Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 403,284 hits
  • Kalender

    Juli 2008
    M S S R K J S
        Sep »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Sign by Aswin - For Information

Pengenaan PPN Terhadap Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Pada Bank Syariah

Posted by aswin pada 13 Juli 2008


Bab I
Pendahuluan

Latar belakang
Perbankan syariah di Indonesia telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari parameter rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan ekuitas (FDR/financing to deposit ratio) yang rata-rata mencapai 105%. Bandingkan dengan parameter sejenis di perbankan konvensional, LDR (loan to deposit ratio) yang rata-rata tidak lebih dari 55%.
Konsep perbankan syariah yang selalu menjaga keseimbangan antara sektor moneter dan riil memengaruhi tercapainya prestasi itu. Tapi, dalam praktiknya konsep yang penuh dengan semangat transparansi itu tidak selalu mulus ketika harus berjalan seiring dengan sistem keuangan nasional. Salah satu faktor penghambat, adalah diberlakukannya Pajak Pertambahan Nilai terhadap produk pembiayaan perbankan syariah misalnya murabahah dan ijarah
Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan di perbankan syariah yang menggunakan prinsip jual beli. Dalam praktiknya, untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan sebuah barang, seperti motor, mobil, ataupun rumah, perbankan syariah seolah-olah bertindak sebagai pembeli barang. Lalu, dengan tingkat keuntungan tertentu, bank menjual kembali barang itu kepada nasabah yang membayar secara angsuran dalam jangka waktu sesuai kemampuan. Praktik ini sesuai konsep perbankan yang tidak memperkenankan adanya bunga serta keharusan adanya underlying asset dalam setiap transaksi yang menjamin agar apa yang terjadi di sektor moneter sebanding dengan yang tercipta di sektor riil. Sedangkan ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa . Ijarah adalah pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan , dengan demikian bukan termasuk sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana jasa yang dikecualikan dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Pengenaan PPN tersebut memicu perbincangan serius di kalangan perbankan syariah. Pajak yang diberlakukan untuk bank syariah bisa menyulitkan bank syariah bersaing dengan bank konvensional . Mereka berpandangan meskipun memakai prinsip jual beli, pembiayaan murabahah bukan semata-mata transaksi jual beli, Ditjen Pajak seharusnya tidak memperlakukan bank syariah seolah-olah seperti show roommobil atau penjual material. Selain itu, meskipun memakai prinsip sewa menyewa, pembiayaan ijarah bukan semata-mata transaksi sewa menyewa. Oleh karena itu, pengenaan PPN dinilai tidak tepat.
Selaku pemegang otoritas di bidang perbankan, Bank Indonesia (BI) pun berupaya menjernihkan persoalan dengan mengirimkan surat kepada Ditjen Pajak yang intinya berharap agar transaksi murabahah dapat dikecualikan dari pengenaan PPN.
Namun Ditjen Pajak tetap menegaskan bahwa pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli. Karena itu, mereka tidak dapat mengabulkan harapan bank sentral.
Kasubdit PPN Perdagangan Ditjen Pajak Caturini Widosari menegaskan, hingga kini pihaknya masih tetap memungut PPN terhadap transaksi murabahah. Transaksi murabahah merupakan transaksi jual beli .
Pendapat kalangan perpajakan, kegiatan transaksi murabahah dan ijarah tidak bisa digolongkan sebagai jasa perbankan. Konsekuensinya, ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah (PP) no 144/2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenai PPN, yang menyatakan bahwa jasa di bidang perbankan termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN, tidak berlaku untuk transaksi murabahah dan ijarah.
Atas dasar itu, Ditjen Pajak terus melakukan penagihan PPN pembiayaan murabahah dan ijarah kepada bank-bank syariah. Dalam praktiknya petugas Ditjen Pajak tetap menagih PPN dengan mengacu SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003 , yang menetapkan murabahah menjadi produk kena pajak. Selain itu, Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-65/PJ.53/2006 tertanggal 7 februari 2006 perihal perlakuan PPN atas produk pembiayaan oleh perbankan syariah juga menegaskan bahwa PPN tetap dikenakan terhadap transaksi murabahah.
Menurut kalangan perbankan, adalah sebuah kekeliruan jika PPN dikenakan pada transaksi murabahah dan ijarah. Jika merunut perundang-undangan, transaksi murabahah dan ijarah jelas merupakan jasa perbankan yang termasuk dalam pengecualian pengenaan PPN. Dengan dasar-dasar yang sudah jelas tersebut, sebenarnya polemik PPN dalam transaksi pembiayaan bank syariah berupa murabahah dan ijarah mudah diselesaikan jika melihat kegiatan transaksi murabahah dan ijarah dalam koridor fungsi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan.
Menyadari urgensi pengenaan PPN dalam pembiayaan murabahah, BI terus melakukan upaya penyelesaian. Ditjen Pajak yang sedang membahas RUU Perpajakan juga berupaya menuntaskan masalah dengan jalan mengakomodasi usulan pembebasan pembiayaan murabahah dan ijarah dari PPN untuk dicantumkan dalam UU perpajakan baru.
Namun, bagi kalangan perbankan syariah, langkah ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Pasalnya, pembebasan PPN tersebut tidak berlaku surut. Bagaimana dengan transaksi yang dilakukan sebelum UU baru itu disahkan?
Di kalangan perbankan syariah, pembiayaan berskema murabahah mendominasi portofolio mereka dibandingkan dengan mudharabah, musyarakah, ijarah, ataupun isthisna. Transaksi ijarah sendiri hanya mempunyai porsi yang kecil.

