Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 201,201 hits
  • Kalender

    Mei 2012
    M S S R K J S
    « Mar   Jul »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Sign by Aswin - For Information

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 150 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Posted by aswin pada 30 Mei 2012


DOWNLOAD KLIK:

http://bit.ly/LdAD4n

 

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

 NO. KEP-150/MEN/1999

 TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

MENTERI TENAGA KERJA,

Menimbang:

a. Bahwa hubungan kerja Tenaga Kerja Harian Lepas Borongan dan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu mempunyai karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga penerimaan upahnya tidak teratur;

b.Bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri;

c.Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan dan Tenaga Kerja Kontrak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, masyarakat, oleh karena itu perlu disempurnakan;

d.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 3/1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang -undang Pengawasan Perburuhan No. 23/1948 (Lembaran Negara No. 4/1951);

2.Undang -undang No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 14/1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3468);

3.Peraturan Pemerintah No. 14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 20/1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3520);

4.Keputusan Presiden R.I. No. 22/1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja;

5.Keputusan Presiden R.I. No. 122/M/1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

6.Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas;

7.Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu;

8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis, Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
  2. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada peusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
  3. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
  4. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu, adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
  5. Pengusaha adalah:

a.Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdirii sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenagakerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
7.Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungankerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.8.
8.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenagakerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
9.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahliankhusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
10.Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).
11.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 2

(1)    Setiap pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara.

(2)    Progam Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 3

(1)  Untuk mengikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengusaha wajib mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI Keputusan Menteri ini.

 

(2).

Formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Lampiran I
Formulir Jamsostek HBK/1 (F1): Pendaftaran Perusahaan;
- Lampiran II
Formulir Jamsostek HBK/1a (F1a): Pendaftaran Tenaga Kerja;
- Lampiran III
Formulir Jamsostek HBK/1b (F1b): Daftar Susunan Keluarga;
- Lampiran IV
Formulir Jamsostek HBK/1b-1 (F1b-1): Lampiran Daftar Susunan
- Lampiran V Keluarga;
Formulir Jamsostek HBK/1c (F1c): Daftar Tenaga Kerja Keluar;
- Lampiran VI
Formulir Jamsostek HBK/1d (F1d): Laporan Perubahan Susunan
keluarga

Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan jumlah dan susunan keluarga tenaga kerja maka pengusaha wajib melaporkannya kepada Badan Penyelenggara dengan ketetentuan sebagai berikut:

  1. Penambahan tenaga kerja, dengan mengisi Formulir Jamsostek HBK/1a (F1a);
  1. Pengurangan tenaga kerja, dengan mengisi Formulir Jamsostek HBK/1c (F1c);
  2. Perubahan susunan keluarga tenaga kerja, dengan mengisi Formulir Jamsostek HBK1d (F1d).

Pasal 5

(1)    Badan penyelenggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan iuran pertama dibayar, wajib menerbitkan dan menyerahkan:

  1. Sertifikat kepesertaan kepada perusahaan;
  1. Kartu peserta Jamsostek kepada tenaga kerja peserta Program Jaminan Hari Tua.

(2)    Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Formulir Pendaftaran diterima secara lengkap dan pembayaran iuran pertama diterima, Badan Penyelenggara wajib menerbitkan dan menyerahkan kartu pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(3)    Dalam hal sertifikat kepesertaan atau kartu peserta Jamsostek atau kartu pemeliharaan kesehatan beluum diserahkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengusaha dapat menunda pembayaran iuran tanpa denda untuk kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan sampai dengan hari penyerahan sertifikat kepesertaan atau kartu peserta Jamsostek atau kartu pemeliharaan sesehatan.

(4)    Dalam hal tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia atau memerlukan pelayanan pemeliharaan kesehatan sebelum sertifikat kepesertaan atau kartu peserta Jamostek atau kartu pelayanan kesehatan diterima, maka pembayaran santunan kecelakaan kerja dan kematian serta pelayanan pemeliharaan kesehatan menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara.

Pasal 6

Tata cara pendaftaran kepesertaan Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu untuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 7

(1)    Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja pada sektor tertentu, dilaksanakan dengan memperhatikan sifat dan atau jenis pekerjaan maupun sering terjadinya penggantian tenaga kerja.

(2)    Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III

BESARNYA IURAN, JENIS PROGRAM

DAN DASAR PENETAPAN IURAN

Bagian Kesatu

Besarnya Iuran

Pasal 8

Besarnya iuran bagi kepesertaan Tenaga Kerja Harian Lepas , Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 14/1993 yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang rincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 14/1993, sebagai berikut:

-               Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan;

-               Kelompok II: 0,54% dari upah sebulan;

-               Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan;

-               Kelompok IV: 1,27% dari upah sebulan;

-               Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan;

2. Jaminan Hari Tua, sebesar 5.70% dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,70% ditanggung pengusaha dan sebesar 2% ditanggung tenaga kerja;

3. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan upah sebulan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).

