Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    Januari 2009
    M S S R K J S
    « Sep   Sep »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Sign by Aswin - For Information

Analisa pasal RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Posted by aswin pada 6 Januari 2009


 

 

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

                                                                                                      

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:  a.      bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan  dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi;

 

b.   bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional;

 

c. bahwa agar badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi landasan hukum bagi penyelenggara atau satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan formal, maka badan hukum pendidikan tersebut perlu diatur dengan undang-undang;

 

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan.

 

Mengingat:  

1.      Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.      Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

MEMUTUSKAN:

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan         :     UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN HUKUM

                                    PENDIDIKAN.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.      Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.

2.      Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.

3.      Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah.

4.      Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

5.      Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.

6.      Pendiri adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang mendirikan badan hukum pendidikan.

7.      Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

8.      Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal.

9.      Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

10. Organ badan hukum pendidikan adalah unit organisasi yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama, sesuai dengan tujuan badan hukum pendidikan.

11. Pemimpin organ pengelola pendidikan adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan kepala sekolah/madrasah atau sebutan lain pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, atau rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi, atau direktur untuk politeknik/akademi pada pendidikan tinggi.

12. Pimpinan organ pengelola pendidikan adalah pemimpin organ pengelola pendidikan dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin organ pengelola pendidikan atau ditetapkan lain sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan.

13. Pendanaan pendidikan yang selanjutnya disebut pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan  formal.

14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

15. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.

 

Pasal 1

Cukup jelas.

 

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Badan hukum pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik.

 

Pasal 2

Cukup jelas.

 

Pasal 3

Badan hukum pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

 

Pasal 3

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

 

Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

 

Pasal 4

(1)     **Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

 

(2)     Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip:

a.  Otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik,

b.   Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

c.   Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan,

d.  Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan,

e.  Layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik,

f.    Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya,

à akses yang berkeadilan masih dipertanyakan sebab pada ketentuan di dalam RUU/UU BHP kewajiban BHP/Satuan pendidikan untuk menerima “mahasiswa pandai namun tidak mampu” hanya 20%, hal ini dapat dilihat pada dirumuskannya ketentuan dengan kata-kata “minimal 20%” (lihat Pasal 46 ayat (1) RUU/UU BHP) ini akan menjadi exit strategy bagi BHP untuk membatasi jumlah penerimaan mahasiswa tidak mampu hanya pada angka 20% saja di sisi lain terdapat benturan kepentingan antara BHP dengan dengan calon mahasiswa / mahasiswa / siswa / masyarakat yang menurut ketentuan UU BHP harus ikut menanggung biaya pendidikan maksimal 30% (lihat Pasal 41 RUU/UU BHP) untuk dapat menarik sumber pendanaan dari calon mahasiswa / mahasiswa / siswa / masyarakat, hal ini akan menjadikan secara langsung maupun tidak langsung kemampuan ekonomi calon mahasiswa / siswa menjadi salah satu bahan seleksi bagi BHP/satuan pendidikan untuk menerima calon mahasiswa / siswa tersebut masuk menjadi peserta didik. Exit strategy inilah yang dapat menjadi alasan yang dimungkinkan menurut UU ini bagi BHP/ satuan pendidikan untuk mengelak dari tanggungjawab untuk menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f.

    Sebagai contoh kasus di dalam penerimaan mahasiswa baru suatu Universitas  pada formulir pendaftarannya tercantum kalusula “berapa besar jumlah sumbangan biaya pendidikan yang disanggupi oleh calon mahasiswa jika mereka lulus tes masuk/ diterima menjadi peserta didik?” (hal ini pernah ditemukan pada formulir UM UGM), hal ini jelas merupakan suatu deteksi awal dari pihak satuan pendidikan untuk mengenali bagaimanakah kemampuan ekonomi yang dimiliki calon mahasiswa bersangkutan, hal ini dapat disalahgunakan oleh BHP/satuan pendidikan untuk melakukan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru berdasarkan kemampuan ekonomi sebab hasil (nilai) tes masuk tidak pernah diumumkan secara terbuka ( pengumuman hanya menyebut nama, nomor peserta, dan jurusan/ fakultas di mana ia diterima), di sisi lain kewajiban untuk menerima calon peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi hanya “minimal” 20% saja, lalu bagaimana jika jumlah calon peserta didik yang tidak mampu dan lolos tes seleksi masuk misalnya berjumlah 60% maka bagi BHP/satuan pendidikan tidak ada kewajiban untuk menerima semua 60% calon peserta didik yang lolos tes seleksi masuk tersebut.

    Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena adanya pembatasan akses ke pelayanan pendidikan terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, utnuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”

serta pelanggaran atas hak konstitusional Warga Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI perubahan kedua yang menyatakan

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

g.  Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya,

h.   Keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan, dan

i.     Partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara.

 

Pasal 4

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

 

 

 

BAB III

JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN

Pasal 5

(1)   Jenis badan hukum pendidikan terdiri atas BHP Penyelenggara dan badan  hukum pendidikan satuan pendidikan.

(2)   BHP Penyelenggara merupakan jenis badan hukum pendidikan pada penyelenggara, yang menyelenggarakan 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan formal.

(3)   Badan hukum pendidikan satuan pendidikan merupakan jenis badan hukum pendidikan pada satuan pendidikan formal.

 

Pasal 5

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

            Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satu atau lebih satuan pendidikan formal dapat meliputi semua jenjang dan jenis pendidikan formal.

            Ayat (3)

Cukup jelas.

 

Pasal 6

(1)   Bentuk badan hukum pendidikan satuan pendidikan terdiri atas BHPP, BHPPD, dan BHPM.

(2)   BHPP, BHPPD, dan BHPM hanya mengelola satu satuan pendidikan formal.

 

Pasal 6

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas

 

Pasal 7

(1)   BHPP didirikan oleh Pemerintah dengan peraturan pemerintah atas usul Menteri.

(2)   BHPPD didirikan oleh pemerintah daerah dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota.

(3)   BHPM didirikan oleh masyarakat dengan akta notaris yang disahkan oleh Menteri.

 

Pasal 7

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

            Ayat (2)

Cukup jelas.

            Ayat (3)                     

                        Cukup jelas.

 

 

Pasal 8

(1)   Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah didirikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan berakreditasi A berbentuk badan hukum pendidikan.

(2)   Satuan pendidikan tinggi yang telah didirikan oleh Pemerintah berbentuk badan hukum pendidikan.

(3)   Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, diakui sebagai BHP Penyelenggara.

 

Pasal 8

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

            Ayat (3)

Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis, yang diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak perlu mengubah bentuknya untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis tersebut.

 

Badan hukum lain yang sejenis antara lain adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

 

Pasal 9

(1)   BHP Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.

(2)   BHP Penyelenggara dapat mengubah bentuk satuan pendidikannya menjadi BHPM.

 

Pasal 9

Ayat (1)

penambahan satuan pendidikan oleh BHP Penyelenggara harus berbentuk BHPM.

Ayat (2)

Pengubahan bentuk satuan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dilakukan oleh BHP Penyelenggara.

 

Pasal 10

Satuan pendidikan yang didirikan setelah Undang-Undang ini berlaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan kecuali yang didirikan oleh BHP Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).

 

Pasal 10

Setelah Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang akan menyelenggarakan pendidikan formal tidak perlu lagi mendirikan BHMN, yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis, tetapi langsung mendirikan BHPP, BHPPD, atau BHPM.

 

Pasal 11

(1)   Pendirian badan hukum pendidikan harus memenuhi persyaratan bahwa badan hukum pendidikan yang akan didirikan tersebut mempunyai:

a.      pendiri,

b.      tujuan di bidang pendidikan formal,

c.      struktur organisasi, dan

d.      kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri.

(2)    Jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memadai untuk biaya investasi dan mencukupi untuk biaya operasional badan hukum pendidikan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

(3)    Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah BHP satuan pendidikan berdiri, organ representasi pemangku kepentingan harus membentuk organ-organ lainnya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini.

 

Pasal 11

            Ayat (1)

Pendiri dapat berupa orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum seperti yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis.

            Ayat (2)

Kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri menjadi kekayaan badan hukum pendidikan akan dimanfaatkan untuk biaya operasional badan hukum pendidikan yang baru.

 

Lahan dan/atau bangunan boleh tidak dimasukkan sebagai kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan badan hukum pendidikan.

 

Pasal 12

(1)   Peraturan Pemerintah, peraturan gubernur atau bupati/walikota, atau akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat anggaran dasar BHPP, BHPPD, atau BHPM dan keterangan lain yang dianggap perlu.

(2)   Penyusunan anggaran dasar BHPP, BHPPD, atau BHPM dilakukan oleh pendiri BHPP, BHPPD, atau BHPM.

(3)   Pengaturan tentang perubahan anggaran dasar BHP satuan pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar.

