Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 224,680 hits
  • Kalender

    September 2012
    M S S R K J S
    « Jul   Okt »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
  • Sign by Aswin - For Information

PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Posted by aswin pada 5 September 2012


DOWNLOAD LENGKAP KLIK:

http://bit.ly/Q7GVUv

ATAU

http://bit.ly/OXkCTQ

 

PERATURAN BERSAMA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2012
NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi negara guna mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

  1. bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan masih mengalami hambatan antara lain di beberapa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum tersedia unit kerja pengawasan ketenagakerjaan, penempatan pengawas ketenagakerjaan diluar unit pengawasan ketenagakerjaan dan keterbatasan sarana dan prasarana;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan melalui Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91);

5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

2. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi yang terdiri dari unit kerja pengawasan ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan, dan tata cara pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)     Dalam penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi penguatan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.

(2)     Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi penyediaan:

  1. Pengawas Ketenagakerjaan;
  2. tenaga administrasi pengawasan ketenagakerjaan; dan
  3. pembiayaan, sarana dan prasarana.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Otonomi Daerah melakukan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan ketenagakerjaan melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Pembinaan umum penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendorong gubernur dan bupati/walikota:

  1. membentuk dan/atau meningkatkan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sesuai beban kerja;
  2. menempatkan pejabat pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan;
  3. menempatkan pengawas ketenagakerjaan pada unit kerja pengawas ketenagakerjaan;
  4. mengangkat pengawas ketenagakerjaan ke dalam jabatan fungsional;
  5. menyediakan tenaga penyelenggara administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan;
  6. menyediakan tenaga pengumpul dan pengolah data pengawasan ketenagakerjaan;
  7. mengusulkan rencana kebutuhan pengawas ketenagakerjaan setiap tahun;
  8. menyediakan anggaran pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; dan
  9. menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan pengawas ketenagakerjaan.

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:

  1. pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan;
  2. penetapan pengangkatan pengawas ketenagakerjaan;
  3. peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan antara lain melalui bimbingan teknis, supervisi, dan monitoring pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
  4. pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;
  5. peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan dalam bidang penegakan hukum;
  6. penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan;
  7. penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di provinsi dan di kabupaten/kota;
  8. penyelenggaraan rapat koordinasi daerah di provinsi dan rapat kerja teknis di kabupaten/kota;
  9. peningkatan kerjasama internasional dalam pengembangan pengawasan ketenagakerjaan; dan
  10. pengendalian pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 6

(1)       Bupati/walikota melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota kepada gubernur.

(2)       Gubernur melaporkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

(3)       Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dibebankan pada:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  3. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2012

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MUHAIMIN ISKANDAR

 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
GAMAWAN FAUZI

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 743

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.