Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 208,773 hits
  • Kalender

    Maret 2011
    M S S R K J S
    « Feb   Apr »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Sign by Aswin - For Information

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA .R.I. NO. KEP-187/MEN/1999 TENTANG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA

Posted by aswin pada 3 Maret 2011


DOWNLOAD KLIK:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-3dC1HEsaNlM2ZjNWU5OTAtNzVlOC00NTZhLWJjZGUtZjFmMzJlOGQzNTcy&hl=in


KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA .R.I.

NO. KEP-187/MEN/1999

TENTANG

PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

DI TEMPAT KERJA

MENTERI TENAGA KERJA R.I.,

Menimbang: a. Bahwa kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut, dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya;

b.  Bahwa untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja maka perlu diatur pengendaliannya;

c.  Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-612/MEN/1989 tentang Penyediaan Data Bahan Berbahaya Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah tidak sesuai lagi maka perlu disempurnakan;

d.  Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat: 1.  Undang-undang No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara No. 1/1970, Tambahan Lembaran Negara No. 2918);

2. Keputusan Presiden No. 122/M/1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

3.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;

4.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

5.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a.         Bahan Kimia Berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia dan atau fisika dan atau toksologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi dan lingkungan.

  1. Nilai Ambang Kuantitas yang selanjutnya disebut NAK adalah standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja.
  1. Pengendalian bahan kimia berbahaya adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan atau mengurangi resiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat-alat kerja dan lingkungan.
  1. Lethal Dose 50 (LD 50) adalah dosis yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan.
  1. Lethal Concentration 50 (LC 50) adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan.
  1. Pengusaha adalah:
  1. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  1. Orang, perseorangan persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  2. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
  1. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin langsung suatu kegiatan kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
  1. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
  1. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
  1. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja adalah tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
  1. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
  1. Direktur adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 1/1970.

m.        Menteri adalah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 2

Pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pasal 3

Pengendalian bahan kimia berbahaya sebagaimana di maksud Pasal 2 meliputi:

  1. Penyediaan  lembar data keselamatan bahan (LDKB) dan label;
  1. Penunjukan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia.

BAB II

PENYEDIAAN DAN PENYAMPAIAN LEMBAR DATA,

KESELAMATAN BAHAN DAN LABEL

Pasal 4

(1).       Lembar data keselamatan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi keterangan tentang:

  1. Identitas bahan dan perusahaan;
  1. Komposisi bahan;
  2. Identifikasi bahaya;
  1. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
  2. Tindakan penanggulangan kebakaran;
  3. Tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan;
  1. Penyimpangan dan penanganan bahan;
  2. Pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri;
  1. Sifat fisika dan kimia;
  2. Stabilitas dan reaktifitas bahan;
  1. Informasi toksikologi;
  2. Informasi ekologi;
  3. Pembuangan limbah;
  1. Pengangkutan bahan;
  2. Informasi peraturan perundang-undangan yagn berlaku;
  1. Informasi lain yang diperlukan.

(2).       Bentuk lembar data keselamatan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

Pasal 5

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi keterangan mengenai:

  1. Nama produk;
  1. Identifikasi bahaya;
  2. Tanda bahaya dan artinya;
  1. Uraian resiko dan penanggulangannya;
  2. Tindakan pencegahan;
  3. Instruksi dalam hal terkena atau terpapar;
  1. Instruksi kebakaran;
  2. Instruksi tumpahan atau bocoran;
  1. Instruksi pengisian dan penyimpanan;
  2. Referensi;
  1. Nama, alamat dan nomor telepon pabrik pembuat dan atau distributor.

Pasal 6

Lembar Data Keselamatan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diletakkan di tempat yang mudah diketahui oleh tenaga kerja dan Pagawai Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB III

PENETAPAN POTENSI BAHAYA INSTALASI

Pasal 7

Pengusaha atau Pengurus wajib menyampaikan Daftar Nama, Sifat dan Kuantitas Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja dengan mengisi formulir sesuai contoh seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusannya disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.

Pasal 8

(1).       Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat menetapkan kategori potensi bahaya perusahaan atau industri yang bersangkutan;

(2).      Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

  1. Bahaya besar;
  1. Bahaya menengah;

(3).       Kategori potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Nama, Kriteria serta Nilai Ambang Kuantitas (NAK) Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja.

