Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 224,193 hits
  • Kalender

    Oktober 2014
    M S S R K J S
    « Jun    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
  • Sign by Aswin - For Information

Posts Tagged ‘KERJA’

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA TATA KERJA MEDIASI

Posted by aswin pada 22 Oktober 2014


DOWNLOAD KLIK:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA TATA KERJA MEDIASI

ATAU

 

 

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR
HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA TATA KERJA MEDIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi sebagai pelaksanaan Pasal 9 huruf g dan Pasal 16 Undang­Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan di lapangan;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi;

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 603 Tahun 2012 tentang Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Sub Sektor Hubungan Industrial;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA TATA KERJA MEDIASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
  2. Mediator Khusus adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri sebagai Mediator karena jabatannya selaku kepala dinas di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota.
  3. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang netral.
  4. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
  5. Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  6. Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
  7. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
  8. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh.
  9. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
  10. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
  11. Direktorat Jenderal adalah unit kerja teknis yang membidangi hubungan
  12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi hubungan
  13. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  14. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II
SYARAT-SYARAT MEDIATOR

Pasal 2

(1) Untuk menjadi Mediator, seseorang harus memenuhi persyaratan:

  • beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  1. warga negara Indonesia;
  2. pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
  3. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
  • menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
  1. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  • berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);
  1. memiliki sertifikat kompetensi; dan
  2. memiliki surat keputusan pengangkatan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, harus memenuhi syarat:

  • telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Mediator yang dibuktikan dengan sertifikat dari Kementerian; dan
  1. telah melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurang­kurangnya 1 (satu) tahun atau ikut mendampingi dalam pembinaan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

 

(3) Persyaratan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan setelah pemberlakuan Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Sub Sektor Hubungan Industrial ditetapkan oleh Menteri.

BAB III
PENGANGKATAN MEDIATOR

Pasal 3

(1) Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat oleh Menteri.

(2) Pengangkatan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh:

  1. Direktur Jenderal untuk Mediator pada Kementerian;
  2. Kepala Dinas Provinsi untuk Mediator pada Dinas Provinsi;
  3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota.

(3) Usulan pengangkatan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:

  • fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
  1. fotokopi surat keputusan penempatan atau penugasan pada unit kerja yang membidangi hubungan industrial;
  2. fotokopi ijazah pendidikan Strata Satu (S1) yang dilegalisir;
  3. fotokopi sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan Mediator;
  • asli surat keterangan sehat dari dokter;
  1. foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang warna biru; dan
  • Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik.

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 4

  • Pengangkatan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan bertugas di bidang hubungan industrial pada Direktorat Jenderal atau Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.
  • Dalam hal Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah tugas ke bidang lain, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagai Mediator dan surat keputusan pengangkatan dari Menteri tidak berlaku.
  • Dalam hal Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kembali bertugas di bidang hubungan industrial, maka yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagai Mediator setelah mendapat pengangkatan kembali dari Menteri.
  • Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 3.

 

BAB IV
MEDIATOR KHUSUS

Pasal 5

  • Menteri dapat mengangkat Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk menjadi Mediator Khusus atas usulan Gubernur atau Bupati/Walikota.
  • Pengangkatan Mediator Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf d.
  • Pengangkatan Mediator Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
  • Mediator Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan tugasnya setelah diangkat oleh Menteri.
  • Dalam hal Mediator Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah tugas ke instansi lain, maka tidak dapat menjalankan tugas sebagai Mediator dan surat keputusan pengangkatan dari Menteri tidak berlaku.

BAB V
PEJABAT STRUKTURAL SELAKU MEDIATOR

Pasal 6

  • Mediator yang menjabat sebagai pejabat struktural bidang hubungan industrial dapat melaksanakan tugas sebagai Mediator.
  • Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengeluarkan dan menandatangani anjuran tertulis selaku Mediator.

BAB VI
TUGAS, KEWAJIBAN, KEWENANGAN, DAN KEDUDUKAN MEDIATOR

Bagian Kesatu
Tugas Mediator

Pasal 7

Mediator bertugas untuk melakukan:

  1. pembinaan hubungan industrial;
  2. pengembangan hubungan industrial; dan
  3. penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan.

 

Pasal 8

  • Pembinaan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui serangkaian usaha yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran para pihak yang terlibat dalam proses produksi barang dan/atau jasa yaitu bagi pekerja/buruh dan organisasinya, pengusaha dan organisasinya serta pemerintah terhadap norma-norma yang berlaku sehingga menumbuhkan keserasian dan iklim usaha yang sehat serta kesejahteraan pekerja/buruh.
  • Pengembangan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui serangkaian usaha menciptakan,
    menyempurnakan, mengembangkan sistem, metode, teknik hubungan industrial agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi ketenagakerjaan baik pada lingkup sektoral, regional, nasional maupun internasional.
  • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bagian Kedua
Kewajiban Mediator

Pasal 9

Mediator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kewajiban:

  1. meminta kepada para pihak untuk berunding sebelum dilaksanakan proses Mediasi;
  2. memanggil para pihak yang berselisih;
  3. memimpin dan mengatur jalannya sidang Mediasi;
  4. membantu para pihak membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan;
  5. membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan;
  6. membuat risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  7. menjaga kerahasiaan semua keterangan yang diperoleh;
  8. membuat laporan hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
  9. mencatat hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam buku registrasi Perselisihan Hubungan Industrial.