Bagian Kedua

Jenis Program Dan Dasar Penetapan Iuran

Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas.

Pasal 9

(1)  Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

(2)  Dalam hal pengusaha mempekerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut -turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari maka wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(3)  Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan terhitung sejak Tenaga Kerja Harian Lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 10

(1)  Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi Tenaga Kerja Harian Lepas yang dibayarkan secara harian ditetapkan sama dengan upah sehari dikalikan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kalender.

(2)  Untuk menghitung upah sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

  1. Bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima).
  1. Bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, upah bulanan di bagi 21 (dua puluh satu)

Bagian Ketiga

Jenis Program Dan Dasar Penetapan Iuran

Bagi Tenaga Kerja Borongan

Pasal 11

(1)    Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Borongan kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

(2)    Dalam hal pengusaha mempekerjakan Tenaga Kerja Borongan selama 3 (tiga) bulan secara berturut -turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(3)    Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan terhitung sejak Tenaga Kerja Borongan telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 12

(1)    Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi Tenaga Kerja Borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja di kalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender.

(2)    Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi Tenaga Kerja Borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut:

a. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan berakhir.

b. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

(3)    Dalam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung secara proporsional dari upah minimum bulanan yang berlaku.

 

Bagian Keempat

Jenis Program Dan Dasar Penetapan Iuran

Bagi Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 13

(1)    Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih wajib mengikut sertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(2)    Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikut sertakannya dalam Program Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian.

(3)    Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, pengusaha wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan terhitung mulai perpanjangan perjanjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 14

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu ditetapkan sebesar yang tercantum dalam Perjanjian Kerja.

BAB IV

BESAR DAN DASAR PENETAPAN

PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 15

Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi kepesertaan Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah No. 79/1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/1997 tentang Peningkatan Biaya Persalinan, Kacamata dan Prothese Gigi Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

(1)  Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran santunan jaminan kecelakaan kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas ditetapkan upah sehari dikalikan 30 (tiga puluh).

(2)  Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran Jaminan Tenaga Kerja Borongan ditetapkan upah rata-rata sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

(3)  Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran jaminan bagi tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu ditetapkan sebesar yang tercantum dalam Perjanjian Kerja.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN DAN JAMINAN

Pasal 17

(1).

Tata  cara  pembayaran  iuran  bagi  kepesertaan  Tenaga  Kerja  Harian  Lepas,
Borongan  dan  Perjanjian  Kerja  waktu  tertentu  dilaksanakan  sesuai  ketentuan
Peraturan  Pemerintah  No.  14/1993  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial
Tenaga  Kerja  dan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  PER-05/MEN/1993
tentang    Petunjuk    Teknis    Pendaftaran    Kepesertaan,    Pembayaran    Iuran,
Pembayaran  Santunan,  dan  Pelayanan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  dengan
mempergunakan  bentuk  formulir  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  VII,
VIII, IX dan X Keputusan Menteri ini.

(2).

Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Lampiran VII
Formulir Jamsostek HBK/2 (F2): Rincian Iuran;
- Lampiran VIII
Formulir Jamsostek HBK/2-a (F2-a): Daftar Upah Tenaga Kerja;
- Lampiran IX
Formulir Jamsostek HBK/2 (F2-1): Perhitungan   Selisih

Kurang

Lebih Pembayaran

Iuran

- Lampiran X Bulan/Tahun lalu
Formulir Jamsostek HBK/2 (F2-2): Perhitungan

Denda

Keterlambatan

Pembayaran

Iuran.

(3).

Dalam   hal   terjadi   perubahan   status   hubungan   kerja   tenaga   kerja   yang
mengakibatkan perubahan kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
maka  pengusaha  harus  memberitahukan  perubahan  tersebut  kepada  Badan
Penyelenggara dengan mengisi Formulir Jamsostek HBK/2a (F2a).

Pasal 18

Tata cara dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi kepesertaan Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja waktu tertentu ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 14/1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

 

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri Program Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat lebih baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Jaminan Pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keptuusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan dan Tenaga Kerja Kontrak dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 23

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 16-8-1999

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

FAHMI IDRIS

 

About these ads

2 Tanggapan to “KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 150 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU”

  1. Saya seorang buruh.saya bekerja memborong bangunan rumah pribadi..dan tidak ada perjanjian tertulis, dan saya tidak di bayar,bagaimana upaya hukum yang harus saya tempuh?

  2. Saya seorang buruh,saya memborong rumah pribadi,antara sy dan pemilik rumah yg saya bangun tidak ada perjanjian tertulis.dan saya tidak di bayar..gimana langkah hukum yang harus saya tempuh?terima kasih…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.