Bab II
Pembahasan

Pengenaan PPN Terhadap Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Pada Bank Syariah
Kegiatan usaha Bank Syariah meliputi :
a. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan investasi, antara lain:
1. giro berdasarkan prinsip wadi’ah;
2. tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah dan atau mudharabah; atau
3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;
b. melakukan penyaluran dana melalui :
1. prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain:
a. murabahah;
b. istishna;
c. salam;
2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
a. mudharabah;
b. musyarakah;
3. prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:
a. ijarah;
b. ijarah muntahiya bittamlik;
4. prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh;
c. melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad
antara lain:
1. wakalah;
2. hawalah;
3. kafalah;
4. rahn.
Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati . Didalam pembiayaan dengan akad murabahah, bank memberikan talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang/ jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah. Dalam akad ini bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, kemudian menjualnya kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Sedangkan ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa . Ijarah adalah pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan , dengan demikian bukan termasuk sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana jasa yang dikecualikan dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000. Dalam transaksi ijarah, bank menyewakan suatu asset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka, pada akhir perjanjian, barang yang disewa itu kembali kepada pihak yang menyewakan barang, yaitu bank. Kepemilikan atas barang tetap berada pada bank. Setelah barang kembali pada akhir masa ijarah, bank dapat menyewakannya kembali kepada pihak lain yang berminat atau menjual barang itu dengan memperoleh harga atas penjualan barang bekas tersebut .
Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-65/PJ.53/2006 tertanggal 7 februari 2006 perihal perlakuan PPN atas produk pembiayaan oleh perbankan syariah , ditentukan bahwa transaksi murabahah dikenakan PPN, karena sampai dengan saat ini tidak ada dasar hukum untuk tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas semua transaksi murabahah sebagaimana yang diharapkan, kecuali apabila barang yang diserahkan adalah bukan Barang Kena Pajak sebagaimana ketentuan pada UU PPN dan PPnBM.
Adapun alasan kalangan pajak untuk menentukan transaksi murabahah dan ijarah dikenakan PPN adalah sebagai berikut:
1. Bahwa transaksi/ peristiwa tersebut merupakan penyerahan barang/ jasa
• Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
• Pasal 1A ayat (1) huruf b UU PPN menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.

2. Bahwa barang/ jasa yang diserahkan tersebut merupakan barang/ jasa kena pajak
a. Pasal 1 angka 2 UU PPN menyatakan bahwa Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
b. Pasal 1 angka 3 UU PPN menyatakan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
c. Pasal 1 angka 5 UU PPN menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
d. Pasal 1 angka 6 UU PPN menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
e. Pasal 1 angka 12 UU PPN menyatakan bahwa perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
f. Pasal 4A ayat (2) UU PPN jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
2. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
4. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
g. Pasal 4A ayat (3) UU PPN jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang) sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
h. Pasal 1 angka 13 UU Perbankan menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
i. Pasal 6 huruf m UU Perbankan menyatakan bahwa usaha bank umum antara lain adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
j. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk unit usaha Syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
k. Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah menyatakan bahwa murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Syariah dan nasabah.
l. Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah menyatakan bahwa Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa, antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

3. Bahwa penyerahan tersebut dilakukan didalam daerah pabean
• Pasal 1 angka 1 UU PPN menyatakan bahwa Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
• Pasal 4 huruf a UU PPN menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
• Pasal 4 huruf c UU PPN menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