Pasal 9

Kriteria bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri dari:

  1. Bahan beracun;
  1. Bahan sangat beracun;
  2. Cairan mudah terbakar;
  1. Cairan sangat mudah terbakar;
  2. Gas mudah terbakar;
  3. Bahan mudah terbakar;
  1. Bahan reaktif;
  2. Bahan oksidator;
Pasal 10
(1). Bahan  kimia  yang  termasuk  kriteria  bahan  beracun  atau  sangat  beracun  atau
sangat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan b ditetapkan dengan
memperhatikan sifat kimia, fisika dan toksik.
(2). Sifat kimi, fisika dan toksik, bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sebagai berikut:
a. Bahan  beracun  dalamhal  pemajanan  melalui  Mulut:  LD  50  >  25  atau  <
200 mg/kg  berat  badan,  atau kulit:  LD 50 >  25 atau < 400 mg/kg  berat
badan, atau Pernafasan: LC 50 > 0,5 mg/l dan < 2 mg/l;
b. Bahan sangat beracun dalam hal pemajanan melalui Mulut: LD 50 ≤   25
mg/kg  berat  badan, atau  kulit:  LD  50  ≤ 50  mg/kg  berat  badan,  atau
pernafasan: LC 50 ≤ 0,5 mg/l.
Pasal 11
(1). Bahan kimia yang termasuk kriteria cairan mudah terbakar, cairan sangat mudah
terbakar dan gas mudah terbakar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf
c,d, dan e, ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia dan fisika.
(2). Sifat fisika dan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:
a. Cairan  mudah  terbakar  dalam  hal  titik  nyala  >  21° C  dan  <  55° C  pada
tekanan 1 (satu) atmosfir;
b. Cairan sangat mudah terbakar dalam hal titil nyala < 21° C dan titik didih >
20° C pada tekanan 1 (satu) atmosfir;
c. Gas mudah terbakar dalam hal titik didih < 20° C pada tekanan 1 (satu)
atmosfir.

Pasal 12

(1).       Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria mudah meledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f apabila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi, sehingga menimbulkan kerusakan disekelilingnya.

(2).       Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria reaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g apabila bahan tersebut:

  1. Bereaksi dengan air, mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar, atau;
  1. Bereaksi dengan asam, mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun atau korosif.

(3).       Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria oksidator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h apabila reaksi kimia atau penguraiannya menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran.

Pasal 13

Nilai Ambang Batas (NAK) bahan kimia yang termasuk kriteria beracun atau sangat beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan mudah meledak reaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

Pasal 14

Nilai Ambang Kuantitas (NAK) bahan kimia selain yang dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai berikut:

a. Bahan kimia kriteria beracun: 10 ton;
b. Bahan kimia kriteria sangat beracun: 5 ton;
c. Bahan kimia kriteria reaktif: 50 ton;
d. Bhaan kimia kriteria mudah meledak: 10 ton;
e. Bahan kimia kriteria oksidator: 10 ton;
f. Bahan kimia kriteria cairan mudah terbakar: 100 ton;
g. Bahan kimia kriteria cairan sangat mudah terbakar: 100 ton;
h. Bahan kimia kriteria gas mudah terbakar: 50 ton;
Pasal 15
(1). Perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan
kuantitas melebihi Nilai Ambang Kuantitas (NAK) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  13  dan  14  dikategorikan  sebagai  perusahaan  yang  mempunyai  potensi
bahaya besar.
(2). Perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan
kuantitas sama atau lebih kecil dari Nilai Ambang Kuantitas (NAK) sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  13  dan  14  dikategorikan  sebagai  perusahaan  yang
mempunyai potensi bahaya menengah.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGUSAHA ATAU PENGURUS

Pasal 16

(1).       Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) wajib:

a.         Mempekerjakan petugas K3 Kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistim kerja non shift sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan apabila dipekerjakan dengan sistim kerja shift sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

  1. Mempekerjakan Ahli K3 Kimia sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
  1. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar;
  2. Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia, proses dan modifikasi instalasi yang digunakan;
  3. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
  4. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali;
  5. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(2).       Pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f dilakukan oleh perusahaan jasa K3 atau instansi yang berwenang.