Bagian Ketiga
Kewenangan Mediator

Pasal 10

(1) Mediator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kewenangan:

  1. meminta para pihak untuk memberikan keterangan secara lisan dan tertulis;
  2. meminta dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan perselisihan dari para pihak;
  3. menghadirkan saksi atau saksi ahli dalam Mediasi apabila diperlukan;
  4. meminta dokumen dan surat-surat yang diperlukan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau lembaga terkait; dan
  5. menolak kuasa para pihak yang berselisih apabila tidak memiliki surat kuasa khusus.

 

  • Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator berwenang menolak para pihak dan/atau pemegang surat kuasa apabila ada indikasi menghambat proses Mediasi.
  • Mediator sebelum melakukan proses Mediasi dapat mengundang para pihak yang berselisih untuk melakukan klarifikasi permasalahan atau Perselisihan Hubungan Industrial yang dihadapi para pihak.
  • Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan/atau melengkapi data perselisihan dari para pihak yang hasilnya dituangkan dalam risalah klarifikasi.

Bagian Keempat
Kedudukan Mediator

Pasal 11

Mediator berkedudukan di:

  1. Kementerian;
  2. Dinas Provinsi;
  3. Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 12

(1) Mediator yang berkedudukan di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berwenang untuk:

  1. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; dan
  2. memberikan bantuan teknis, supervisi dan melakukan monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berwenang untuk:

  1. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
  2. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Kabupaten/Kota;
  3. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas permintaan Dinas Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Mediator; dan
  4. memberikan bantuan teknis, supervisi, dan melakukan monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota.

(3) Mediator yang berkedudukan di Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berwenang untuk:

  1. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  2. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Provinsi.

 

BAB VII
TATA KERJA MEDIASI

Pasal 13

(1) Dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mediator melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. melakukan penelitian tentang duduk perkara Perselisihan Hubungan Industrial;
  2. menyiapkan panggilan secara tertulis kepada para pihak untuk hadir dengan mempertimbangkan waktu panggilan secara patut sehingga sidang Mediasi dapat dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan perselisihan;
  3. melaksanakan sidang Mediasi dengan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat;
  4. mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang Mediasi pertama;
  5. membantu membuat perjanjian bersama secara tertulis apabila tercapai kesepakatan penyelesaian, yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Mediator;
  6. memberitahu para pihak untuk mendaftarkan perjanjian bersama yang telah ditandatangani para pihak ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat perjanjian bersama ditandatangani untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran;
  7. membuat risalah klarifikasi dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
  8. membuat laporan hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(2) Dalam hal salah satu pihak atau para pihak menggunakan kuasa hukum dalam sidang Mediasi, Mediator dapat meminta kuasa hukum menghadirkan pemberi kuasa.

(3) Dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali ternyata pihak pemohon yang mencatatkan perselisihan tidak hadir, maka pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dihapus dari buku registrasi perselisihan.

(4) Dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali ternyata pihak termohon tidak hadir, maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data yang ada.

Pasal 14

(1) Anjuran tertulis Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), memuat:

  1. keterangan pekerja/buruh atau keterangan serikat pekerja/serikat buruh;
  2. keterangan pengusaha;
  3. keterangan saksi/saksi ahli apabila ada;
  4. pendapat dan pertimbangan hukum; dan
  5. isi anjuran.

 

  • Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis.
  • Dalam hal para pihak tidak memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menolak anjuran dan Mediator mencatat dalam buku registrasi perselisihan.
  • Dalam hal para pihak menyetujui anjuran dan menyatakan secara tertulis, maka Mediator membantu pembuatan perjanjian bersama secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran disetujui para pihak yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan Mediator sebagai saksi.

Pasal 15

  • Penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 harus sudah selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan.
  • Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 16

Mediator dapat melakukan koordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan penanganan mogok ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN MEDIATOR

Pasal 18

Mediator dapat diberhentikan karena:

  1. permintaan sendiri;
  2. tidak bertugas lagi pada Direktorat Jenderal atau Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota;
  3. berhenti sebagai pegawai negeri sipil;
  4. pensiun; atau
  5. meninggal dunia.

