatu produk dan meningkatkan kelaikan pasarnya. Dapat disimpulkan bahwa

Pengertian ini tidaklah lebih baik daripada pengertian dalam UU 31 tahun 2000 tentang desain industri. Oleh karena itu, rencana revisi terhadap UU tersebut sebaiknya, antara lain, mengenai konsep persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya seperti pada merek, hal ini agar lebih memudahkan penyelesaian kasus-kasus desain industri. Selain itu perlu juga dibuat aturan mengenai peralihan terhadap ciptaan yang didaftarkan berdasarkan ketentuan undang-undang hak cipta yang sebenarnya masuk domain desain industri. Kemudian perlu juga dibuat sistem pendaftaran desain industri dengan pemeriksaan terlebih dahulu, hal ini karena UU desain industri menganut pendaftaran tanpa pemeriksaan. Dimana hal ini menjadi kelemahan dari UU tersebut.

Atas beberapa permasalahan tersebut bisa dijadikan dasar untuk melakukan revisi terhadap UU tentang desain industri tersebut.

 

Beberapa permasalahan yang ada pada UU tentang merek

Merek berdasarkan UU nomor 15 tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengertian ini lebih luas dibandingkan dengan pengertian yang terdapat di berbagai literatur mengenai merek, baik itu doktrin, konvensi-konvensi internasional,maupun undang-undang merek di berbagai negara. Hampir semuanya memuat pengertian yang sama tentang merek yang minimal mengandung 2 hal pokok, yaitu:

·      Bahwa merek merupakan suatu tanda pada barang dagang atau jasa

·      Untuk membedakan barang dan jasa tertentu dari barang atau jasa orang lain

 

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam lingkup merek, antara lain:

·      Pengertian merk terkenal sampai saat ini belum jelas, karena ada yang mengatakan merek terkenal hanya untuk satu jenis barang. Diluar negeri orang menyebutnya bukan sebagai “well-known mark” tetapi “famous mark” karena famous lebih kuat cakupannya sementara “well-known mark” hanya mengenai satu jenis saja. Bisa dilihat seperti merek “Canon” untuk seprei, ada juga merek “Canon” untuk kamerea, dimana masing – masing terkenal dalam jenisnya.

·      Belum diaturnya peraturan pelaksanaan mengenai apa yang dimaksud dengan merek terkenal

Selain itu, juga dijumpai beberapa masalah dalam pemeriksaan merek, yaitu:

·      Masalah persamaan. Apakah yang dimaksudkan itu persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan? Sering dijumpai merek-merek yang tidak sama secara keseluruhan tetapi identik. Untuk memecahkan masalah itu dipergunakan doktrin/ teori holistic approach dan dominancy.

·      Masalah penerapan ketentuan tentang barang sejenis dan tidak sejenis. Suatu barang belum tentu dikatakan sejenis dengan barang tertentu lainnya, meskipun berada dalam satu kelas yang sama. Misalnya ada kelas Internasional, nasional, dan kelas-kelas lainnya. Belum tentu dalam satu kelas jenisnya sama, bisa jadi jenisnya berbeda, hal ini karena pembedaaan kelas hanya untuk pembayaran saja di kantor merek. Itu tidak dapat dikaitkan dengan sejenis. Sebaliknya dikatakan suatu barang sejenis dengan barang lain walaupun kelasnya beda karena keterkaitan yang erat. Barang yang berkaitan dengan dunia fashion, jenisnya bisa berbeda, seperti sepatu dan baju. Untuk menyelesaikan permasalahan itu dibutuhkan patokan untuk menentukan suatu jenis barang. Untuk menentukan masuk ke jenis apakah barang tersebut kita dapat menggunakan patokan berupa tujuan pemakaian, cara pembuatan, atau sifat barang itu.

·      Masalah merek terkenal. Terdapat ketidak jelasan mengenai apa yang terkenal? Kriteria apa yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan terkenal. Secara umum, batasan merek terkenal adalah sesuai kriteria penggolongan, reputasi, kualitas, penjualannya stabil, diperdagangkan di berbagai negara, memiliki pendaftaran merek di berbagai negara, pengetahuan masyarakat, dan promosinya.

Ketiga permasalahan tersebut muncul karena tidak adanya ketentuan yang memberikan pedoman yang pasti pada pemeriksaan merek.

Atas beberapa permasalahan tersebut diatas ada baiknya dilakukan revisi terhadap UU tentang merek tersebut, agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat dan memudahkan aparat yang berwenang untuk menjalankan tugasnya

PS:Tugas saya dulu waktu kuliah

 

Satu Tanggapan to “REVIEW TERHADAP RENCANA REVISI UNDANG-UNDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL”

  1. aangna said

    makasih dataY…bs aq bt referensi…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s