(4)   Anggaran dasar BHPP, BHPPD, atau BHPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.      nama dan tempat kedudukan,

b.      tujuan,

c.      ciri khas dan ruang lingkup kegiatan,

d.      jangka waktu berdiri,

e.      struktur organisasi serta nama dan fungsi setiap organ,

f.        susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian anggota, serta pembatasan masa keanggotaan organ,

g.      tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan serta masa jabatan pimpinan organ,

h.      susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian, serta pembatasan masa jabatan pimpinan organ,

i.        jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan awal,

j.         sumber daya,

k.      tata cara penggabungan atau pembubaran,

l.         perlindungan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik,

m.    ketentuan untuk mencegah terjadinya kepailitan,

n.      tata cara pengubahan anggaran dasar, dan

o.      tata cara penyusunan dan pengubahan anggaran rumah tangga.

 

Pasal 12                   

Ayat (1)

Keterangan lain memuat sekurang kurangnya nama,  tanggal pendirian, alamat, dan pekerjaan pendiri, atau nama, tempat kedudukan, alamat, dan bukti badan hukum yang mendirikan.

Ayat (2)

            Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 13

(1)    Status sebagai BHPP berlaku mulai tanggal Peraturan Pemerintah tentang pendirian BHPP ditetapkan oleh Presiden.

(2)    Status sebagai BHPPD berlaku mulai tanggal peraturan gubernur/ bupati/walikota tentang pendirian BHPPD ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3)    Status sebagai BHPM berlaku mulai tanggal akta notaris tentang pendirian BHPM disahkan oleh Menteri.

(4)    Perubahan anggaran dasar BHPP, BHPPD, atau BHPM mengenai hal yang diatur dalam Pasal 12 ayat  (4) huruf a, huruf b, huruf c,  huruf  i, huruf  j, huruf  k, huruf  l, dan huruf  m disahkan Menteri.

(5)    Perubahan anggaran dasar BHPP, BHPPD, atau BHPM yang tidak menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada Menteri.

 

Pasal 13

            Ayat (1)

Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila para pendiri BHPM melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan BHPM sebelum akta notaris tentang pendirian BHPM disahkan oleh Menteri, maka tanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut merupakan tanggung jawab pribadi para pendiri tersebut.

 

Pengesahan akta notaris tentang pendirian BHPM oleh Menteri tidak dipungut biaya.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas.

            Ayat (5)

                        Cukup jelas.

 

 

BAB IV

TATA KELOLA

Pasal 14

(1)    Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) fungsi pokok, yaitu:

a.      fungsi penentuan kebijakan umum, dan

b.      fungsi pengelolaan pendidikan.

 

(2)   Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki paling sedikit 4 (empat) fungsi pokok, yaitu:

a.      fungsi penentuan kebijakan umum,

b.      fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan,

c.      fungsi audit bidang non-akademik, dan

d.      fungsi pengawasan akademik.

 

(3)    Anggaran dasar badan hukum pendidikan dapat menambahkan fungsi tambahan selain fungsi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

 

Pasal 14

            Ayat (1)

Penggunaan istilah paling sedikit menunjukkan bahwa untuk mengakomodasi kekhasan tata kelola pendidikan yang telah ada, Undang-Undang ini hanya mengatur 2 (dua) fungsi pokok minimal berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Keberadaan fungsi pokok lain, yang dibutuhkan oleh suatu badan hukum pendidikan karena kekhasannya, dapat ditetapkan di dalam anggaran dasar. 

            Ayat (2)

Penggunaan istilah paling sedikit menunjukkan bahwa untuk mengakomodasi kekhasan tata kelola pendidikan yang telah ada, Undang-Undang ini hanya mengatur 4 (empat) fungsi pokok minimal berdasarkan otonomi perguruan tinggi. Keberadaan fungsi pokok lain, yang dibutuhkan oleh suatu badan hukum pendidikan karena kekhasannya, dapat ditetapkan di dalam anggaran dasar.

                        Huruf a

                                    Cukup jelas.

                        Huruf b

                                    Cukup jelas.

                        Huruf c

                                    Cukup jelas.

                        Huruf d

Yang dimaksud dengan fungsi pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi meliputi pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

            Ayat (3)

Badan hukum pendidikan dapat menetapkan fungsi lain untuk melaksanakan kegiatan yang relevan dengan pendidikan, misalnya badan hukum pendidikan dapat menetapkan keberadaan fungsi perumusan etika akademik dan keikutsertaan dalam menjaga kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, dengan membentuk majelis/dewan profesor sebagai organ badan hukum pendidikan.

Pasal 15

(1)   Organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:

a.      organ representasi pemangku kepentingan, dan

b.      organ pengelola pendidikan.

 

(2)   Organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:

a.      organ representasi pemangku kepentingan,

b.      organ pengelola pendidikan,

c.      organ audit bidang non-akademik, dan

d.      organ representasi pendidik

 

(3)    Organ representasi pemangku kepentingan badan hukum pendidikan menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.

(4)    Organ pengelola pendidikan menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.

(5)    Organ audit bidang non-akademik menjalankan fungsi audit non-akademik.

(6)    Organ representasi pendidik menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.

 

Pasal 15

            Ayat (1)

Cukup jelas.

            Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

            Cukup jelas.

Ayat (4)

            Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

            Cukup jelas.

 

Pasal 16

Penamaan setiap organ badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar.

 

Pasal 16

Badan Hukum Milik Negara yang sekarang telah ada dapat tetap menggunakan nama Majelis Wali Amanat sebagai organ yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum, Senat Akademik sebagai organ yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan akademik, Dewan Audit sebagai organ yang menjalankan fungsi audit bidang non-akademik, dan universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.

 

Yayasan yang telah menyelenggarakan pendidikan tinggi, dapat tetap menggunakan nama organ Pembina dan Pengurus sebagai organ BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum, organ Pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi audit bidang non-akademik, dan universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan, dengan menambahkan satu organ baru, yaitu senat akademik sebagai organ yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan akademik.

 

Pasal 17

(1)    BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki 1 (satu) atau lebih organ representasi pemangku kepentingan dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan.

(2)    BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan tinggi memiliki 1 (satu) atau lebih organ representasi pemangku kepentingan dan organ audit bidang non-akademik, serta organ representasi pendidik dan organ pengelola pendidikan sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan.

(3)    BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi dapat memiliki satu atau lebih organ representasi pemangku kepentingan serta organ lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengacu pada ayat (1) dan ayat (2).

(4)    Ketentuan lebih lanjut tentang tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar.

 

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam satu satuan pendidikan terdapat satu organ pengelola pendidikan.

            Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

 

Pasal 18

(1)       Anggota organ representasi pemangku kepentingan di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah, paling sedikit terdiri atas:

a.      pendiri atau wakil pendiri,

b.      pemimpin organ pengelola pendidikan,

c.      wakil pendidik,

d.      wakil tenaga kependidikan, dan

e.      wakil komite sekolah/madrasah.

 

(2)        Anggota organ representasi pemangku kepentingan di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, paling sedikit terdiri atas:

a.      pendiri atau wakil pendiri,

b.      wakil organ representasi pendidik,

c.      pemimpin organ pengelola pendidikan,

d.      wakil tenaga kependidikan, dan 

e.      wakil unsur masyarakat

 

(3)         Anggaran dasar dapat menetapkan unsur lain sebagai anggota organ representasi pemangku kepentingan, selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

à Pada rumusan Pasal 18 ayat (2) RUU/UU BHP menafikan keberadaan mahasiswa sebagai salah satu pemangku kepentingan “terpenting” (subjek pendidikan) dan “terbesar” karena keterwakilan unsur mahasiswa tidak diwajibkan sebab tidak tercantum di dalam uraian ketentuan Pasal tersebut sedangkan apabila dibandingkan dengan pengaturan di dalam PP No. 152 tahun 2002 tentang BHMN UI (lihat Pasal 12 ayat (1) keterwakilan unsur mahasiswa di dalam organ representasi diwajibkan dan dijamin, meskipun jumlahnya hanya 1 (satu) orang, jelas hal ini melemahkan posisi tawar mahasiswa mengingat mahasiswa adalah pemangku kepentingan terpenting dan terbesar.

       Pengaturan mengenai keterwakilan mahasiswa hanya diatur dengan norma yang dirumuskan secara fakultatif dengan penggunaan kata “dapat” pada ketentuan ayat (3) selain itu kalimat yang mengatur mengenai keterwakilan mahasiswa hanya di dalam penjelasan ayat (4). Hal ini jelas memberikan jaminan hukum yang lemah terhadap keterwakilan mahasiswa di dalam organ representasi (mengenai pentingnya organ repersentasi lihat tugas, kewenangan dan fungsinya di Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 22 RUU/UU BHP).