Pasal 19

(1) Pemberhentian Mediator karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diajukan oleh Mediator yang bersangkutan kepada:

  1. Direktur Jenderal untuk Mediator yang berkedudukan di Kementerian;
  2. Kepala Dinas Provinsi untuk Mediator yang berkedudukan di Provinsi;
  3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk Mediator yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

 

  • Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan pengajuan pemberhentian Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a kepada Menteri.
  • Pemberhentian Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diajukan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Menteri.
  • Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian Mediator berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 20

Dokumen yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Mediator serta tata kerja Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, tercantum dalam Format 1 sampai dengan Format 18 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

  • Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap Mediator.
  • Dalam hal Mediator tidak melakukan tugas dan kewajibannya, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
  • Bentuk teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 19 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Mediator yang tidak dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

  • Mediator dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya harus menggunakan pakaian dinas Mediator yang dilengkapi dengan atribut dan kartu pengenal.
  • Kartu pengenal Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
  • Pengadaan pakaian dinas dan atribut Mediator dilakukan secara terpusat dan dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal.
  • Gambar pakaian dinas, atribut, dan kartu pengenal Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 1 sampai dengan Gambar 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 24

  • Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, Mediator dapat membentuk
  • Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1435

 

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA TATA KERJA MEDIASI

DAFTAR LAMPIRAN

  1. DOKUMEN

Format 1          : Surat Keputusan Pengangkatan Mediator Hubungan

Industrial.

Format 2          : Surat Keputusan Pengangkatan Mediator Khusus.

Format 3           : Risalah Klarifikasi Perselisihan Hubungan Industrial.

Format 4         : Permohonan         Pencatatan           Perselisihan          Hubungan
Industrial.

Format 5            : Tanggapan Permohonan Pencatatan Dalam Hal

Permohonan Pencatatan Belum Lengkap.

Format 6            : Tanggapan Permohonan Pencatatan Dalam Hal

Permohonan Pencatatan Lengkap.

Format 7          : Pelimpahan Kepada Mediator Hubungan Industrial.

Format 8           : Surat Tugas.

Format 9          : Panggilan Klarifikasi dan Sidang Mediasi.

Format 10         : Panggilan Saksi/Saksi Ahli.

Format 11         : Perjanjian Bersama.

Format 12         : Anjuran.

Format 13        : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Format 14         : Daftar Hadir.

Format 15         : Laporan Hasil Mediasi.

Format 16        : Buku Register Perselisihan Hubungan Industrial.

Format 17        : Usulan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial.

Format 18      : Surat Keputusan Pemberhentian Mediator Hubungan

Industrial.

Format 19         : Surat Teguran.

  1. GAMBAR

Gambar 1          : Pakaian Dinas.

Gambar 2          : Atribut (Logo).

Gambar 3         : Kartu Pengenal

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

 

LAMBANG GARUDA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR….. TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
(untuk Mediator Kementerian)/
DINAS………………………… PROVINSI………………..
(untuk Mediator Provinsi)/
DINAS……………….. KABUPATEN/KOTA*)……………………. PROVINSI
(untuk Mediator Kabupaten/Kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediator Hubungan Industrial merupakan pegawai pemerintah yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mediasi;

  1. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
    Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, mengatur persyaratan untuk menjadi Mediator Hubungan Industrial;
  2. bahwa Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial                       Tenaga        Kerja         (untuk                Mediator

Kementerian)/Gubernur ……. (untuk Mediator Provinsi)/Bupati/

Walikota*) …………… (untuk Mediator Kabupaten/Kota),

berdasarkan nota dinas/surat*) nomor ……….. tanggal

…………… mengusulkan (nama), (NIP) untuk diangkat sebagai

Mediator Hubungan Industrial;

  1. bahwa setelah mempelajari usulan tersebut pada butir c, maka (nama), dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Mediator Hubungan Industrial dan selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat           : 1. Undang-Undang Nomor          13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  2. Keputusan Presiden Nomor ……… (lihat SK Pengangkatan
    Menteri);
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
    tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
    Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     :

KESATU                 : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam

Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Mediator Hubungan
Industrial pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (untuk
Mediator Kementerian)/Dinas …………………… Provinsi ………..

(untuk Mediator Provinsi)/Dinas …………………… Kabupaten/Kota*)

……… Provinsi …. (untuk Mediator Kabupaten/Kota).

KEDUA              : Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, disamping menjalankan fungsi mediasi juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengembangan hubungan industrial.

KETIGA           : Pengangkatan Mediator sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU berlaku selama yang bersangkutan bertugas di bidang
hubungan industrial pada Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (untuk Mediator Kementerian)/Dinas ……………………

Provinsi ……………… (untuk Mediator Provinsi)/Dinas………………..

Kabupaten/Kota*) ……….. Provinsi                (untuk Mediator
Kabupaten/Kota).

KEEMPAT                : Apabila Mediator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

pindah tugas ke bidang lain di luar Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (untuk
Mediator Kementerian)/di dalam dan di luar Dinas ………. Provinsi

……….. (untuk Mediator Provinsi)/Dinas ……….. Kabupaten/Kota*)

……….. Provinsi ………. (untuk Mediator Kabupaten/Kota), maka

yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagai Mediator dan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA           : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal…………

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si

Tembusan :

  1. Gubernur……………… (untuk Mediator Prov);
  2. Bupati/Walikota*) …………. (untuk Mediator Kab/Kota);
  3. Kepala Dinas….. Provinsi ………. (untuk Mediator Prov dan Mediator Kab/Kota);
  4. Kepala Dinas…… Kabupaten/Kota*) ….. Provinsi …….. (untuk Mediator Kab/Kota);
  5. Yang bersangkutan.