4. Bahwa yang menyerahkan barang/ jasa tersebut pengusaha kena pajak
a. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
b. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa pengusaha kena pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Dengan demikian pandangan Ditjen Pajak yaitu:
a. Meskipun transaksi murabahah dan ijarah merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank Syariah, namun mengingat prinsip yang mendasari transaksi tersebut adalah jual beli dan sewa menyewa, maka dari sisi Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang saat ini berlaku transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jasa perbankan, melainkan merupakan kegiatan perdagangan.
b. Oleh karena itu, penyerahan Barang Kena Pajak dan/ Jasa Kena Pajak dalam rangka transaksi murabahah dan/ ijarah, baik oleh pemasok/produsen kepada bank maupun oleh bank kepada nasabah, sepanjang pihak yang melakukan penyerahan adalah Pengusaha Kena Pajak, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
c. Apabila barang yang diserahkan/diperjualbelikan dalam transaksi murabahah adalah bukan Barang Kena Pajak, maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan kalangan Perbankan Syariah menilai bahwa pengenaan PPN terhadap transaksi murabahah dan ijarah tidak perlu dengan alasan :
1. Bahwa barang/ jasa yang diserahkan tersebut bukan merupakan barang/ jasa kena pajak.
1. Pasal 1 angka 13 UU Perbankan menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
2. Pasal 6 huruf m UU Perbankan menyatakan bahwa usaha bank umum antara lain adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk unit usaha Syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
4. Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang) sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Jasa perbankan adalah :
a. Pasal 1 angka 13 UU Perbankan menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
b. Pasal 6 huruf m UU Perbankan menyatakan bahwa usaha bank umum antara lain adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Jadi, perbankan syariah menginginkan transaksi murabahah dan ijarah tidak dikenakan PPN meskipun pembiayaan tersebut berdasarkan prinsip jual beli dan sewa menyewa dengan mendasarkan bahwa transaksi tersebut dilakukan bank syariah dalam rangka menjalankan fungsi intermediasinya sehingga transaksi murabahah dan ijarah merupakan jasa perbankan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4A ayat 3 huruf d UU PPN jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.
Dengan demikian terdapat perbedaan penafsiran antara kalangan Perbankan Syariah dengan Ditjen Pajak. Pemungutan pajak, menurut Adam Smith, haruslah:
Equality dan Equity
Equality artinya sama, harus sama, yaitu bahwa orang yang berpendapatan sama haruslah dipajaki sama. Dengan demikian arti kata persamaan adalah tidak boleh ada diskriminasi dalam pajak, bahwa orang yang ada dalam keadaan yang sama haruslah dikenakan pajak yang sama. Bank Syariah dalam hal ini menginginkan perlakuan yang sama dengan Bank konvensional
Equity ialah tidak boleh mengenakan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang dan wajib pajak tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Equity mengandung arti keadilan pajak, karena itu semua bentuk pemungutan pajak harus berdasar undang-undang. Undang-undang ini yang menjamin kepastian hukumnya. Bagi Perbankan Syariah, peraturan yang berlaku tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi para pihak .
Certainty
Artinya kepastian, yaitu kepastian yang berhubungan dengan hukum. Jadi kepastian yang mengandung arti jaminan hukum, bukan arti kepastian yang didasarkan kepada kesewenang-wenangan. Pertentangan pendapat antara kalangan Perbankan Syariah dengan Ditjen Pajak dengan mendasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku akibat dari penafsiran para pihak yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum

BAB III
Penutup

Kesimpulan dan saran
Pembiayaan dengan akad murabahah dan ijarah dilihat Ditjen Pajak sebagai kegiatan perdagangan mengingat prinsip yang mendasari transaksi tersebut adalah jual beli dan sewa menyewa sehingga bukan merupakan Jasa perbankan, sedangkan Perbankan Syariah melihatnya sebagai jasa perbankan meskipun prinsip yang mendasari transaksi tersebut adalah jual beli dan sewa menyewa sehingga harus dikecualikan dari pengenaan PPN.
Perbedaan pemahaman antara perbankan syariah dengan Ditjen Pajak haruslah segera diselesaikan. Hal ini demi keadilan dan kepastian hukum.
Penerapan PPN terhadap kegiatan usaha Perbankan Syariah sebaiknya segera ditiadakan. Sebetulnya Perbankan Syariah hanya menginginkan perlakuan yang setara dalam menjalankan usahanya dengan bank konvensional, mengingat bahwa bank syariah jumlahnya baru sedikit dan pangsa pasarnya juga masih kalah dibandingkan dibandingkan bank konvensional, maka jika bank konvensional dalam memberikan jasanya tidak dikenakan PPN maka sebaiknya Bank Syariah juga memperoleh perlakuan yang sama. Jika bank syariah tetap dikenakan PPN dalam penyaluran dananya maka akan memberatkan Perbankan Syariah itu sendiri dan bisa mengganggu perekonomian karena penyaluran dana yang dilakukan bank syariah juga mempengaruhi peekonomian.
Kalangan BI dan Ditjen Pajak sendiri sudah mengajukan usulan untuk dimasukkan dalam amandemen UU PPN bahwa kegiatan usaha perbankan syariah untuk tidak dikenakan PPN. Tetapi amandemen UU PPN sendiri sampai sekarang belum selesai diundangkan.

nb:ditulis di 2007 by aswin, sory kalo gak  update

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s