       Jika kita mengacu kepada asas demokrasi dan konsisten dalam penerapannya maka keterwakilan mahasiswa dalam organ representasi pemangku kepentingan adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi sehingga pengaturannya haruslah dirumuskan dengan norma yang imperatif bukan fakultatif.  Sungguh sangat disayangkan jika ada anggota DPR RI yang menyatakan RUU/UU BHP ini adalah merupakan koreksi atas PP BHMN karena ternyata pengaturan RUU/UU BHP ini lebih buruk daripada PP BHMN, bahkan keterwakilan mahasiswa yang cuma 1 atau 2 orang di dalam PP BHMN itupun dirasa masih kurang adil dalam merepresentasikan kepentingan mahasiswa sebab jumlah anggota MWA (organ representasi di dalam BHMN) berjumlah antara 20-21 orang sehingga suara aspirasi mahasiswa seringkali kalah jika diadakan pengambilan keputusan melalui voting, kemudian yang terjadi adalah suatu kebijakan yang dapat merugikan kepentingan mahasiswa, ada juga kritik yang menyatakan keterwakilan unsur mahasiswa yang cuma 1 atau 2 orang itu hanyalah pelengkap derita dan sarana legitimasi dalam pengambilan kebijakan. 

      Hal ini merupakan pelanggaran (atau setidak-tidaknya berpotensi melanggar) terhadap Hak Asasi Manusia karena tidak adanya jaminan hukum yang kuat atas representasi mahasiswa sebagai pemangku kepentingan terpenting (subjek pendidikan) dan terbesar di dalam organ representasi pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan

“Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”

serta pelanggaran atas hak konstitusional Warga Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD Negara RI perubahan kedua yang menyatakan

“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

      

(4)       Jumlah anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pendiri atau wakil pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang.

(5)        Pemimpin organ pengelola pendidikan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di dalam organ representasi pemangku kepentingan.

 

Pasal 18

            Ayat (1)

Organ representasi pemangku kepentingan dibentuk untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pendidikan. Organ ini mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dari satuan pendidikan dalam pengambilan berbagai kebijakan umum.

            Ayat (2)

                        Huruf a

Yang dimaksud dengan pendiri adalah pendiri badan hukum pendidikan, dan wakil pendiri adalah orang yang bertindak untuk dan atas nama pendiri.

 

Pada yayasan yang diakui sebagai badan hukum pendidikan, pembina menjalankan fungsi sebagai fungsi pendiri dalam Undang-Undang ini.

Huruf b

            Cukup jelas.

Huruf c

            Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Komite sekolah/madrasah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan, dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

            Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendiri adalah pendiri badan hukum pendidikan, dan wakil pendiri adalah orang yang bertindak untuk dan atas nama pendiri.

 

Pada yayasan yang diakui sebagai badan hukum pendidikan, pembina menjalankan fungsi sebagai fungsi pendiri dalam Undang-Undang ini.

Huruf b

            Cukup jelas.

Huruf c

            Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Wakil unsur masyarakat dipilih sesuai dengan kompetensinya di bidang pendidikan, yang diatur dalam anggaran dasar dan/atau rumah tangga.

            Ayat (4)

Yang dimaksud dengan wakil dari unsur lain, misalnya unsur orang tua/wali peserta didik, unsur alumni dan unsur mahasiswa. 

Ayat (5)

Yang dimasud hak suara dalam pengambilan keputusan adalah melalui proses pemungutan suara.

Ayat (6)

Pemimpin organ pengelola pendidikan tidak memiliki hak suara di dalam organ representasi pemangku kepentingan karena pemimpin organ pengelola pendidikan harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya pada organ representasi pemangku kepentingan.

 

Pasal 19

(1)    Jumlah dan komposisi pemimpin organ pengelola pendidikan yang menjadi anggota organ representasi pemangku kepentingan pada BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar.

(2)    Anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pemimpin organ pengelola pendidikan, wakil pendidik, dan wakil tenaga kependidikan pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, berjumlah paling banyak sepertiga dari jumlah anggota organ tersebut.

(3)    Anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pemimpin organ pengelola pendidikan, wakil organ representasi pendidik, dan wakil tenaga kependidikan pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berjumlah paling banyak sepertiga dari jumlah anggota organ tersebut.

(4)    Jumlah anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari komite sekolah/madrasah atau wakil unsur masyarakat ditetapkan dalam anggaran dasar.

 

Pasal 19

Ayat (1)

            Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud akuntabilitas dan transparansi di dalam organ representasi pemangku kepentingan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud akuntabilitas dan transparansi di dalam organ representasi pemangku kepentingan.     

Ayat (4)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 20

(1)    Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian anggota organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam anggaran dasar.

(2)    Organ representasi pemangku kepentingan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.

(3)    Anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pemimpin organ pengelola pendidikan, wakil organ representasi pendidik, wakil tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, tidak dapat dipilih sebagai ketua.

(4)    Ketua dan sekretaris organ representasi pemangku kepentingan harus berkewarganegaraan Indonesia.

(5)    Masa jabatan ketua dan anggota organ representasi pemangku kepentingan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

 

Pasal 20

            Ayat (1)

Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

            Ayat (3)

                        Cukup jelas.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas.

Ayat (5)

            Cukup jelas.

 

Pasal 21

(1)    Dalam BHPPD, gubernur, bupati/walikota, atau yang mewakilinya sesuai kewenangan masing-masing berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan.

(2)    Dalam BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, Menteri atau yang mewakilinya berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan.

(3)    Dalam BHPM, kedudukan dan kewenangan pendiri atau wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam anggaran dasar.

(4)    Dalam BHP Penyelenggara, kedudukan dan kewenangan pendiri atau wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan dijalankan oleh pembina atau sebutan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

 

Pasal 21

Ayat (1)

            Cukup jelas.

Ayat (2)

            Cukup jelas.

Ayat (3)

            Cukup jelas.

Ayat (4)

            Cukup jelas.

 

Pasal 22

Tugas dan wewenang organ representasi pemangku kepentingan pada badan hukum pendidikan adalah:

 

a.      menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya,

b.      menyusun dan menetapkan kebijakan umum,

c.      menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan anggaran tahunan, 

d.      mengesahkan pimpinan dan keanggotaan organ representasi pendidik,

e.      mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota organ audit bidang non-akademik,

f.        mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengelola pendidikan, 

g.      melakukan pengawasan umum atas pengelolaan badan hukum pendidikan,

h.      melakukan evaluasi tahunan atas kinerja badan hukum pendidikan,

i.        melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin organ pengelola pendidikan, organ audit bidang non-akademik, dan organ representasi pendidik.

j.         mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan badan hukum pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan

k.      menyelesaikan persoalan badan hukum pendidikan, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ badan hukum pendidikan lain sesuai kewenangan masing-masing.

 

Pasal 22

Huruf a

Penyusunan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri atau sebutan lain yang menjalankan fungsi pendiri.

Huruf b

            Cukup jelas.

Huruf c

            Cukup jelas.

Huruf d

Organ ini hanya ada pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Huruf e

Organ ini hanya ada pada badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Huruf f

            Cukup jelas.

Huruf g

            Cukup jelas.

Huruf h

            Cukup jelas.

Huruf i

            Cukup jelas.

Huruf j

Organ representasi pemangku kepentingan dapat menetapkan pendirian berbagai badan usaha untuk pengembangan pendidikan.          

Huruf k

Jenjang dan tahap penyelesaian masalah badan hukum pendidikan, termasuk masalah keuangan, ditetapkan dalam anggaran dasar.

 

 

Pasal 23

(1)    Pengambilan keputusan dalam organ representasi pemangku kepentingan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran dasar.

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam organ representasi pemangku kepentingan, ditetapkan dalam anggaran dasar.

 

Pasal 23

            Ayat (1)

Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 24

(1)    Fungsi pengawasan akademik di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dijalankan oleh organ representasi pendidik dan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

(2)    Anggota organ representasi pendidik paling sedikit terdiri atas:

a.      wakil profesor, dan

b.      wakil pendidik.

 

(3)   Anggaran dasar badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dapat menetapkan wakil unsur lain sebagai anggota organ representasi pendidik selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

(4)   Perimbangan jumlah wakil pendidik antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c proporsional dengan jumlah pendidik yang diwakilinya dan diatur dalam anggaran rumah tangga.

 

Pasal 24

Ayat (1)

Organ representasi para pendidik dapat menggunakan nama senat akademik.

 

Pelaksanaan fungsi penentuan kebijakan akademik dan fungsi pengelolaan pendidikan secara bersama diwujudkan dalam bentuk saling keterkaitan proses penetapan dan pelaksanaan norma akademik dalam kerangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

            Ayat (3)

                        Huruf a

                                    Cukup jelas.

                        Huruf b

Yang dimaksud dengan wakil profesor adalah profesor yang tidak menjabat sebagai pimpinan pengelola pendidikan.

 

Profesor hanya ada di perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, sedangkan di perguruan tinggi berbentuk akademi dan politeknik yang menyelenggarakan pendidikan vokasional keberadaan profesor bukan merupakan keharusan. Di dalam organ penentu kebijakan akademik di lingkungan akademi dan politeknik tidak harus ada wakil profesor.