*) Coret salah satu

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR………………… TAHUN……..

TENTANG

PENGANGKATAN MEDIATOR HUBUNGAN

INDUSTRIAL PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

(untuk Mediator Kementerian)/ DINAS…………………………………………. PROVINSI…………………..
(untuk Mediator Provinsi)/

DINAS……….. KABUPATEN/KOTA*)………….. PROVINSI……..

(untuk Mediator Kabupaten/Kota)

NAMA DAN NIP PANGKAT/GOL/
RUANG
UNIT ORGANISASI/
WILAYAH KERJA
(Nama) Kementerian Tenaga Kerja
(NIP) dan Transmigrasi
Republik Indonesia
(untuk Mediator Kementerian)/
Dinas………….. Provinsi …….
(untuk Mediator Prov)/
Dinas…………… Kabupaten/Kota*)
…………… Provinsi ………
(untuk Mediator Kab/Kota)

 

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

 

*) Coret salah satu

 

Format 2 : Surat Keputusan Pengangkatan Mediator Khusus

LAMBANG GARUDA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR………. TAHUN……..

TENTANG

PENGANGKATAN MEDIATOR KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA DINAS…………………….. PROVINSI……………….
(untuk Mediator Khusus Provinsi)/
DINAS…………………………………………… KABUPATEN/KOTA*)……. PROVINSI
(untuk Mediator Khusus Kabupaten/Kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediator Hubungan Industrial merupakan pegawai pemerintah yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mediasi;

  1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ……………………………….. tentang Pengangkatan dan
    Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi, untuk melaksanakan tugas sebagai Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diangkat Mediator Khusus Hubungan Industrial;
  2. bahwa Gubernur ……… , berdasarkan surat nomor

tanggal   mengusulkan (nama), (NIP) untuk diangkat sebagai Mediator Khusus Hubungan Industrial;

  1. bahwa setelah mempelajari usulan tersebut pada butir c, maka (nama), dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Mediator Khusus Hubungan Industrial dan selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  2. Keputusan Presiden Nomor …….. (lihat SK Pengangkatan
    Menteri);
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :

KESATU                : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam

Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Mediator Khusus
Hubungan Industrial selama yang bersangkutan menjabat sebagai

Kepala Dinas ……………. Provinsi ……….. (untuk Mediator Khusus

Provinsi)/Dinas …………. Kabupaten/Kota*) ……….. Provinsi

………….. (untuk Mediator Khusus Kabupaten/Kota).

KEDUA                    : Mediator Khusus Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU, disamping menjalankan fungsi mediasi juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengembangan hubungan industrial.

KETIGA           : Pengangkatan Mediator Khusus sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU berlaku selama yang bersangkutan menjabat
sebagai Kepala Dinas …………… Provinsi ……….. (untuk Mediator

Khusus Provinsi)/Dinas ……….. Kabupaten/Kota*) ………

Provinsi …………. (untuk Mediator Khusus Kabupaten/Kota).

KEEMPAT                 : Apabila Mediator Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU pindah tugas ke instansi lain, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas sebagai Mediator dan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA            : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal…………

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Tembusan :

  1. Gubernur………… (untuk Mediator Khusus Prov dan Mediator Khusus Kab/Kota);
  2. Bupati/Walikota*) …………. (untuk Mediator Khusus Kab/Kota);
  3. Kepala Dinas …. Provinsi …. (untuk Mediator Khusus Prov dan Mediator Khusus Kab/Kota);
  4. Kepala Dinas……. Kabupaten/Kota*) ….. Provinsi …… (untuk Mediator Khusus Kab/Kota);
  5. Yang bersangkutan.

*) Coret salah satu

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR……… TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN MEDIATOR KHUSUS

HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA DINAS…………..

PROVINSI…… (untuk Mediator Khusus Provinsi)/

DINAS ……………. KABUPATEN/KOTA*) …………

PROVINSI…… (untuk Mediator Kabupaten/Kota)

NAMA DAN NIP PANGKAT / GOL/
RUANG
JABATAN
(Nama) Kepala Dinas……….
(NIP) Provinsi ………………..
(untuk Mediator Khusus
Provinsi)/
Dinas…………….
Kabupaten/Kota*) ……
Provinsi ………………..
(untuk Mediator Khusus
Kabupaten/Kota)

 

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

 

*) Coret salah satu

 

Format 3        : Risalah Klarifikasi Perselisihan Hubungan Industrial

RISALAH KLARIFIKASI PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Nama Perusahaan : …………………………………..
Jenis Usaha : …………………………………..
Alamat Perusahaan : …………………………………..
Nama Pekerja/Buruh/SP/SB : …………………………………..
Alamat Pekerja/Buruh/SP/SB : …………………………………..
Tanggal dan Tempat Perundingan : …………………………………..
Pokok Masalah/Alasan Perselisihan : …………………………………..
Keterangan/Pendapat : …………………………………..
Pekerja/Buruh/SP/SB
Keterangan/Pendapat Pengusaha : …………………………………..
Arahan Mediator :
Kesimpulan atau Hasil Klarifikasi : …………………………………..