Pasal 17

(1).       Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) wajib:

  1. Mempunyai petugas K3 Kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistim kerja non shift sekurang-kurangnya 1 (satu) orang, dan apabila dipekerjakan dengan mempergunakan shift sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  1. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya menengah;
  1. Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia, proses dan modifikasi instalasi yang digunakan;
  2. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
  3. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali;
  4. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(2).       Pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilakukan oleh perusahaan jasa K3 atau instansi yang berwenang.

Pasal 18

Hasil pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) dipergunakan sebagai acuan dalam pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja.

Pasal 19

(1).       Dokumen pengendalian potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

  1. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko;
  1. Kegiatan tehnis, rancang bangun, konstruksi, pemilihan bahan kimia, serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi;
  2. Kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja;
  3. Rencana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  4. Prospek kerja aman.

(2).       Dokumen pengendalian potensi bahaya menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat;

  1. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko;
  1. Kegiatan tehnis, rancang bangun, konstruksi, pemilihan bahan kimia serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi;
  2. Kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja;
  3. Prosedur kerja aman.

(3).       Tata cara pembuatan dan rincian isi dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

(1).       Dokumen pengendalian potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dengan tembusan kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat.

(2).       Dokumen pengendalian potensi bahaya menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat.

Pasal 21

(1).       Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1) dan (2) melakukan penelitian kebenaran isi dokumen tersebut.

(2).       Kebenaran isi dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis dengan membubuhkan tanda persetujuan.

(3).       Dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan kebenarannya sesuai ayat (2) dipergunakan sebagai acuan pengawasan pelaksanaan K3 di tempat kerja.

BAB V

PENUNJUKKAN PETUGAS K3 KIMIA DAN AHLI K3 KIMIA

Pasal 22

(1).       Petugas K3 kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai kewajiban:

  1. Melakukan identifikasi bahaya;
  1. Melaksanakan prosedur kerja aman;
  1. Melaksanakan prosedur penganggulangan keadaan darurat;
  2. Mengembangkan pengetahuan K3 bidang kimia;

(2).      Untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas K3 kimia ditetapkan:

  1. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;
  1. Tidak dalam masa percobaan;
  1. Hubungan kerja tidak didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
  2. Telah mengikuti kursus teknis K3 kimia.

(3).       Kursus teknis Petugas K3 Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh perusahaan sendiri, perusahaan jasa K3, atau instansi yang berwenang dengan kurikulum seperti yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini.

(4).       Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melakukan kursus harus melaporkan rencana pelaksanaan kursus teknis kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat.

Pasal 23

(1).       Ahli K3 Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai kewajiban:

a.         Membantu mengawasi pelaksanaan perundang-undangan K3 bahan Kimia berbahaya;

b.         Memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugasnya;

c.         Merahasiakan segala keterangan yang berkaitan dengan rahasia perusahaan atau instansi yang didapat karena jabatannya;

  1. Menyusun program kerja pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja;
  2. Melakukan indentifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko;
  3. Mengusulkan pembuatan prosedur kerja aman dan penanggulangan keadaan darurat kepada pengusaha atau pengurus;

(2).       Penunjukan Ahli K3 Kimia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1).       Penunjukan Petugas K3 Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari Pengusaha atau Pengurus kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

(2).      Permohonan penunjukan  Petugas  K3 Kimia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

(1) harus melampirkan:

  1. Daftar Riwayat Hidup;
  1. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
  1. Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan yang bersangkutan;
  2. Fotocopy atau surat tanda tamat belajar terakhir;
  1. Sertifikat kursus teknis petugas K3 Kimia.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini.

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-612/MEN/1989 tentang Penyediaan Data Bahan Berbahaya Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 29 –9 –1999

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

NO. KEP-187/MEN/1999

TANGGAL: 29-9-1999

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN

  1. Identifikasi Bahan dan Perusahaan

Nama bahan: Rumus kimia: Code produksi: Synonim:

Nama Perusahaan (pembuat) atau distributor atau importir

  1. Nama perusahaan (pembuat) Alamat:

Phone:

  1. Nama distributor: Alamat:

Phone:

  1. Nama importir: Nama: Phone:
  1. Komposisi Bahan

Bahan                       %berat                    CAS No.                 Batas pemajanan

