Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    Januari 2009
    M S S R K J S
    « Sep   Sep »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Sign by Aswin - For Information

KEGIATAN YANG DILARANG UU 5/99 (UU Persaingan Usaha)

Posted by aswin pada 6 Januari 2009


 

 

Kegiatan yang dilarang

KEGIATAN YANG DILARANG UU 5/99

Oleh :

Pande Radja SILALAHI

 

n            MONOPOLI (PS 17)

n            MONOPSONI (PS 18)

n            PENGUASAAN PASAR (PS 19)

n            JUAL RUGI (PS 20)

n            PENET BIAYA PRODUKSI SECARA CURANG (PS 21)

n            PERSEKONGKOLAN TENDER (PS 22)

n            PERSEKONGKOLAN MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN PESAING (PS 23) 

n            PERSEKONGKOLAN MENGHAMBAT PRODUKSI/  PEMASARAN BARANG/JASA PESAING (PS 24)

 

Praktek Monopoli Dan Demokrasi

n     Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.

n     Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

n     Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat,efetif, dan efisien.

 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

n     Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

n     Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

 

Monopoli (Ps. 17)

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas   produksi dan    atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

    a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada

        substitusinya; atau

   b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam

        persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

   c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai

       lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 

       barang atau jasa tertentu.

 

Monopsoni (Ps. 18)

( 1 ) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

 

( 2 ) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

 

Penguasaan Pasar (Ps 19)

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

     a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk     

        melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;  

        atau

    b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya

        untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha

        pesaingnya itu; atau

    c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa

        pada pasar bersangkutan; atau

    d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

 

Penguasaan Pasar (Ps. 20)

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untukmenyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

 

Menetapkan harga yang mematikan (predatory pricing)

n     Upaya menjual produk pada harga yang sedemikian rendah dalam jangka pendek agar pelaku usaha lain tidak dapat masuk pasar.

n     Dalam jangka pendek praktik ini menguntungkan konsumen, namun dalam jangka panjang pelaku usaha yang melakukan praktik predatory pricing akan dapat bertindak sebagai pelaku usaha monopoli.

 

Predatory Pricing?

 

Predatory Pricing (PP)

n     Definisi: Pelaku usaha yang menjual dengan harga lebih rendah dari SRMC (Areeda and Turner,1975) to untuk mendepak pesaingnya keluar dari industri dan mendorong pelaku usaha baru untuk tidak masuk ke industri, kemudian dalam jangka panjang ia akan meningkatkan labanya.

n     Tujuan: mengurangi persaingan dengan membangkrutkan pesaing dan menciptakan penghalang masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha potensial yang ingin masuk ke industri.

n      Exit-inducing strategy (Ordover and Willig, 1981)

n      Exclusionary strategy: PP, Raising rivals’ costs

 

Features penting PP

n    Selama periode PP, pelaku usaha (the incumbent firm) akan mengalami kerugian.

n     Pelaku usaha tsb harus memenuhi semua permintaan pada harga rendah. 

n      Konsumen memperoleh manfaat selama ada PP.

 

Syarat agar PP merupakan strategi rasional

1. PV manfaat > Biaya

2. LabaPP > Laba metode lain

     Seperti: Laba Acquire > Laba PP

 

   Meskipun PP  melanggar hukum, PP lebih sukar dibandingkan M&A untuk dideteksi

       (Kondis 1 & 2 dari McGee, 1958)

3. Telser (1966)’s Long purse

4. Imperfect information dan non-zero transaction costs (dari game-theoretic models)

 

Kelemahan  PP

Asumsi bahwa pesaing akan menghasilkan dengan skala yang sama

b. Periode terjadinya PP. Semakin lama, maka harga semakin tinggi pada periode setelah PP.

c. Belum ada bukti empirisnya.

 

Penguasaan Pasar (Ps 21)

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapklan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

 

Persekongkolan (Ps 22)

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

 

Pengertian Tender

tawaran mengajukan harga untuk :

             memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan,

             mengadakan barang dan atau jasa

             membeli suatu barang dan atau jasa

             menjual suatu barang dan atau jasa

Pengertian dan Jenis Tender

n    Tender terbuka

n    Tender terbatas

n    Pelelangan umum

n    Pelelangan terbatas

n    Penunjukan Langsung ?

n    Pemilihan Langsung?