Keterangan : dalam membuat Kesimpulan atau hasil karifikasi agar ditegaskan penyelesaian perselisihannya. Ada 3 alternatif, yaitu a) sepakat untuk melakukan perundingan bipartit; atau b) sepakat akan melanjutkan penyelesaian melalui mediasi dengan hasil perjanjian bersama; atau c) sepakat akan melanjutkan penyelesaian melalui mediasi dengan hasil anjuran.

Mediator Hubungan Industrial,

NIP. …………………………………

 

Format 4 : Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial

KOP SURAT

(tempat), (tanggal)

Nomor      : …………………………………

Lampiran : …………………………..

Hal              : Permohonan Pencatatan Perselisihan

Hubungan Industrial

Yth. Kepala Dinas………………….

di

Dengan hormat disampaikan bahwa kami telah melakukan upaya maksimal untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara:
Nama Perusahaan                                                              :
Jenis usaha                                                  :
Alamat :………………..
Dengan

Nama Pekerja/Buruh/SP/SB                                                              :

Alamat Pekerja/Buruh/SP/SB                                                              :

 

Dari         upaya       yang       dilakukan       tersebut,          pihak

(pengusaha/pekerja/buruh/SP/SB) menolak untuk berunding/tidak tercapai kesepakatan*). Hal ini kami sampaikan sebagaimana risalah perundingan bipartit terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kami mohon perselisihan tersebut dicatat dan mohon bantuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon
Pengusaha/Pekerja/Buruh/SP/SB*),

*) Pilih salah satu

 

Format 5 : Tanggapan Permohonan Pencatatan Dalam Hal Permohonan Pencatatan Belum Lengkap

KOP
DIREKTORAT JENDERAL/DINAS PROVINSI/DINAS KABUPATEN/KOTA

(tempat), (tanggal)

Nomor       : …………………………………

Lampiran : ……………………………

Hal              : Tanggapan atas Permohonan
Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial

Yth. 1. Sdr. …………….. (Pengusaha)

  1. Sdr. …………….. (Pekerja/Buruh/SP/SB)

di

Sehubungan dengan surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial Saudara nomor………………………………… tanggal…………. yang kami terima pada

tanggal………………… dengan ini disampaikan sebagai berikut:

  1. Permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial Saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena belum melampirkan bukti-bukti penyelesaian secara bipartit/Risalah Perundingan.
  2. Diminta kehadiran Saudara pada:
Hari Tanggal :
:

Pukul                    : …………..

Tempat                  : …….

…. Bertemu dengan : Sdr

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 

Format 6 : Tanggapan Permohonan Pencatatan Dalam Hal Permohonan Pencatatan Lengkap

KOP
DIREKTORAT JENDERAL/DINAS PROVINSI/DINAS KABUPATEN/KOTA

(tempat), (tanggal)

Nomor       : …………………………………

Lampiran : ……………………………

Hal              : Tanggapan atas Permohonan
Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial

Yth. 1. Sdr. …………….. (Pengusaha)

  1. Sdr. …………….. (Pekerja/Buruh/SP/SB)

di

Sehubungan dengan surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial Saudara nomor………………………………… tanggal…………. yang kami terima pada

tanggal dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kami menawarkan kepada Saudara untuk memilih penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Konsiliator atau Arbiter.

Untuk hal tersebut diminta kehadiran Saudara pada :

Hari Tanggal :
:

Pukul                     : …………..

Tempat                   : …….

…. Bertemu dengan : Sdr…..

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal/Kepala Dinas*),

 

Format 7 : Pelimpahan Kepada Mediator Hubungan Industrial

KOP
DIREKTORAT JENDERAL/DINAS PROVINSI/DINAS KABUPATEN/KOTA

(tempat), (tanggal)

Nomor       : …………………………………

Lampiran : ……………………………

Hal                      : Pelimpahan kepada Mediator
Hubungan Industrial

Yth. 1. Sdr. …………….. (Pengusaha)

  1. Sdr. …………….. (Pekerja/Buruh/SP/SB)

di

Dengan ini disampaikan bahwa sebagaimana surat kami nomor…………..

tanggal………… terkait penawaran penyelesaian perselisihan hubungan

industrial di luar pengadilan melalui konsiliator atau arbiter dan mengingat bahwa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja ternyata Saudara tidak menetapkan pilihan atau tidak memberikan jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Saudara kami limpahkan kepada Mediator Hubungan Industrial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kehadiran Saudara

pada:

Hari Tanggal

:
:

Pukul                     : …………..

Tempat                   : …….

…. Bertemu dengan : Sdr…..