3.         Identifikasi Bahaya

-               Ringkasan bahaya yang penting:

-                      Akibatnya terhadap kesehatan:

É             Mata

É             Kulit

É             Tertelan

É             Terhirup

É             Karsinogenik

É             Teratogenik

É             Reproduksi

  1. Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Terkena pada:

É             Mata

É             Kulit

É             Tertelan

É             Terhirup

5. Tindakan Penangulangan Kebakaran
a. Sifat-sifat bahan mudah terbakar titik nyala: ……………….C ( ………F)
b. Suhu nyala sendiri: ………………..C
c. Daerah mudah terbakar
Batas terendah mudah terbakar: ………………..%
Batas tertinggi mudah terbakar: ………………..%
d. Media pemadaman api: …………………
e. Bahaya khusus: …………………
f. Instruksi pemadaman api: …………………
  1. Tindakan Terhadap Tumapahan dan Kebocoran
  1. Tumpahan dan kebocoran kecil
  1. Tumpahan dan kebocoran besar
  2. Alat pelindung diri yang digunakan
  1. Penyimpanan dan Penanganan Bahan
  1. Penanganan bahan
  1. Pencegahan terhadap pemajanan
  2. Tindakan pencegahan terhadap kebakaran dan peledakan
  1. Penyimpanan
  2. Syarat khusus penyimpanan bahan
  1. Pengendalian Pemajanan dan Alat Pelindung Diri
  1. Pengendalian Teknis
  1. Alat pelindung diri

- pelindung pemajanan, mata, kulit, tangan, dll

  1. Sifat-sifat Fisika dan Kimia

a.         Bentuk:                                    padat/cair/gas

  1. Bau:
  2. Warna:
  3. Masa jenis:
  1. Titik didih:
  2. Titik lebur:
  1. Tekanan uap:
  2. Kelarutan dalam air:
  1. PH:
  1. Reaktifitas dan Stabilitas
  1. Sifat reaktifitas:
  1. Sifat stabilitas:
  2. Kondisi yang harus dihindari:
  3. Bahan yang harus dihindari (incompatibility):
  1. Bahan dekomposisi:
  2. Bahaya polimerisasi
11. Informasi Toksikologi
a. Nilai Ambang Batas (NAB): ……………..ppm
b Terkena mata
c. Tertelan
LD 50 (mulut): ……………..
  1. Terkena kulit:
  2. Terhirup

LC 50 (pernapasan):

  1. Efek lokal
  2. Pemaparan jangka pendek (akut):
  1. Pemaparan jangka panjang (kronik): Karsinogen

Teratogen Reproduksi Muragen

  1. Informasi Ekologi
  1. Kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan
  1. Degradasi lingkungan
  2. Bio akumulasi
  1. Pembuangan Limbah
  1. Pengangkutan:
  1. Peraturan internasional
  1. Pengangkutan darat
  2. Pengangkutan laut
  1. Pengangkutan udara
  1. Peraturan Perundang-undangan
  1. Informasi lain yang diperlukan

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 29-9-1999

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

NO. KEP-187/MEN/1999

TANGGAL: 29-9-1999

DAFTAR NAMA DAN SIFAT KIMIA SERTA

KUANTITAS BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Nama Perusahaan:

Alamat:

Telepon/Fax:

KLASIFIKASI
SIFAT BAHAN KIMIA BERDASARKAN
No. Nama Titik nyala NFPA Kuantitas Ket
bahan ºC Bahan
Daerah mudah terbakar Toksisitas Oksidator Mudah meledak H F S
Batas Batas LD 50 LD 50 LD 50 NAB Ya Tidak Ya Tidak
terendah % tertingi % (mulut) (kulit) (pernapasan)
(LFL) (UFL) mg/kg bb mg/kg bb mg/l bb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 29-9-1999

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

FAHMI IDRIS

Catatan:

-                      LFl (lower flamable limit);

Konsentrasi batas terendah mudah terbakar

-                      UFL (upper flamable limit):

Konsentrasi batas tertinggi mudah terbakar

-                      NFPA (national fire protection association)

-                      BB: Berat Badan

-                      H (health): Bahaya terhadap kesehatan

-                      F (fire): Bahaya terhadap kebakaran

-                      S (stability): Bahaya terhadap stabilitas (reaktifitas)