 

Tujuan Tender

n    1. Memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha,

n    2. Mendapatkan barang dan atau jasa dengan harga termurah dan kualitas terbaik.

 

Metoda Pemilihan Penyedia

              Pelelangan Umum

              Pelelangan Terbatas

              Pemilihan Langsung

n            Wajib melakukan prakualifikasi (wajib diumumkan)

n            Wajib mengundang yang lulus prakualifikasi dan bila jumlahnya kurang dari 3 (tiga) dilakukan pengumuman ulang. Apabila yang lulus dua maka dilakukan pemilihan langsung tetapi kalau hanya 1 dilakukan penunjukan langsung sesuai ketentuan lainnya.

              Penunjukan Langsung

n            Dilakukan prakualifikasi terhadap penyedia untuk pekerjaan kompleks

n            Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai diatas Rp. 50.000000000 (lima puluh milyar Rupiah).

              Bencana Alam, Sosial, dan Perang

 

Proses Tender

               Apakah proses tender dilakukan secara

        a. tidak jujur,

        b. melawan hukum atau

        c. menghambat persaingan usaha?

               Proses tender mencakup:

             Perencanaan

             Pembentukan panitia

             Prakualifikasi perusahaan

             Pembuatan persayaratan untuk ikut tender dan penyusunan dokumen tender

             Saat pengumuman tender

             Pengambilan dokumen tender

             Penentuan Harga Perkiraan Snediri atau harga dasar lelang

             Penjelasan tender

             Saat penutupan tender

             Penentuan pemenang tender

             Saat pengumuman pemenang tender

             Pengajuan sanggahan

             Penandatanganan kontrak

             Pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan

 

Prinsip Persekongkolan dalam Tender (1)

              Kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.

              Dilakukan dalam bentuk:

            Kerjasama antara dua pihak atau lebih,

            Secara diam-diam atau terang-terangan melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya,

            Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan

            Menciptakan persaingan semu

            Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya pesekongkolan

            Pemberian kesempatan eksklusif kepada peserta tender dengan cara melawan hukum

              Persekongkolan dilakukan secara horizontal, vertikal dan gabungan keduanya.

 

Prinsip Persekongkolan dalam Tender (2)

Tender berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha: 

     a. tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas

     b. tender bersifat diskriminatif  sehingga tidak dapat diikuti semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama

     c. tender dengan persayaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

 

Mengukur Dampak Persekongkolan dalam Tender

              Konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal

              Barang atau jasa yang diperoleh (dari sisi: mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh bila tender dilakukan secara jujur.

              Adanya hambatan bagi peserta potensial.

              Nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi karena adanya mark up oleh pihak-pihak yang bersekongkkol.

 

 

Persekongkolan (Ps 23)

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

 

Persekongkolan (Ps 24)

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

 

Menaikkan harga pesaing

n     Pelaku usaha dapat langsung meningkatkan biaya pesaing apabila pelaku usaha tersebut dapat mengganggu (interfere) metode teknik produksi, dan penjualan atau pemasaran pelaku usaha pesaing.

n     Kedua metode tersebut dapat meningkatkan biaya pesaing, mengurangi persaingan, dan meningkatkan keuntungan pelaku usaha.

 

Tujuan

n    Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat

n    Iklim usaha yang sehat, besar, menengah dan kecil

n    Mencegah praktek monopoli dan/ persaingan usaha tidak sehat

n    Efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha

 

Prinsip Dasar

n     Monopoli

n    Penguasaaan, Produksi, dan atau Pemasaran Oleh Pelaku Usaha

 

n     Praktek Monopoli

n    Pemusatan kekuatan ekonomi sehingga menimbulkan persaingan Usaha Tidak Sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

Pendekatan Hukum Persaingan

n    Struktur Pasar :

n   Satu perusahaan : > 50%

n   Beberapa perusahaan : >75%

 

n    Perilaku : praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Sifat Larangan/Pengaturan

n    Rule of Reasons (rr)

n   Memerlukan pembuktian dampak terhadap persaingan atau kerugian konsumen

 

n    Per se illegal (psi)

n   Dapat dinyatakan bersalah tanpa pembuktian akan dampak terhadap persaingan atau konsumen

Substansi

n     Perjanjian yang dilarang

n    Oligopoli (rr)

n    Penetapan harga (psi)

n    Diskriminasi harga (psi)

n    Harga dibawah hrg pasar (rr)

n    Harga jual-kembali (rr)

n    Pembagian wilayah (rr)

n    Boikot (psi)

n    Kartel (rr)