                        Huruf c

Yang dimaksud dengan wakil pendidik adalah pendidik yang tidak menjabat sebagai pimpinan pengelola pendidikan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan unsur lain adalah pemimpin unit kerja yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik dan dimaksudkan untuk mengakomodasi kekhasan badan hukum pendidikan.

               Ayat (5)

                        Cukup jelas.

Pasal 25

(1)    Anggota organ representasi pendidik yang berasal dari wakil pendidik dipilih dari unit kerjanya.

(2)    Organ representasi pendidik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggotanya.

 

Pasal 25

            Ayat (1)

Pemilihan wakil pendidik dapat dilakukan secara aklamasi.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 26

(1)    Ketua dan anggota organ representasi pendidik disahkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

(2)    Ketua dan anggota organ representasi pendidik pada badan hukum pendidikan yang baru didirikan untuk pertama kali ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

(3)     Masa jabatan ketua dan anggota organ representasi pendidik selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

 

Pasal 26

            Ayat (1)         

Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

Ayat (3)

            Cukup jelas.

 

Pasal 27

Tugas dan wewenang organ representasi pendidik pada badan hukum pendidikan adalah:

a.       mengawasi  kebijakan dan pelaksanaan akademik organ pengelola pendidikan,

b.      menetapkan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuan akademik,

c.      mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan,

d.      mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis badan hukum pendidikan, serta dapat menyarankan perbaikan kepada organ pengelola pendidikan,

e.      menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika,

f.        mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan,

g.      memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik,

h.      mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik,

i.        mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan,

j.         memberikan pertimbangan kepada organ pengelola pendidikan dalam pengusulan profesor,

k.      merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika perguruan tinggi kepada organ pengelola pendidikan,

l.         memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun oleh organ pengelola pendidikan, dan

m.    memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang pengangkatan dan pemberhentian, serta kinerja bidang akademik pemimpin organ pengelola pendidikan.

 

Pasal 27

Huruf a

Kebijakan akademik meliputi, antara lain, kebijakan tentang kurikulum dan proses pembelajaran.

Huruf b

Norma dan ketentuan akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Huruf c

Penerapan sistem penjaminan mutu (quality assurance system) pendidikan pada semua jenjang pendidikan merupakan syarat mutlak agar satuan pendidikan mampu mengembangkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (continuous quality improvement).  

 

Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri atas penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri, dan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh badan akreditasi di luar satuan pendidikan, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional yang diakui oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

 

Apabila hal itu dilaksanakan secara konsisten, maka akan terdapat keselarasan antara biaya pendidikan yang dikeluarkan dengan mutu pendidikan yang diperoleh peserta didik.

            Huruf d

                        Cukup jelas.

            Huruf e

                        Cukup jelas.

Huruf f

            Cukup jelas.

Huruf g

            Cukup jelas.

Huruf h

            Cukup jelas.

Huruf i

            Cukup jelas.

Huruf j

            Cukup jelas.

Huruf k

            Cukup jelas.

Huruf l

            Cukup jelas.

 

Pasal 28

(1)   Pengambilan keputusan dalam organ representasi pendidik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain oleh organ representasi pendidik.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam organ representasi pendidik ditetapkan oleh organ representasi pendidik.

 

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

            Cukup jelas.

 

Pasal 29

(1)     Organ audit bidang non-akademik merupakan organ badan hukum pendidikan yang melakukan evaluasi non-akademik atas penyelenggaraan badan hukum pendidikan.

(2)     Susunan, jumlah, dan kedudukan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

(3)     Masa jabatan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

 

Pasal 29

Ayat (1)

Keberadaan organ audit bidang non-akademik di dalam badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bukan keharusan.

Dalam hal badan hukum pendidikan menyelenggarakan lebih dari satu jenjang dan jenis pendidikan, harus ada organ audit bidang non-akademik.

Ayat (2)

Bidang non-akademik meliputi, bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana, serta bidang lain yang dianggap relevan.

Ayat (3)

            Cukup jelas.

Pasal 30

Tugas dan wewenang organ audit bidang non-akademik pada badan hukum pendidikan adalah:

a.      menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan dalam bidang non-akademik,

b.      mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan,

c.      mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan, dan

d.      mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada organ representasi pemangku kepentingan dan/atau organ pengelola pendidikan atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal.

 

Pasal 30

Huruf a          

Audit dalam bidang non-akademik dapat meliputi audit keuangan, audit kinerja non-akademik, audit ketaatan, audit investigatif, dan audit lain yang dipandang perlu. Audit non-akademik dilaksanakan secara independen dan obyektif sesuai standar audit yang berlaku. Fungsi audit non-akademik pada BHP Penyelenggara dijalankan oleh pengawas atau sebutan lain.

 

Organ audit bidang non-akademik dapat menugaskan pengaudit independen untuk melaksanakan audit internal dan/atau audit eksternal atas beban pembiayaan badan hukum pendidikan.

            Huruf b

                        Cukup jelas.

            Huruf c

                        Cukup jelas.

            Huruf d

                        Cukup jelas.

 

Pasal 31

(1)   Organ pengelola pendidikan merupakan organ badan hukum pendidikan yang mengelola pendidikan.

(2)   Organ pengelola pendidikan memiliki otonomi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 31

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 32

(1)    Organ pengelola pendidikan dipimpin oleh pemimpin organ pengelola pendidikan.

(2)    Pemimpin organ pengelola pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar.

(3)    Dalam hal 1 (satu) BHP Penyelenggara memiliki lebih dari 1 (satu) pemimpin organ pengelola pendidikan, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar.

(4)    Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin organ pengelola pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar.

(5)     Pemimpin organ pengelola pendidikan dapat dibantu oleh seorang atau lebih wakil yang diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin organ pengelola pendidikan berdasarkan anggaran dasar.

(6)    Masa jabatan pemimpin organ pengelola pendidikan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

 

Pasal 32

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas

Ayat (5)

                        Cukup jelas.

Ayat (6)

Seseorang tidak boleh menjabat pemimpin satuan pendidikan lebih dari dua kali masa jabatan, baik secara berurutan atau bersela, termasuk jabatan pemimpin satuan pendidikan yang pernah didudukinya sebelum dibentuk badan hukum pendidikan.

 

Pasal 33

(1)    Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan dasar dan menengah pada badan hukum pendidikan adalah:

a.      menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ repesentasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ repesentasi pemangku kepentingan,

b.      menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ repesentasi pemangku kepentingan,

c.      mengelola pendidikan sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan,

d.      mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah pemimpin organ pengelola pendidikan serta tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan, serta peraturan perundang-undangan,

e.      melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pengelolaan pendidikan,  dan

f.        membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

 

(2)   Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan tinggi pada badan hukum pendidikan adalah:

a.      menyusun dan menetapkan kebijakan akademik,

b.      menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ repesentasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ repesentasi pemangku kepentingan,

c.      menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ repesentasi pemangku kepentingan, 

d.      mengelola pendidikan sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan,

e.      mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan.

f.        mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan,

g.      menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik,

h.      menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud pada huruf g, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan,

i.        bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar,

j.         melaksanakan fungsi lain yang secara khusus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan

k.      membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

 

(3)   Pemimpin organ pengelola pendidikan yang mengelola pendidikan tinggi, tidak berwenang mewakili badan hukum pendidikan apabila:

 

a.      terjadi perkara di depan pengadilan antara badan hukum pendidikan dengan pemimpin organ pengelola pendidikan, atau

b.      pemimpin organ pengelola pendidikan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan badan hukum pendidikan.

 

(4)   Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organ representasi pemangku kepentingan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan badan hukum pendidikan.

 

Pasal 33

          Ayat (1)

                        Huruf a

Inti rencana strategis badan hukum pendidikan adalah kebijakan umum yang ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan untuk perencanaan program pendidikan.

                        Huruf b

                                    Cukup jelas.

                        Huruf c

                                    Cukup jelas.

                        Huruf d

                                    Cukup jelas.

Huruf e

            Cukup jelas.

Huruf f

            Cukup jelas.

Ayat (2)

                        Huruf a

Kebijakan akademik meliputi, antara lain, kebijakan tentang kurikulum dan proses pembelajaran.

Huruf b

Inti rencana strategis badan hukum pendidikan adalah kebijakan umum yang ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan untuk perencanaan program dalam bidang akademik dan non-akademik.

                        Huruf c

                                    Cukup jelas.

                        Huruf d

                                    Cukup jelas.

                        Huruf e

                                    Cukup jelas.

Huruf f

            Cukup jelas.

Huruf g

            Cukup jelas.

Huruf h

            Cukup jelas.

Huruf i

            Cukup jelas.

                        Huruf j

                                    Cukup jelas.

