Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 208,712 hits
  • Kalender

    Maret 2011
    M S S R K J S
    « Feb   Apr »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Sign by Aswin - For Information

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I. NO. KEP-186/MEN/1999 TENTANG UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA

Posted by aswin pada 2 Maret 2011


DOWNLOAD KLIK:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-3dC1HEsaNlYWFhZDY0OTMtYTc1ZC00ZTQ4LWE3NzItODM5ZDk3M2FlMTQw&hl=in

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I.

 

NO. KEP-186/MEN/1999

TENTANG

UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA

MENTERI TENAGA KERJA R.I.
Menimbang: a. Bahwa   kebakaran   di   tempat   kerja   berakibat   sangat
merugikan    baik    bagi    perusahaan,    pekerja    maupun
kepentingan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu
ditanggulangi;
b. Bahwa  untuk  menanggulangi  kebakaran  di  tempat  kerja,
diperlukan   adanya   peralatan   proteksi   kebakaran   yang
memadai,    petugas    penanggulangan    kebakaran    yang
ditunjuk khusus untuk itu, serta dilaksanakannya prosedur
penanggulangan keadaaan darurat;
c. Bahwa   agar   petugas   penanggulangan   kebakaran   di
tempat kerja dapat melaksanakan tugasnya secara efektif,
perlu   diatur   ketentuan   tentang   unit   Penanggulangan
Kebakaran di Tempat Kerja Dengan Keputusan Menteri;
Mengingat: 1. Undang-undang No. 14/1969 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok    Mengenai    Tenaga    Kerja    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  No.  55/1969,  Tambahan  Lembaran
Negara No. 2912).
2. Undang-undang  No.  1/1970  tentang  Keselamatan  Kerja
(Lembaran   Negara   R.I.   No.   1,   Tambahan   Lembaran
Negara No. 2918).
3. Keputusan    Presiden    R.I.    No.    122/M/1998    tentang
Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.
4. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  PER-02/MEN/1992
tentang     Tata     Cara     Penunjukkan,     Kewajiban     dan
Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  PER-04/MEN/1995
tentang  Perusahaan  Jasa  Keselamatan  dan  Kesehatan
Kerja
6. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  28/1994  tentang
Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Departemen  Tenaga
Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I. TENTANG UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
  1. Tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
  1. Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi. Pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.
  2. Unit penanggulangan kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran ditempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi kebakaran.
  1. Petugas peran penanggulangan kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan diserahi tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber bahaya dan melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran di unit kerjanya.
  1. Regu penanggulangan kebakaran ialah satuan tugas yang mempunyai tugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran.
  2. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
  3. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
  4. Pengusaha ialah:

1).   Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

2). Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

3). Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

k.         Menteri ialah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1).       Pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja.

(2).       Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran ditempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Pengendalian setiap bentuk energi;
  1. Penyediaan sarana deteksi, alarm pemadam kebakaran dan sarana evakuasi;
  2. Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas;
  1. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja;
  2. Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala;
  3. Memiliki buku rencana penanggulangan keadaaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja dan atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.

(3).       Pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi pengendalian penyebaran asap, panas dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(4).       Buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf f, memuat antara lain;

a.         Informasi tentang sumber potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya;

  1. Jenis, cara pemeliharaan dan penggunaan sarana proteksi kebakaran di tempat kerja;
  2. Prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran;
  3. Prosedur dalam menghadapi keadaan darurat bahaya kebakaran.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 3

Pembentukan unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja dan atau klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran.

Pasal 4

(1).       Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

  1. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan;
  1. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan sedang I;
  1. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan sedang II;
  2. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan sedang III dan;
  3. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran berat.

(2).       Jenis tempat kerja menurut klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

(3).       Jenis tempat kerja yang belum termasuk dalam klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan tersendiri oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Unit  penanggulangan  kebakaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  terdiri

dari:

  1. Petugas peran kebakaran;
  1. Regu penanggulangan kebakaran;
  1. Koordinator unit penanggulangan kebakaran;
  2. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis;

Pasal 6

(1).       Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 (dua puluh lima) orang .

(2).       Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf, b dan huruf d, ditetapkan untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan tenaga kerja 300 (tiga ratus) orang atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II, sedang II dan berat.