Subtansi (lanjutan)

n     Perjanjian dilarang (lanjutan)

n    Trust (rr)

n    Oligopsony(rr)

n    Integrasi vertikal (rr)

n    Perjanjian tertutup/ tying (psi)

n    Perj dg pihak asing (rr)

Kegiatan yg dilarang

PERSEKONGKOLAN
Pasal 22

 

 

n    Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

 

Pasal 23

n    Pelaku usaha dilarang           bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya  yang diklasifikasikan  sebagai rahasia  perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

PASAL 24

n    Pelaku usaha dilarang bersekongkol  dengan pihak lain untuk menghambat produksi  dan atau pemasaran  barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan

Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan Vertikal

Persekongkolan Gabungan
Vertikal – Horizontal

 

Posisi Dominan

n     Penyalahgunaan (psi)

n     Perangkapan Jabatan (rr)

n     Pemilikan Saham (rr)

n     Merger, Akuisisi (rr)

Pengecualian

n     Melaksanakan Peraturan Perundangan

n     HAKI

n     Waralaba

n     Standar Teknis

n     Agen (no exclusive dealing on price)

n     Penelitian (standar hidup)

n     Perjanjian Internasional

n     Ekspor

n     Usaha kecil

n     Koperasi (untuk anggota)

Pasal 51

 

n     Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah

 

Institusi – KPPU

n     Independen

n     Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR

n     Bertanggung jawab kepada Presiden

n     Masa Jabatan Anggota Komisi :5 tahun

n     Dapat diangkat kembali 1 x

n     Syarat antara lain :

n    Berpengalaman dalam bidang usaha atau

n    Mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan/atau ekonomi

n    Tidak terafiliasi dg badan usaha

Tugas

n     Menilai Perjanjian dan Kegiatan Usaha

n     Melakukan Tindakan Sesuai dengan Wewenang

n     Memberikan Saran

n     Menyusun Pedoman

n     Lapor ke Presiden dan DPR

Wewenang

n     Menerima, Meneliti, Menyelidiki Laporan

n     Menyimpulkan Penyelidikan

n     Memanggil para Pihak

n     Minta Bantuan Penyidik

n     Minta Keterangan Pemerintah

n     Mendapatkan Alat Bukti

n     Memutuskan dan Menetapkan

n     Menjatuhkan Sanksi Administrasi

Prosedur

n     Sumber

n    Laporan

n    Inisiatif

n     Tahap

n    Penelitian dokumen

n    Pemeriksaan pendahuluan

n    Pemeriksaan lanjutan

n    Putusan

n    Pelaksanaan putusan

n    Keberatan

n    Penetapan eksekusi

n    Proses pidana

 

IMPLEMENTASI UU 5/1999

Penegakan Hukum

n      Sejak thn 2000 : 138 Kasus

n      Kasus Tender : 64 kasus (   + 50%)

n      Putusan sebanyak 16 buah

n      Hanya 2 putusan yang ditolak (keberatan) oleh pelaku usaha dan berperkara di Pengadilan Negeri

n      Selebihnya diterima dan dilaksanakan

 

(Data s/d Oktober 2003)

Saran & Pertimbangan

n      Ditujukan kepada Pemerintah

n      Berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 5/1999

n      Antara lain :

n     Harga Bahan Bakar Solar

n     Penentuan Tarif Pesawat Ek

n     Penetapan Tarif Taksi

n     Ketentuan Stiker Halal

n     KKN dalam Tender Saham IMSI

n     Perjanjian Kemitraan DOC

 

Hambatan Implementasi

Hambatan dari Pelaku Usaha

n Ketidakpahaman

n Keinginan Mempertahankan Dominasi  :

   Dalih Takut Dominasi Asing

   Dalih Ketidaksiapan Para Pelaku Bisnis

   Perlu Waktu Penyesuaian

   Kebiasaan berkonspirasi dan mendapat konsesi

 

 

Satu Tanggapan to “KEGIATAN YANG DILARANG UU 5/99 (UU Persaingan Usaha)”

  1. Anonim said

    Sebutkan dan jelaskan 3 kegiatan ekonomi yang tidak boleh ada di indonesia?
    Minta tolong dijawab yaa..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s