                        Huruf k

                                    Cukup jelas.

            Ayat (3)

                        Huruf a

                                    Cukup jelas.

                        Huruf b

Kriteria dan batasan mengenai pertentangan kepentingan ditentukan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 34

Dalam 1 (satu) badan hukum pendidikan dilarang merangkap jabatan antar pemimpin organ.

 

Pasal 34

            Cukup jelas.

Pasal 35

Pemimpin organ pengelola pendidikan dan wakilnya dilarang merangkap:

a.      jabatan pada badan hukum pendidikan lain,

b.      jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah, atau

c.      jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan badan hukum pendidikan.

à ketentuan ini dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari karena pengaturannya diserahkan kepada organ representasi pemangku kepentingan bukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard jika tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 35                                                       

Huruf a

                        Cukup jelas.

            Huruf b

                        Cukup jelas.

            Huruf c

Kriteria dan batasan mengenai pertentangan kepentingan ditentukan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

 

 

Pasal 36

(1)     Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organ pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

(2)     Masa jabatan pimpinan pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

 

Pasal 36

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

 

 

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 37

(1)   Kekayaan awal BHPP, BHPPD, atau BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.

à Perlu diingat kekayaan Negara awal pada BHPP dan BHPPD ini termasuk di dalam kategori kekayaan Negara yang dipisahkan sehingga menurut Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 huruf g  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hal merupakan termasuk kategori keuangan Negara.

(2)   Kekayaan BHP Penyelenggara sama dengan kekayaan yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis sebelum diakui sebagai badan hukum pendidikan.

(3)   Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang sebelum diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi BHP Penyelenggara.

(4)   Kekayaan dan pendapatan BHPP, BHPPD, atau BHPM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan.

(5)   Kekayaan dan pendapatan BHP Penyelenggara dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

(6)   Kekayaan dan pendapatan badan hukum pendidikan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:

a.      kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran,

b.      pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal badan hukum pendidikan memiliki satuan pendidikan tinggi,

c.      peningkatan pelayanan pendidikan, dan

d.     penggunaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

 

Pasal 37

            Ayat (1)

                        Yang dimaksud dengan pemisahan kekayaan adalah peralihan hak milik atas kekayaan pendiri kepada BHPP, BHPPD, atau BHPM.

            Ayat (2)

Cukup jelas. 

Ayat (3)

            Cukup jelas.

            Ayat (4)

Luas lingkup wewenang pimpinan organ pengelola pendidikan dalam mengelola kekayaan dan penerimaan harus diatur di dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

            Ayat (5)

                        Cukup jelas.

            Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

(1)   Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai kekayaan BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

(2)   Semua bentuk pendapatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

à perlu diperjelas apakah ketentuan di dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2 ) ini mengisyaratkan bahwa pengelolaan keuangan BHPP dan BHPPD akan masuk ke dalam ranah hukum privat ataukah publik karena dinyatakan sebagai bukan penerimaan Negara?, jika hal ini masuk di dalam ranah hukum privat maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi privatisasi material (bukan privatisasi nilai) pada BHPP dan BHPPD (privatisasi sektor pendidikan) dengan alasan sebagai berikut:

          Dapat disimpulkan dari pendapat John D. Donahue[i] bahwa “privatisasi sebagai pendelegasian kewajiban publik kepada organisasi swasta”, sebagaimana kita ketahui pendidikan adalah salah satu kewajiban Negara (lihat pembukaan UUD Negara RI tahun 1945) jadi pendidikan adalah kewajiban publik yang harus diberikan dalam bentuk pelayanan publik, di sisi lain BHPP dan BHPPD memiliki karakter yang sangat mirip dengan “organisasi swasta” karena menurut Pasal 38 ayat (1) dan (2) semua bentuk pendapatan dan sisa pendapatan tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak dengan kata lain bukan termasuk di dalam lingkup keuangan Negara (hal ini bertentangan dengan Pasal Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 huruf g  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

          Menurut Prof. Safri Nugraha yang menyimpulkan pendapat dari E.S. Savas[ii] “privatisasi diartikan sebagai minimalisasi peranan pemerintah dan maksimalisasi peranan sektor swasta, baik dalam aktivitas-aktivitas layanan publik maupun kepemilikan aset-asetnya”.

Menurut Prof. Safri Nugraha privatisasi memiliki resiko sebagai berikut:

1.      Di berbagai negara, privatisasi justru menciptakan kenaikan harga dari public service yang disediakan kepada masyarakat.

2.      Di banyak negara, privatisasi ditentang oleh serikat buruh karena sering menciptakan PHK massal di BUMN yang diprivatisasi. Hal ini disebabkan karena BUMN yang diprivatisasi harus efisien, dan ini berarti jumlah pekerja dalam BUMN tersebut harus dirasionalisasi.

3.      Privatisasi sering diartikan sebagai pesan sponsor dari perusahaan-perusahaan transnasional (MNC) untuk memperluas jaringan bisnis mereka dan mengambil alih BUMN-BUMN yang ada.

4.      Seringkali BUMN yang diprivatisasi masih memiliki monopoli sehingga yang terjadi adalah pengalihan monopoli dari negara ke swasta.

5.      Privatisasi sering diartikan sebagai komersialisasi public service karena di banyak negara, untuk menciptakan efisiensi di sektor public service, privatisasi mengenakan tarif atau biaya-biaya baru yang tidak dikenal pada saat public service tersebut dikelola oleh pemerintah.

Jadi tidaklah mengherankan akibat yang nyata dari privatisasi satuan pendidikan pemerintah adalah kenaikan biaya kuliah/sekolah karena hal tersebut adalah merupakan resiko dari adanya privatisasi.

Konsekuensi hukum lainnya jika hal ini dinyatakan masuk dalam ranah hukum privat adalah setiap ada penyalahgunaan keuangan BHPP dan BHPPD tidak dapat dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi karena unsur merugikan keuangan negara tidak terpenuhi melainkan bisa dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan.

(3)   **Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan wajib ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan, dan digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) tahun.

(4)   Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan menjadi objek pajak penghasilan.

 

Pasal 38

Ayat (1)

Semua penerimaan dan sisa hasil kegiatan badan hukum pendidikan tidak perlu disetorkan ke kas negara.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

            Ayat (3)

Kewajiban penanaman kembali ke dalam badan hukum pendidikan dimaksudkan untuk mencegah agar badan hukum pendidikan tidak melakukan kegiatan yang komersial.

àKomersialisasi pendidikan tidak hanya terjadi dengan adanya pengalihan aset-aset satuan pendidikan pendidikan yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar menjadi aset-aset komersial sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar, penyalahgunaan hasil dari unit-unit komersial yang dimiliki  BHP, melainkan juga yang terpenting adalah adanya paradigma yang berubah di mana pelayanan pendidikan tidak lagi dipandang sebagai sebuah kewajiban pelayanan publik (public service) oleh negara melainkan sudah menjadi suatu “komoditas” (private goods) yang dicirikan dengan adanya mekanisme pasar untuk menentukan harga dari pelayanan pendidikan sehingga “harga” dari pelayanan pendidikan yang harus dibayar peserta didik/masyarakat bisa menjadi fluktuatif bahkan bisa menjadi tidak terjangkau oleh semua kalangan seperti layaknya barang mewah, kondisi yang demikian akan mengeksploitasi peserta didik/masyarakat karena kita tahu bahwa pendidikan adalah salah satu kebutuhan hidup yang penting untuk era seperti sekarang. Hal ini akan terjadi jika peran negara dalam pelayanan umum menjadi terpinggirkan/diminimalisir padahal negara kita adalah negara kesejahteraan bukan negara liberal yang menghendaki minimalisasi campur tangan negara dalam aspek-aspek penting kehidupan masyarakat.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas.

 

**Pasal 39

Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik badan hukum pendidikan, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).

 

Pasal 39

Yang dimaksud dengan bentuk lain adalah antara lain hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh badan hukum pendidikan serta sistem manajemen dan prosedur administratif satuan pendidikan milik badan hukum pendidikan.

 

 

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 40

(1)     Sumber dana untuk pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

(2)     Pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)   *Badan hukum pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk:

a.      beasiswa,

b.      bantuan biaya pendidikan,

c.      kredit mahasiswa, dan/atau,

d.      pemberian pekerjaan kepada mahasiswa.

(4)     Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam penyediaan dana pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(5)     Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disalurkan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk badan hukum pendidikan diterima dan dikelola oleh pemimpin organ pengelola pendidikan.

 

Pasal 40

Ayat (1)

            Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

            Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

 

Pasal 41 

(1)    Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD dalam  menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

à di dalam Pasal 41 ayat (1) dapat diketahui andanya 4 (empat) komponen pembiayaan pendidikan dasar, yaitu:

          biaya operasional

          biaya investasi

          beasiswa

          bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik

(2)    Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memberikan bantuan sumberdaya pendidikan kepada badan hukum pendidikan.