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

 

Format 8 : Surat Tugas

KOP
DIREKTORAT JENDERAL/DINAS PROVINSI/DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT TUGAS
Nomor…………………

Pertimbangan             : bahwa sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan

industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial, maka perlu menunjuk Mediator Hubungan Industrial;

Dasar                     : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial;

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi;

MENUGASKAN:

Kepada                : N a m a                     :

NIP                         :

Pangkat /Gol               :

Jabatan                   : Mediator Hubungan Industrial

Untuk              : 1. Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara

PT………….. dengan Sdr. ………… (Pekerja/Buruh/SP/SB*)).

  1. Melaksanakan penyelesaian perselisihan hubugan industrial tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Surat Tugas ini dikeluarkan.
  2. Melaporkan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi q. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial             Tenaga         Kerja                 (untuk          Mediator

Kementerian)/Gubernur                                             (untuk Mediator

Provinsi)/Bupati/Walikota*) ………………… Provinsi ………
(untuk Mediator Kabupaten/Kota).

Demikian Surat Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di
pada tanggal..

Direktur Jenderal/Kepala Dinas*),

 

KOP
DIREKTORAT JENDERAL/DINAS PROVINSI/DINAS KABUPATEN/KOTA

(tempat), (tanggal)

Nomor       : ………………………………..

Lampiran : …………………………..

Hal                      : Panggilan Klarifikasi/
Sidang Mediasi I/II/III*)

Yth. 1. Sdr. …………….. (Pengusaha)

  1. Sdr. …………….. (Pekerja/Buruh/SP/SB)

di

Sehubungan dengan permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Saudara sebagaimana surat nomor ………………………… tanggal ……. yang kami

terima pada tanggal   dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang­Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor  tentang Pengangkatan dan pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, dengan ini diminta kehadiran Saudara pada :

Hari Tanggal :
:

Pukul                     : …………

Tempat                   : ……

Bertemu dengan : Sdr

Masing-masing pihak diminta kehadirannya tepat waktu dengan membawa data/berkas yang diperlukan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal/Kepala Dinas*)

NIP. ……………………………..

*) Coret salah satu

 

Format 10 : Panggilan Saksi/Saksi Ahli

KOP
DIREKTORAT JENDERAL/DINAS PROVINSI/DINAS KABUPATEN/KOTA

(tempat), (tanggal)

Nomor       : …………………………………

Lampiran : ……………………………

Hal               : Panggilan Saksi/Saksi Ahli

Yth. Sdr. …………………………….

di

Sehubungan dengan permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT.   (Perusahaan) dengan Sdr.   (Pekerja/Buruh/SP/SB) dan sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kami mohon kehadiran Saudara untuk menjadi Saksi/Saksi Ahli dalam sidang mediasi pada :

Hari Tanggal :
:

Pukul                     : …………..

Tempat                   : …….

…. Bertemu dengan : Sdr…..

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta Saudara hadir tepat waktu dan membawa data/berkas yang diperlukan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal/Kepala Dinas*)

NIP. …………………………………..

*) Coret salah satu

 

Format 11 : Perjanjian Bersama

PERJANJIAN BERSAMA

Pada hari ini ………………… tanggal……………………………….. bulan………….. tahun………

kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. Nama :……………………………

Jabatan              : …………………………..

Perusahaan        :………………………….

Alamat                : …………………………..

Yang selanjutnya disebut Pihak Pengusaha.

  1. Nama :

Jabatan             :

Perusahaan       :

Alamat               :

Yang selanjutnya disebut Pihak Pekerja/Buruh/SP/SB*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, antara Pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja/Buruh/SP/SB*) telah tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi sebagai berikut:

Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani diatas materai cukup.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.

Pihak Pengusaha,                                   Pihak Pekerja/ Buruh/SP/SB,

Menyaksikan
Mediator Hubungan Industrial,

NIP. ……………………………..

*) Pilih salah satu

 

Format 12 : Anjuran

KOP
DIREKTORAT JENDERAL/DINAS PROVINSI/DINAS KABUPATEN/KOTA

(tempat), (tanggal)

Nomor       : …………………………………

Lampiran : ……………………………

Hal               : Anjuran

Yth. 1. Sdr. …………….. (Pengusaha)

  1. Sdr. …………….. (Pekerja/Buruh/SP/SB)

di

Sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT.   dengan Sdr.   yang telah dilaksanakan melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan anjuran.

Sebagai bahan pertimbangan, Mediator perlu mendengar keterangan kedua belah pihak yang berselisih sebagai berikut:

  1. Keterangan pihak Pekerja/Buruh/Serikat Pekerja/Serikat Buruh:
  2. dan seterusnya.
  3. Keterangan pihak pengusaha:
  4. dan seterusnya.
  5. Keterangan Saksi/Saksi Ahli (jika dipandang perlu)
  6. dan seterusnya.
  7. Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator:

 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan guna menyelesaikan masalah dimaksud, dengan ini Mediator:

MENGANJURKAN:

  1. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Mengetahui                                    Mediator Hubungan Industrial,

Direktur Jenderal/Kepala Dinas*),

………………………………………
NIP. …………………………… NIP. ……………………………….