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA KERJA REPUBLIK INDONESIA

NO. KEP-187/MEN/1999

TANGGAL: 29-9-1999

NAMA DAN NILAI AMBANG KUANTITAS (NAK) BAHAN KIMIA BERBAHAYA

I. Beracun

NILAI AMBANG
NO. NAMA BAHAN KUANTITAS
(NAK)
1 Aceton cyanohydrin (2-cyanopropan-2-1) 200 ton
2 Acrolcin (2-propen-1-1) 200 ton
3 Acrylonitrile 20 ton
4 Allyl alcohol (2-propen-1-1) 200 ton
5 Allyamine 200 ton
6 Ammonia 100 ton
7 Bromine 10 ton
8 Carbon disulphide 200 ton
9 Chlorine 10 ton
10 Diphenyl methane di-isocynate (MDT) 200 ton
11 Ethylene dibromide (1,2-Dibromoetane) 50 ton
12 Etyleneimine 50 ton
13 Formaldehyde (concentration –90%) 20 ton
14 Hydrogen chloride (liquefied gas) 250 ton
15 Hydrogen cyanide 20 ton
16 Hydrogen fluoride 50 ton
17 Hydrogen sulphide 50 ton
18 Methyl bromide (bromomethane) 200 ton
19 Nitrogen oxides 50 ton
20 Proyleneimine 50 ton
21 Sulphur dioxide 20 ton
22 Sulphur trioxide 20 ton
23 Tetraethyl lead 50 ton
24 Tetramethyl lead 50 ton
25 Toluene di-isocyanate 100 ton