à Pasal 41 ayat (2) ini dirumuskan dengan norma fakultatif sehingga bukan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan bantuan sumberdaya pendidikan kepada badan hukum pendidikan.

(3)    Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

à Pada Pasal 41 ayat (3) terdapat degradasi komponen biaya yang ditanggung pemerintah dalam pembiayaan BHPP dan BHPPD di tingkat pendidikan menengah karena hanya ditanggung 3 (tiga) komponen saja, yaitu:

          biaya investasi

          beasiswa

          bantuan biaya pendidikan

sedangkan untuk komponen biaya operasional tidak ditanggung sepenuhnya.

(4)    Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (sepertiga) biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

à Pada Pasal 41 ayat (4) ini dapat kita ketahui adanya kewajiban minimal pemerintah dalam membiayai biaya operasional pendidikan menengah yaitu 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional saja, jadi besar kemungkinan BHPP dan BHPPD ataupun peserta didik dan masyarakatlah yang akan menanggung 2/3 (dua pertiga) biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, masyarakat tidak bisa meminta pertanggungjawaban secara hukum jika pemerintah hanya memberi 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional. Artinya hal ini akan dapat memberatkan masyarakat.

(5)    Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

à Pada Pasal 41 ayat (4) ini  hanya 3 komponen saja yang ditanggung oleh pemerintah untuk menanggung biaya pendidikan tinggi, yaitu:

          biaya investasi

          beasiswa

          bantuan biaya pendidikan

sedangkan untuk komponen biaya operasional tidak ditanggung sepenuhnya.

(6)    Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung  paling sedikit ½ (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

à Pada Pasal 41 ayat (4) ini dapat kita ketahui adanya kewajiban minimal pemerintah dalam membiayai biaya operasional pendidikan menengah yaitu 1/2 (setengah) dari biaya operasional saja, jadi besar kemungkinan BHPP dan BHPPD ataupun peserta didik dan masyarakatlah yang akan menanggung 1/2 (setangah) biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, masyarakat tidak bisa meminta pertanggungjawaban secara hukum jika pemerintah hanya memberi 1/2 (setengah) dari biaya operasional. Artinya hal ini akan dapat memberatkan masyarakat.

(7)    *Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung  biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.

(8)    *Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah berstandar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan pada BHPP atau BHPPD paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.

à Ini adalah Pasal yang memberikan “angin surga” bagi seluruh perserta didik di tingkat pendidikan menengah, apabila dikaitkan dengan ketentuan sanksi di dalam RUU/UU BHP (lihat Pasal 62) diatur ketentuan mengenai sanksi administrasi yang akan dijatuhkan apabila Pasal 41 ayat (8) ini dilanggar.

(9)    Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi berstandar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan pada BHPP paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.

à Ini adalah Pasal yang memberikan “angin surga” bagi seluruh perserta didik di tingkat pendidikan tinggi (mahasiswa), apabila dikaitkan dengan ketentuan sanksi di dalam RUU/UU BHP (lihat Pasal 60) maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan keputusan dan pencabutan izin yang akan dijatuhkan apabila Pasal 41 ayat (9) ini dilanggar, namun sanksi tersebut kewenangannya diserahkan ke kebijakan Menteri apakah akan dijatuhkan ataukah tidak. Artinya bagi PT BHPP masih bisa melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (9) apabila mendapat dispensasi dari Menteri. Pengaturan mengenai sanksi ini jelas tidak setegas pada Pasal 41 ayat (8) karena masih bisa memberikan celah bagi pihak yang ingin melanggar sehingga patut disayangkan. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik masih bisa dibebani tanggungan pendanaan pendidikan tinggi lebih dari 1/3 (sepertiga) biaya operasional jika terdapat dispensasi Menteri yang mengizinkan hal itu, padahal bisa jadi menanggung 1/3 (sepertiga) biaya operasional pendidikan saja sudah memberatkan.

(10)    Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 41

            Ayat (1)

Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

            Ayat (3)

Cukup jelas.

            Ayat (4)

Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang digunakan dalam proses pendidikan diluar gaji dan tunjangan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang digunakan dalam proses pendidikan diluar gaji dan tunjangan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (7)

Kemampuan peserta didik, orang tua,  atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya  ditetapkan dengan cara menghitung penghasilan tetap (gaji dan tunjangan lainnya), taksasi dan musyawarah dengan tujuan menerapkan subsidi dari yang mampu kepada yang tidak mampu, sehingga meringankan beban peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Ayat (8)

             Cukup jelas.

Ayat (9)

             Cukup jelas.

Ayat (10)

 

 

Pasal 42

(1)    Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio.

à Pasal 42 ayat (1) ini adalah pasal yang menunjukkan adanya kebolehan pada komersialisasi aset PT BHPP 

(2)    Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (6) huruf d.

(3)    Investasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan investasi tambahan setiap tahunnya tidak melampaui 10 (sepuluh) persen dari volume pendapatan  dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan.

(4)    Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung badan hukum pendidikan.

(5)    Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dibukukan secara profesional oleh pimpinan organ pengelola pendidikan, terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

(6)    Seluruh keuntungan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).

(7)    Perusahaan yang dikuasai badan hukum pendidikan melalui investasi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.

à Hal yang patut disayangkan dalam ketentuan Pasal 42 ini adalah tidak adanya sanksi yang tegas yang diatur di dalam RUU/UU BHP apabila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang diaturnya sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan adanya moral hazard, ketentuan mengenai sanksi hanya diatur di dalam Pasal 60 RUU/UU BHP dimana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pembatalan keputusan dan pembatalan izin satuan pendidikan, kemudian kewenangan untuk menjatuhkan atau tidak sanksi tersebut ada di Menteri. Pihak PT BHPP dapat melanggar ketentuan Pasal 42 ini dan perbuatan tersebut tidak termasuk kategori melanggar peraturan perundang-undangan jika memperoleh dispensasi dari Menteri.

 

Pasal 42

            Ayat (1)

Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

            Ayat (3)

Cukup jelas.

            Ayat (4)

Cukup jelas.

            Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

                        Cukup jelas.

            Ayat (7)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 43

(1)    Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi  dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan.

à Pasal 42 ayat (1) ini adalah pasal yang menunjukkan adanya kebolehan pada komersialisasi aset PT BHPP  untuk dijadikan sarana investasi.

(2)         Investasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi tambahan setiap tahunnya paling banyak 10 (sepuluh) persen dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan.

(3)        Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi, beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari badan hukum pendidikan.

(4)    Seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).

(5)    Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.

à Hal yang patut disayangkan dalam ketentuan Pasal 43 ini adalah tidak adanya sanksi yang tegas yang diatur di dalam RUU/UU BHP apabila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang diaturnya sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan adanya moral hazard, ketentuan mengenai sanksi hanya diatur di dalam Pasal 60 RUU/UU BHP dimana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pembatalan keputusan dan pembatalan izin satuan pendidikan, kemudian kewenangan untuk menjatuhkan atau tidak sanksi tersebut ada di Menteri. Pihak PT BHPP dapat melanggar ketentuan Pasal 43 ini dan perbuatan tersebut tidak termasuk kategori melanggar peraturan perundang-undangan jika memperoleh dispensasi dari Menteri.

 

Pasal 43

Ayat (1)

Badan usaha berbadan hukum dapat berupa perseroan terbatas, kerja sama dengan perusahaan daerah, dan koperasi.

Ayat (2)

            Cukup jelas.

Ayat (3)

            Cukup jelas.

Ayat (4)

            Cukup jelas.

Ayat (5)

            Cukup jelas.

 

Pasal 44

(1)    Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung dana pendidikan untuk BHPM dan BHP Penyelenggara, dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, untuk biaya operasional dan beasiswa, serta bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

(2)    Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan dana pendidikan pada BHPM dan BHP Penyelenggara.

(3)    Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

à Pasal 44 ayat (3) menjadi bermasalah sebab dana hibah berarti bukan merupakan pengeluaran rutin pemerintah dalam APBN melainkan hanya bersifat bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan BHP. Apabila dilihat dari skala prioritas maka tidak dimasukannya dana pendidikan di dalam pengeluaran rutin  kemudian hanya menjadi hibah maka telah terjadi degradasi skala prioritas dana pendidikan di dalam APBN.

 

Pasal 44

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

            Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bantuan dana pendidikan antara lain biaya investasi.

Ayat (3)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 45

 

(1)    Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada badan hukum pendidikan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, untuk biaya investasi, biaya operasional, dan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik.

à Pada Pasal 45 ayat (1) mengenai partisipasi masyarakat untuk biaya investasi perlu diwaspadai apakah ini juga termasuk di dalamnya pemodal asing?

(2)    Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan penerimaan lain yang sah.

(3)    Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan dana  pendidikan pada badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

 

Pasal 45

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

Ayat (2)

                        Cukup jelas.

Ayat (3)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 46

(1)    *Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan  kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.