 

*) Coret salah satu

 

Format 13 : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

RISALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nama Perusahaan

Jenis Usaha

Alamat Perusahaan

Nama Pekerja/Buruh/SP/SB Alamat Pekerja/Buruh/SP/SB Tanggal dan Tempat Perundingan

: : : : : :
Pokok Masalah/Alasan Perselisihan : ……………………………………………………………………..
Pendapat Pekerja/Buruh/SP/SB : ……………………………………………………………………..
Pendapat Pengusaha : ……………………………………………………………………..
Kesimpulan atau Hasil Perundingan : ……………………………………………………………………..

…………………. , ………………………….

Mediator Hubungan Industrial,

 

NIP. …………………………….

 

Format 14 : Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL :

PUKUL               :

TEMPAT                  :

ACARA                       : SIDANG I/II/III

PERMASALAHAN :

NO NAMA ALAMAT PENGUSAHA/
PEKERJA/
BURUH/SP/SB
TANDA
TANGAN
KET

 

Format 15 : Laporan Hasil Mediasi

KOP
DIREKTORAT JENDERAL/DINAS PROVINSI/DINAS KABUPATEN/KOTA

(tempat), (tanggal)

Nomor      : …………………………………

Lampiran : …………………………..

Hal              : Laporan Hasil Mediasi

Yth.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos (untuk Mediator Kementerian)/ Kepala Dinas……………………………. Provinsi …. (untuk Mediator Provinsi)/

Kepala Dinas …. Kabupaten/Kota*) …. Provinsi …. (untuk Mediator Kab/Kota) di

Sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi, maka kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan Pengaduan : ………………..
Tertulis
Nama Pekerja/Buruh/SP/SB : ………………..
Alamat Pekerja/Buruh/SP/SB : ………………..
Upah Terakhir
Masa Kerja : ………………..
Nama Perusahaan : ………………..
Alamat Perusahaan : ………………..
Jenis Usaha : ………………..
Waktu Penyelesaian Mediasi : ………………..
Permasalahan : ………………..
Pendapat Pekerja/Buruh/SP/SB : ………………..
Pendapat Pengusaha : ………………..
Pendapat Saksi/Saksi Ahli : ………………..
(bila perlu)
Upaya Penyelesaian : ………………..

 

Demikian kami sampaikan dan diucapkan terima kasih.

Mediator Hubungan Industrial,

NIP. ………………………………..

*) Pilih salah satu

 

Format 16 : Buku Register Perselisihan Hubungan Industrial

Bulan Tahun

No. Tanggal
Pencatatan
Pihak yang
Mencatat
Pihak yang Berselisih Jenis Perselisihan Hubungan Industrial Tuntutan Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Keterangan
Pihak
Pekerja/SP
Pihak
Pengusaha
Hak Kepentingan PHK Antar SP/SB Bipartit Klarifikasi Mediasi PB Anjuran Risalah
Mediasi
PHI MA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Format 17 : Usulan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial

KOP
DIREKTORAT JENDERAL/DINAS PROVINSI/DINAS KABUPATEN/KOTA

(tempat), (tanggal)

Nomor      : …………………………………

Lampiran : …………………………..

Hal              : Usulan Pemberhentian Mediator

Yth. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di

Jakarta

Sehubungan dengan……………………………… dan berdasarkan Peraturan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor   Tahun   tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Menteri untuk memberhentikan Mediator Hubungan Industrial dibawah ini :

Nama                             :

NIP                                       :

Pangkat/Gol.                       :

Nomor SK Pengangkatan :
Unit Kerja/Instansi                      :

Demikian, atas perhatian Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal/Kepala Dinas*),

NIP. …………………………….

Tembusan:

  1. Direktur Jenderal PHI dan Jamsos (bila Mediator Prov dan Kab/Kota);
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ………….
    (bila Mediator Prov/Kab/Kota);
  3. Kepala Dinas……. Provinsi … (bila Mediator Kab/Kota);

*) Pilih salah satu

Format 18 : Surat Keputusan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial
LAMBANG GARUDA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR….. TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

(untuk Mediator Kementerian)/

DINAS……………………………. PROVINSI………………..

(untuk Mediator Provinsi)/
DINAS……….. KABUPATEN/KOTA*)……. PROVINSI…..

(untuk Mediator Kabupaten/Kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, Mediator Hubungan Indutrial diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;

  1. bahwa Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial         Tenaga          Kerja     (untuk                           Mediator

Kementerian)/Gubernur …….. (untuk Mediator Provinsi)/Bupati/

Walikota*) …………….. (untuk Mediator Kabupaten/Kota)

berdasarkan surat nomor   tanggal   mengajukan usulan pemberhentian Mediator Hubungan Industrial atas nama Saudara (nama), (NIP) karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri (bila pengunduran diri) atau   (alasan lain sebagaimana Psl 18 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e Permenakertrans ini);

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat           : 1. Undang-Undang Nomor          13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  2. Keputusan Presiden Nomor ……… (lihat SK Pengangkatan
    Menteri);
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
    ……………… tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
    Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU         : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya

tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Mediator
Hubungan Industrial pada Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (untuk Mediator Kementerian)/Dinas …………………….