II. Sangat Beracun

NILAI AMBANG
NO. NAMA BAHAN KUANTITAS
(NAK)
1 Aldicarb 100 kilogram
2 4-Aminodiphenyl 1 kilogram
3 Amiton 1 kilogram
4 Anabasine 100 kilogram
5 Arsenic pentoxide, arsenic (V) acid and salts 500 kilogram
6 Arsenic trioxide, arseninious (III acid and salts 100 kilogram
7 Arsine (Arsenic hydrine) 10 kilogram
8 Azinphos-ethyl 100 kilogram
9 Azinphos-ethyl 100 kilogram
10 Benzidine 1 kilogram
11 Benzidine salts 1 kilogram
12 Beryllium (powder compounds) 10 kilogram
13 Bis (2-chloroethyl) sulphide 1 kilogram
14 Bis (chloromethyl) ether 1 kilogram
15 Carbofuran 100 kilogram
16 Carbophenothion 100 kilogram
17 Chlorfenvinphos 100 kilogram
18 4-(chloroformyl) morpholine 1 kilogram
19 Chloromethyl methyl ether 1 kilogram
20 Cobalt   (metal,   exide,   carbonates   and   sulphides   as 1 ton
powders)
21 Crimide 100 kilogram
22 Cyanthoate 100 kilogram
23 Cycloheximide 100 kilogram
24 Demeton 100 kilogram
25 Dialifos 100 kilogram
26 00-Diethyl S-ethylsulphinylmethyl phosphorothioate 100 kilogram
27 00-Diethyl S-ethylsulphinylmethyl phosphorothioate 100 kilogram
28 00-Diethyl S-ethylthiomethyl phosphorothioate 100 kilogram
29 00-Diethyl S-isoproylthiomethyl phosphorothioate 100 kilogram
30 00-Diethyl S-propylthiomethyl phosphorodithioate 100 kilogram
31 Dimefox 100 kilogram
32 Dimethylcarbamoyl chloride 1 kilogram
33 Dimethylnitrosamine 1 kilogram
34 Dimethyl phosphoramidocyanidic acid 1 ton
35 Diphacinone 100 kilogram
36 Disulfoton. 100 kilogram
37 EPN 100 kilogram
38 Ethion 100 kilogram
39 Fensulfothlon 100 kilogram
40 Fluenetil 100 kilogram
41 Fluoroacetic acid 100 kilogram
42 Fluoroacetic acid, salts 1 kilogram
43 Fluoroacetic acid, esters 1 kilogram
44 Fluoroacetic acid, amides 1 kilogram
45 4-Flurobutyric acid 1 kilogram
NILAI AMBANG
NO. NAMA BAHAN KUANTITAS
(NAK)
46 4-Flurobutyric acid, salts 1 kilogram
47 4-Flurobutyric acid. Esters 1 kilogram
48 4-Flurobutyric acid, amides 1 kilogram
49 4-Flurocrotonic acid 1 kilogram
50 4-Flurocrotonic acid, salts 100 kilogram
51 4-Flurocrotonic acid. Esters 100 kilogram
52 4-Flurocrotonic acid, amides 1 kilogram
53 4-Floro-2-hydroxybutyric acid 1 kilogram
54 4-Floro-2-hydroxybutyric acid, salts 100 kilogram
55 4-Floro-2-hydroxybutyric acid, ester 500 kilogram
56 4-Floro-2-hydroxybutyric acid, amides 100 kilogram
57 Glycolonitrile (Hydroxyacetonitrile 10 kilogram
58 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 100 kilogram
59 Hexamethylposphoramide 100 kilogram
60 Hydrogen selenide 1 kilogram
61 Isobenzan 1 kilogram
62 Isodrin 10 kilogram
63 Juglone (5-Hydroxynaphthalene-2,4-dione) 1 kologram
64 4.4-Methylenebis (2-chloroaniline) 1 kilogram
65 Methylisocvanate 100 kilogram
66 Mevinphos 100 kilogram
67 2-Naphthylamide 100 kilogram
68 Nickel metal, oxides, carbonates and sulphides as powders 1 ton
69 Nickel tetracarbonyl 100 kilogram
70 Oxydisulfoton 100 kilogram
71 Oxygen difluoride 100 kilogram
72 Paraoxon (Diethyl 4-nitro-phenyl phosphate) 100 kilogram
73 Parathion 100 kilogram
74 Parathion 100 kilogram
75 Pentaborane 100 kilogram
76 Phorate 100 kilogram
77 Phesacetin 100 kilogram
78 Phosgene (Carbonyl chloride) 100 kilogram
79 Phosphamidon 100 kilogram
80 Phosphine (Hydrogen phosphide) 100 kilogram
81 Promarit (1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-triazenethic- 100 kilogram
carboxamide)
82 1.3-Propanesultone 1 kilogram
83 1-Propen-2-chloro-1,3-diol diacetate 1 kilogram
84 Pyrazonon 100 kilogram
85 Selenium hexafluoride 10 kilogram
86 Sodium selenide 100 kilogram
87 Stibine (Antimony hydrine) 100 kilogram
88 Sulfotep 100 kilogram
89 Sulphur dichloride 1 ton
90 Tellurium hexafluoride 100 kilogram
91 TEPP 100 kilogram
NILAI AMBANG
NO. NAMA BAHAN KUANTITAS
(NAK)
92 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) 1 kilogram
93 Tetramethylene-disulphotetramine 1 kilogram
94 Thionazin 100 kilogram
95 Tripate (2,4-Dimethyl-1, 3-dithiolane-2-carboxadihyde 100 kilogram
0-methylcarbamoyloxime
96 Trichloromethanesulphenyl chloride 100 kilogram
97 1-Tri (cycolohexy) stanny-1 H-1,2, 4-triazole 100 kilogram
98 Triethylenemelamine 10 kilogram
99 Warfarin kilogram
III. Sangat Reaktif
NILAI AMBANG
NO. NAMA BAHAN KUANTITAS
(NAK)
1 Acethylene (Ethyne) 50 ton
2 Ammoniumm nitrate (a) 500 ton
3 2,2,-Bis (tert-buthyperoxy) butane (concentration 70%) 50 ton
4 1,1,-Bis   (tert-   buthyperoxy)   cyclohexane   (concentration 50 ton
.80%)
5 Tert-Buthyl peroxyacetate (concentration > 70%) 50 ton
6 Tert-Buthyl peroxyisobutyrate (concentration > 80%) 50 ton
7 Tert-Buthyl  peroxyisoprophyl  carbonate  (concentration  > 50 ton
80%)
8 Tert-Buthyl peroxypvalate (concentration > 77%) 50 ton
9 Dibenzyl peroxydicarbonate (concentration > 90%) 50 ton
10 Di-see-buthylperoxydicarbonate (concentration > 80%) 50 ton
11 Diethyl peroxydicarbonate (concentration >30%) 50 ton
12 2,2-Dihydroperoxypropane (concentration >30%) 50 ton
13 Di-isobutiryl peroxide (concentration >50%) 50 ton
14 Di-n-propyl peroxydicarbonate (concentration >80%) 50 ton
15 Ethylene oxide 50 ton
16 Ethylene nitrate 50 ton
17 3,3,6,6,9,9-Hexamethyl –1,2,4-5 tetraxy-clononane 50 ton
(concentration >70%)
18 Hydrogen 10 ton
19 Methyl ethyl ketone peroxide (concentration >60%) 5 ton
20 Methyl isobutyl ketone peroxide (concentration >60% 50 ton
21 Oxygen 500 ton
22 Peracetic acid (concentration >60%) 50 ton
23 Propylene oxide 50 ton
24 Sodium chlorate 20 ton
IV. Mudah Meledak
NILAI AMBANG
NO. NAMA BAHAN KUANTITAS
(NAK)
1 Barium azide 50 ton
2 Bis (2,4,6-trinitrophenyl)-amine 50 ton
3 Chlorotrinitrobenzene 50 ton
4 Cellulose nitrate (containing >12.6% nitrogen) 50 ton
5 Cyclotetramethylene-trinitramine 50 ton
6 Cyclotriemethylene-trinitramine 50 ton
7 Diazodinitrophenol 10 ton
8 Diethylene glycol dinitrate 10 ton
9 Dinitrophenol, salts 50 ton
10 Ethylene giycol dinitrate 10 ton
11 1-Guanyl –4 nitrosaminoguanyl-1-tetrazene 10 ton
12 2,2,4,4,6,6-Hexanitrostilbene 50 ton
13 Hydrazine nitrate 50 ton
14 Lead azide 50 ton
15 Lead syphanate (lead 2,4,6-nitrotesorcinoxide) 10 ton
16 Mercury fluminate 50 ton
17 N-methyl 12,4,6-tetranitroaniline 50 ton
18 Pantaerythritiol tetranitate Nitroglycerine 10 ton
19 Pantaerythitol tetranitrate 50 ton
20 Picric Acid (2,4,6-Trinitrophenol) 50 ton
21 Sodium picramate 50 ton
22 Stypic acid (2,4,6-trinitrobenzenea 50 ton
23 1,3,5-Triamino –2,4,6-trinitrobenzena 50 ton
24 Trinitoan 50 ton