à Pasal ini merupakan exit strategy bagi BHPP dan BHPPD sebagai sudah dijelaskan pada uraian di analisa Pasal 4 ayat (2) huruf f RUU/UUBHP untuk mengelak dari tanggungjawab untuk menerima calon peserta didik dengan potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi yang hanya menjadi kewajiban minimal bagi BHPP dan BHPPD sebanyak 20% saja dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru, sehingga BHPP dan BHPPD tidak memiliki kewajiban hukum untuk menerima calon peserta didik dengan potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi lebih dari 20% jumlah keseluruhan peserta didik yang baru, sedangkan di sisi lain terdapat tarik menarik kepentingan antara calon peserta didik dengan BHPP dan BHPPD (satuan penyelenggara pendidikan) untuk dapat menarik sumber pendanaan dari calon mahasiswa / mahasiswa / siswa / masyarakat, hal ini akan menjadikan secara langsung maupun tidak langsung kemampuan ekonomi calon mahasiswa / siswa (calon peserta didik) menjadi salah satu bahan seleksi bagi BHP/satuan pendidikan untuk menerima calon peserta didik tersebut masuk menjadi peserta didik. Jelas hal ini akan sangat berpengaruh pada terhambatnya aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan sehingga merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan Hak Konstitusional Warga Negara.

(2)    Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari jumlah seluruh peserta didik.

à Pasal 46 ayat (2) dengan mewajibkan bagi BHP untuk memberi beasiswa minimal kepada 20% dari keseluruhan jumlah peserta didik jelas merupakan suatu hal yang tidak bijak, jika nanti ternyata jumlah siswa yang membutuhkan beasiswa lebih dari 20% kemudian BHP hanya mampu memberikan beasiswa bagi 20% peserta didik saja lalu kemudian siapakah yang akan menanggung biaya pendidikan kelebihan dari jumlah peserta didik yang membutuhkan biaya pendidikan (beasiswa) tadi? dalam RUU/UU hal ini tidak secara jelas diatur.  Tidak ada sanksi yang tegas apabila BHP melanggar ketentuan Pasal ini.

(3)    Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membayar sesuai dengan kemampuannya, memperoleh beasiswa, atau mendapat bantuan biaya pendidikan.

(4)    Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum pendidikan.

(5)    Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)  dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 46

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

Ayat (2)

                        Cukup jelas.

Ayat (3)

                        Cukup jelas.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas.

Ayat (5)

                        Cukup jelas.

 

BAB VII

AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 47

(1)       Akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah diatur dalam anggaran dasar.

(2)    Akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.

(3)   *Untuk mewujudkan akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, jumlah maksimum peserta didik dalam setiap badan hukum pendidikan harus sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya.

(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah maksimum peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 47

            Ayat (1)

Yang dimaksud dengan akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan.

Ayat (2)

Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara pendidik dan peserta didik, rasio antara ruang pembelajaran dengan peserta didik, alat bantu pembelajaran dengan peserta didik, komposisi peserta didik asing dengan peserta didik warga negara, dan lain-lain.

Ayat (3)

                        Cukup jelas.

Ayat (4)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 48

(1)        Pengawasan badan hukum pendidikan dilakukan melalui sistem laporan tahunan.

(2)        Pengawasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)        Laporan badan hukum pendidikan meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.

(4)        Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(5)        Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.

(6)        Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.                      

 

Pasal 48

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

Ayat (2)

                        Cukup jelas.

Ayat (3)

                        Cukup jelas.

            Ayat (4)

                        Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud laporan manajemen adalah laporan yang berisi capaian kinerja perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian badan hukum pendidikan.

Ayat (6)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 49

(1)        Pemimpin organ pengelola pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan badan hukum pendidikan secara tertulis kepada organ representasi pemangku kepentingan.

(2)        Pemimpin organ pengelola pendidikan dibebaskan dari tanggung jawab, setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

(3)        Apabila setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal baru yang membuktikan sebaliknya, pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

 

Pasal 49

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemimpin Pengelola Organ Pendidikan dibebaskan dari tanggung jawab karena laporan tahunan badan hukum pendidikan tidak mengandung kekurangan, kekeliruan, atau kekhilafan.

            Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan hal baru adalah bukti baru atau novum.

 

Pasal 50

(1)   Organ representasi pemangku kepentingan membuat laporan tahunan badan hukum pendidikan secara tertulis, berdasarkan laporan tahunan organ pengelola pendidikan untuk dilaporkan dalam rapat pleno organ representasi pemangku kepentingan.

à Perlu diperjelas apakah laporan keuangan BHPP, BHPPD, BHPM baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah apakah meruapakan dokumen yang terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja ataukah dokumen yang bersifat rahasia.

(2)    Laporan tahunan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh organ representasi pemangku kepentingan dalam rapat pleno.

(3)    Laporan tahunan badan hukum pendidikan disertai hasil evaluasi rapat pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh organ representasi pemangku kepentingan kepada:

a.      Menteri bagi BHPP, atau

b.      gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing bagi BHPPD.

 

Pasal 50

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

Ayat (2)

                        Cukup jelas.

Ayat (3)

                         Yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan BHPP yang bersangkutan

 

Pasal 51

(1)            Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan badan hukum pendidikan dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi.

(2)            Dalam hal BHP Penyelenggara mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan, laporan keuangan tahunannya merupakan laporan keuangan tahunan konsolidasi.

(3)            Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman.

(4)            Apabila badan hukum pendidikan menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, badan hukum pendidikan harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5)            Apabila badan hukum pendidikan menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan hukum pendidikan harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 51

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

Ayat (2)

                        Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini hanya berlaku untuk badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Ayat (4)

            Cukup jelas.

Ayat (5)

                        Cukup jelas.

 

Pasal 52

(1)       Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh akuntan publik atau tim audit yang ditunjuk oleh badan hukum pendidikan.

(2)       Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, diaudit oleh akuntan publik.

(3)       Dalam hal badan hukum pendidikan memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen terkait, atau badan pengawasan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut.

à Pasal 52 ayat (3) pembatasan kewenangan BPK dan Irjend untuk melaukan audit terhadap BHPP dan BHPPD sebatas hanya pada dana hibah saja menunjukan adanya suatu karakteristik yang menegaskan bahwa BHPP dan BHPPD adalah entitas hukum privat (swasta), hal ini akan dapat bertentangan dengan ketentuan di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, meskipun RUU/UU BHP merupakan lex priori dari UU Keuangan Negara (lex postriori) akan tetapi hal ini dapat membuat kerancuan mengenai definisi keuangan Negara yang dianut di dalam UU Keuangan Negara.

 

Pasal 52

Ayat (1)

                        Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

            Ayat (3)

Berhubung dana hibah berasal Angaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka otoritas pengawasan negara berhak untuk melakukan audit keuangan berlaku hanya pada bagian keuangan badan hukum pendidikan yang berasal dari hibah.    

 

Pasal 53

(1)      Administrasi dan laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan merupakan tanggung jawab pemimpin organ pengelola pendidikan.

(2)      Apabila BHP Penyelenggara mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan, pihak yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan konsolidasi tahunan ditetapkan dalam anggaran dasar.

 

Pasal 53

            Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

            Cukup jelas.

 

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan pengawasan badan hukum pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 54

            Cukup jelas.

 

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 55

(1)      Sumber daya manusia badan hukum pendidikan terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan.

(2)      Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai badan hukum pendidikan.

à Pasal 55 ayat (2) harus diatur lebih lanjut mengenai ketentuan pegawai badan hukum pendidikan karena statusnya bukan sebagai PNS melainkan hanya sebagai pekerja sehingga seharusnya tunduk kepada UU Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai pegawai badan hukum pendidikan ini pada BHPP dan BHPPD menunjukkan karakteristik  yang menegaskan bahwa BHPP dan BHPPD adalah entitas hukum privat (swasta).

(3)      Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ pengelola BHPP, BHPPD, atau BHPM, dan bagi BHP Penyelenggara diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran  rumah tangga.

(4)      Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh remunerasi dari:

a.      Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dan

b.      badan hukum pendidikan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan.

(5)      Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja berdasarkan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.

(6)      Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pendidik atau tenaga kependidikan dan pimpinan organ pengelola pendidikan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

(7)      Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhasil, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(8)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran  rumah tangga.

 

Pasal 55

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

Ayat (2)

Pegawai negeri sipil yang pada saat Undang-Undang ini berlaku sudah bekerja di suatu satuan pendidikan menjadi pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada badan hukum pendidikan.

Ayat (3)

Tenaga badan hukum pendidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang  dipekerjakan tetap harus membuat perjanjian dengan pemimpin organ pengelola pendidikan, karena sekalipun tenaga tersebut telah diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah,  yang bersangkutan belum diangkat oleh badan hukum pendidikan.

Ayat (4)

            Cukup jelas.

Ayat (5)

            Cukup jelas.