Provinsi ……………. (untuk Mediator Provinsi)/Dinas ………………….

Kabupaten/Kota*) Provinsi (untuk Mediator Kabupaten/Kota), disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA              : Mediator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak dapat

lagi menjalankan fungsi mediasi maupun fungsi pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan wajib mengembalikan kartu pengenal Mediator kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

KETIGA           : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal…………

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Tembusan :

  1. Gubernur……………… (untuk Mediator Prov);
  2. Bupati/Walikota*) …………. (untuk Mediator Kab/Kota);
  3. Kepala Dinas….. Provinsi ……….. (untuk Mediator Prov dan Mediator Kab/Kota);
  4. Kepala Dinas….. Kabupaten/Kota*) ……. Provinsi ….. (untuk Mediator Kab/Kota);
  5. Yang bersangkutan.

*) Coret salah satu

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR…….. TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

(untuk Mediator Kementerian)/ DINAS………………………………………….. PROVINSI…………………..
(untuk Mediator Provinsi)/

DINAS……….. KABUPATEN/KOTA*)………….. PROVINSI…….
(untuk Mediator Kabupaten/Kota)

NAMA DAN NIP NOMOR SK
PENGANGKATAN
UNIT ORGANISASI/
WILAYAH KERJA
(Nama) Kementerian Tenaga Kerja
(NIP) dan Transmigrasi
Republik Indonesia
(untuk Mediator Kementerian)/
Dinas………….. Provinsi …….
(untuk Mediator Prov)/
Dinas…………… Kabupaten/Kota*)
…………… Provinsi ………
(untuk Mediator Kab/Kota)

 

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

 

*) Coret salah satu

 

Format 19 : Surat Teguran

KOP
DIREKTORAT JENDERAL/DINAS PROVINSI/DINAS KABUPATEN/KOTA

(tempat), (tanggal)

Nomor         : ………………………………

Lampiran : …………………………

Hal              : Teguran I/II/III*)

Yth. Sdr. …………………………

Mediator Hubungan Industrial pada

Kementerian/Dinas Provinsi/Dinas Kab/Kota*) di

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara tersebut di bawah ini : Nama       :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan                  :

Unit Kerja               :

bahwa Saudara telah melakukan pelanggaran tidak melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Mediator Hubungan Industrial dalam hal             /tidak

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara PT. ….. dengan Sdr. …
dalam waktu yang ditentukan*).

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor   tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, Saudara dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis I/II/III*).

Selanjutnya, Saudara diminta untuk segera melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Mediator Hubungan Industrial dimaksud/segera menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dimaksud*).

Demikian untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal/Kepala Dinas*),

NIP. …………………………..

Tembusan :

  1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(untuk Mediator Kementerian, Prov, dan Kab/Kota);

  1. Direktur Jenderal PHI dan Jamsos

(untuk Mediator Prov. dan Kab/Kota);

  1. Kepala Dinas …. Provinsi ……. (untuk Mediator Kab/Kota);

*) Pilih salah satu

 

Gambar 1 : Pakaian Dinas

Keterangan:

  1. Model : Jas, Lengan Pendek
  2. Warna : Abu-abu
  3. Bahan dasar : Polyester
  4. Kerah : Jas
  5. Kancing : 2 (dua) buah
  6. Kantong : Bobok pada sebelah kiri atas dan kantong jas bertutup
    pada kanan dan kiri bawah
  7. Pemakaian : Mediasi perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja
  8. Pengguna : Pria dan wanita
  9. Logo Mediator : Sebelah kanan atas

 

Gambar 2 : Atribut (Logo)

Makna lambang:

  1. Perisai Segi Lima : melambangkan Pancasila, azas negara yang menjadi pedoman bagi segala usaha serta kegiatan Pegawai Negeri Sipil, diarahkan pada kepentingan negara, bangsa, dan agama.
  2. Dasar Putih       : warna putih sebagai dasar, menunjukkan bahwa
    mediator harus bersifat netral.
  3. Padi dan Kapas : lambang kemakmuran.
  4. Timbangan       : lambang keadilan, Mediator dalam melaksanakan
    tugasnya harus bersikap adil.
  5. Jabat tangan 3 : lambang tripartit, Mediasi merupakan implementasi

orang dari unsur tripartit yaitu pemerintah, pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha.

  1. Pita : Kesatuan Mediator seluruh Indonesia.

 

Gambar 3 : Kartu Pengenal

 

 

Keterangan :

  1. Warna dasar untuk Mediator Kementerian: putih, dengan latar belakang tulisan “Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi”.
  2. Warna dasar untuk Mediator Provinsi: putih, dengan latar belakang tulisan “Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi” ditambah dengan provinsi wilayah kerja Mediator tersebut yang diletakkan diatas tulisan Kementerian.
  3. Warna dasar untuk Mediator Kabupaten/Kota: putih, dengan latar belakang tulisan “Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi” ditambah dengan kabupaten/kota wilayah kerja Mediator tersebut yang diletakkan diatas tulisan Kementerian.

Posted in Law and Regulations | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.