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 29-9-1999

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA KERJA REPUBLIK INDONESIA

NO. KEP-187/MEN/1999

TANGGAL: 29-9-1999

KURIKULUM KURSUS TEHNIS PETUGAS K3 KIMIA

NO. KURIKULUM JAM PELAJARAN
I. KELOMPOK UMUM
1. Kebijaksanaan Depnaker di bidang K3 2 JP
2. Peraturan Perundang-undangan di bidang K3 4 JP
3. Peraturan    tentang    pengendalian    bahan    kimia 4 JP
berbahaya
II. KELOMPOK INTI
1. Pengetahuan dasar bahan kimia berbahaya 6 JP
2. Penyimpanan    dan    penanganan    bahan    kimia 4 JP
berbahaya
3. Prosedur kerja aman 4 JP
4. Prosedur penanganan kebocoran dan tumpahan 4 JP
5. Penilaian   dan   pengendalian   resiko   bahan   kimia 4 JP
berbahaya
6. Pengendalian lingkungan kerja 4 JP
7. Penyakit akibat kerja yang  disebabkan faktor kimia 6 JP
dan cara pencegahannya
8. Rencana dan prosedur tanggap darurat 4 JP
9. Lembar data keselamatan bahan dan label 4 JP
10. Dasar-dasar Toksologi 4 JP
11. P3K 4 JP
III. KELOMPOK PENUNJANG
1. Peningkatan aktivitas P2K3 2 JP
2. Studi kasus 4 JP
3. Kunjungan lapangan 8 JP
4 Evaluasi 6 JP
JUMLAH JAM PELAJARAN 78 JP

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 29-9-1999

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

FAHMI IDRIS

About these ads

Satu Tanggapan to “KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA .R.I. NO. KEP-187/MEN/1999 TENTANG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA”

  1. Jeanette said

    When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added
    I get four emails with the same comment. Is there a means you are able to remove me from that service?
    Kudos!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.