Ayat (6)

            Cukup jelas.

Ayat (7)

            Cukup jelas.

Ayat (8)

            Cukup jelas.

 

BAB IX

PENGGABUNGAN

Pasal 56

(1)     Penggabungan badan hukum pendidikan dapat dilakukan melalui: 

a.      dua atau lebih badan hukum pendidikan bergabung menjadi satu badan hukum pendidikan baru, atau

b.      satu atau lebih badan hukum pendidikan bergabung dengan badan hukum pendidikan lain.

(2)             Dengan penggabungan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaan badan hukum pendidikan yang bergabung berakhir karena hukum.

(3)             Aset dan utang badan hukum pendidikan yang bergabung beralih karena hukum ke badan hukum pendidikan baru atau badan hukum pendidikan yang menerima penggabungan.

(4)             Aset dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

(5)             Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan badan hukum pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

à Ketentuan Pasal 56 ini menunjukkan persamaan karakter BHP dengan perusahaan swasta layaknya Perseroan Terbatas.

Pasal 56                   

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

Ayat (3)

                        Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

                        Cukup jelas.

 

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 57

Badan hukum pendidikan bubar karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

a.      melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan,

b.     dinyatakan pailit, dan/atau

c.      asetnya tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut. 

à Ketentuan Pasal 56 ini menunjukkan persamaan karakter BHP dengan perusahaan swasta layaknya Perseroan Terbatas.

Pasal 57

            Huruf a.  

                        Cukup jelas.

            Huruf b.

Yang dimaksud dengan tujuan badan hukum pendidikan sudah tercapai antara lain apabila badan hukum pendidikan didirikan dengan tujuan khusus untuk menghasilkan sejumlah lulusan, sehingga setelah jumlah tersebut terpenuhi maka badan hukum pendidikan bubar.

Huruf c.

Cukup jelas

 

Pasal 58

(1) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib diikuti dengan likuidasi.

(2)   Badan hukum pendidikan yang dibubarkan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk pemberesan semua urusan dalam rangka likuidasi.

(3)   Apabila badan hukum pendidikan bubar karena putusan pengadilan, pengadilan menunjuk likuidator untuk menyelesaikan penanganan kekayaan badan hukum pendidikan.

(4)   Apabila badan hukum pendidikan bubar karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

à Apabila dicermati  di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada ketentuan Pasal 2 tidak kita temukan mengenai syarat khusus bagi suatu BHP untuk bisa dipailitkan, seperti adanya izin dan pengajuan dari Pejabat berwenang untuk mempailitkan BHP sehingga untuk mempailitkan BHP cukup dengan syarat adanya dua Kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas satu satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih maka BHP dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri, salah satu kreditornya dan kejaksaan demi kepentingan umum. Padahal BHP merupakan suatu lembaga yang memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat, sebagai contoh Perguruan Tinggi yang memiliki ribuan mahasiswa, seharusnya dalam hal mempailitkannya tidaklah mudah dan sederhana melainkan harus ada izin dan pengajuan dari Pejabat yang berwenang (prosedur yang lebih berat) demi melindungi kepentingan umum.

Pasal 58

            Ayat (1)

Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

            Ayat (3)

                        Cukup jelas.

Ayat (4)

            Cukup jelas.

 

Pasal 59

(1)     Apabila terjadi pembubaran, badan hukum pendidikan tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

(2)     Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyelesaian semua urusan badan hukum pendidikan dalam rangka likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).

(3)      Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.      Pengembalian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ke instansi induk, 

b.      Pemenuhan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai badan hukum pendidikan berdasarkan perjanjian kerja,

c.      Pemindahan peserta didik ke badan hukum pendidikan lain dengan difasilitasi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

(4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

 

Pasal 59

            Ayat (1)

Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

Ayat (3)

                        Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

 

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

(1)   Apabila keputusan yang diambil organ badan hukum pendidikan melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan perundang-undangan, Menteri dapat membatalkan keputusan tersebut atau mencabut izin satuan pendidikan.

(2)   Pencabutan izin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

 

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

            Cukup jelas.

 

Pasal 61

 

(1)    Pelanggaran terhadap Pasal 34 dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif.

(2)    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa  teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

 

Pasal 61

            Ayat (1)

                        Cukup jelas.

            Ayat (2)

                        Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

 

Pasal 62

 

(1)    Pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (7) dan ayat (8) , Pasal 46 ayat (1) , Pasal 47 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2)    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa  teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, hingga pencabutan izin.

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

 

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

 

BAB XII

SANKSI PIDANA

Pasal 63

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 

Pasal 63

            Cukup jelas.

 

à ketentuan mengenai sanksi yang tegas ternyata tidak diberlakukan terhadap Pasal-pasal yang krusial seperti Pasal 41 ayat (9), Pasal 43,  Pasal 46 ayat (2) sehingga Pasal-pasal krusial akan menjadi sulit untuk diberlakukan secara konsisten jika tidak dilekatkan sanksi.

 

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin satuan pendidikan formal yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya atau sampai dicabut sebelum masa berlakunya berakhir.

 

Pasal 64

            Cukup jelas.

 

Pasal 65

(1)    Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui keberadaannya dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal.

(2)    *Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPP dan BHPPD menurut Undang-Undang ini, paling lambat 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3)    Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap memperoleh alokasi dana pendidikan dengan mekanisme pendanaan yang tetap paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, dan selanjutnya memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan Pasal 40 ayat (5).

(4)    Perubahan bentuk dan penyesuaian tata kelola satuan pendidikan sebagai BHPP atau BHPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah.

 

Pasal 65

Ayat (1)

            Cukup jelas.

Ayat (2)

            Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

            Cukup jelas.

Pasal 66

(1)    Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah menyelenggarakan pendidikan formal sebelum Undang-Undang ini berlaku, diakui keberadaannya sebagai badan hukum pendidikan dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal.

(2)    *Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPP menurut Undang-Undang ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan

(3)    Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap memperoleh alokasi dana dengan mekanisme yang tetap paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan dan selanjutnya memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan Pasal 40 ayat (5).

(4)    Perubahan bentuk dan penyesuaian tatakelola sebagai BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Peraturan Pemerintah yang menetapkan anggaran dasar.

 

Pasal 66

            Ayat (1)

Cukup jelas.             

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

            Cukup jelas.

 

Pasal 67

(1)    Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan belum menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tetap dapat menyelenggarakan pendidikan.

(2)    *Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3)    Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperoleh bantuan dana pendidikan dengan mekanisme yang tetap paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, dan selanjutnya memperoleh bantuan dana pendidikan sesuai dengan Pasal 40 ayat (5).

(4)    Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengubah akta pendiriannya.

(5)    Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan untuk biaya perubahan akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

 

Pasal 67       

Ayat (1)         

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

            Cukup jelas.

Ayat (5)

            Cukup jelas.

 

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

 

Pasal 68

            Cukup jelas.

Pasal 69

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang-an Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Pasal 69

            Cukup jelas.

 

 

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal …………………

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

 

 

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal …………………

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

   

 

ANDI MATTALATTA

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN …… NOMOR …..

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

I.   UMUM

 

 

Semangat reformasi di bidang pendidikan yang terkandung dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur lebih lanjut dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Visi pendidikan dalam UU Sisdiknas adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

 

Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa reformasi pendidikan menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan, antara lain:

 

a.      pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, dan

b.      pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

 

Berdasarkan prinsip tersebut, UU Sisdiknas mengamanatkan perlunya pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada perguruan tinggi. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Pasal 53 UU Sisdiknas mewajibkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik yang bersifat nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

 

Pengaturan badan hukum pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Walaupun demikian, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan,  pengendalian mutu, dan penyiapkan dana pendidikan.

 

Penyelenggara pendidikan formal yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah ada sebelum pemberlakuan Undang-Undang ini tetap diakui dan dilindungi untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pengembangan pendidikan nasional. Namun, tata kelola penyelenggaraan pendidikan itu selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini.

 

Sehubungan dengan itu, diperlukan pengaturan tentang badan hukum pendidikan dalam bentuk undang-undang, sesuai dengan amanat Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas.

 

 

II.    PASAL DEMI PASAL

…………………………………

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…

 



[i] Safri Nugraha. Privatisasi Di Berbagai Negara: Pengantar Untuk Memahami Privatisasi. Hal. 15.

[ii] Ibil. hal. 10.

Satu Tanggapan to “Analisa pasal RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan)”

  1. prabu said

    Pendidikan di Indonesia sekarang sedang mengalami kemunduran dengan disyahkannya UU BHP, rakyat miskin dilarang sekolah.
    Pengesahan UU BHP ini akibat Indonesia terlalu nurut sama IMF dan bank dunia yang akan menjadikan negara berkembang sebagai obyek penjajahan neoliberalisme melalui pasar bebasnya.
    http://www.warnadunia.com/

    Salam kenal^_^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s