(3).       Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

  1. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 (seratus) orang.
  1. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II dan sedang III dan berat, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unit kerja.

BAB III

TUGAS DAN SYARAT UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 7

(1).       Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

a.        Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

  1. Memadamkam kebakaran pada tahap awal;
  1. Mengarahkan evakuasi orang dan barang;
  1. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
  2. Mengamankan lokasi kebakaran.

(2).      Untuk dapat ditunjuk menjadi petugas peran kebakaran harus memenuhi syarat:

  1. Sehat jasmani dan rohani;
  1. Pendidikan minimal SLTP;
  2. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I.

Pasal 8

(1).       Regu penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas:

a.         Mengindentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

  1. Melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran;
  1. Memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal;
  2. Membantu menyusun buku rencana tanggap darurat penanggulangan kebakaran;
  3. Memadamkan kebakaran;
  1. Mengarahkan evakuasi orang dan barang;
  2. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
  1. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  2. Mengamankan seluruh lokasi tempat kerja;
  1. Melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran.

(2).       Untuk dapat ditunjuk menjadi anggota regu penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat:

  1. Sehat jasmani dan rohani;
  1. Usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun;
  2. Pendidikan minimal SLTA;
  1. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I dan tingkat dasar II.

Pasal 9

(1).       Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas:

  1. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang;
  1. Menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran;
  2. Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus.

(2).       Untuk dapat ditunjuk sebagai koordinator unit penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat:

  1. Sehat jasmiani dan rohani;
  1. Pendidikan minimal SLTA;
  1. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;
  2. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama.

Pasal 10

(1).      Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas:

a.         Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan kebakaran;

  1. Memberikan laporan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  2. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya;
  3. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang;
  4. Menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran;
  5. Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran;
  1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

(2).      Syarat-syarat ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran adalah:

  1. Sehat jasmani dan rohani;
  1. Pendidikan minimal D3 teknik;
  2. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;
  3. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama dan Tingkat Ahli Madya;
  4. Memiliki surat penunjukkan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

(3).       Dalam melaksanakan tugasnya Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran mempunyai wewenang:

a.         Memerintahkan, menghentikan dan menolak pelaksanaan pekerjaan yang dapat menimbulkan kebakaran atau peledakan;

  1. Meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 dibidang kebakaran di tempat kerja.

Pasal 11

Tata cara penunjukkan Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2) harus sesuai dengan kurikulum dan silabi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal 13

(1).       Tenaga kerja yang telah mengikuti kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak mendapat sertifikat.

(2).       Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

(1).       Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Pembinaan K3 yang telah ditunjuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

(2).       Penunjukkan Perusahaan Jasa Pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi tenaga ahli, instruktur dan fasilitas penunjang yang dimilikinya.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 15

Pegawai pengawas ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pengurus atau pengusaha yang telah membentuk unit penanggulangan kebakaran sebelum keputusan ini ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 29 September 1999

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NO. KEP-186/MEN/1999

TANGGAL: 29 SEPTEMBER 1999

DAFTAR JENIS TEMPAT KERJA

BERDASARKAN

KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

KLASIFIKASI JENIS TEMPAT KERJA
Bahaya Kebakaran Ringan - Tempat ibadah.
- Gedung/ruang perkantoran
- Gedung/ruang pendidikan
- Gedung/ruang perumahan
Tempat   kerja   yang   mempunyai   jumlah   dan - Gedung/ruang perawatan
kemudahan terbakar rendah, dan apabila terjadi - Gedung/ruang restaurant
kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga - Gedung/ruang perpustakaan
menjalarnya api lambat. - Gedung/ruang perhotelan
- Gedung/ruang lembaga
- Gedung/ruang rumah sakit
- Gedung/ruang museum
- Gedung/ruang penjara
Bahaya Kebakaran Sedang 1 - Tempat parkir
- Pabrk elektronik
Tempat   kerja   yang   mempunyai   jumlah   dan - Pabrik roti
kemudahan terbakar sedang, menimbun  bahan - Pabrik barang gelas
dengan  tinggi  tidak  lebih  dari  2,5  meter  dan - Pabrik minimum
apabila   terjadi   kebakaran   melepaskan   panas - Pabrik permata
sedang, sehingga menjalarnya api sedang - Pabrik pengalengan
- Binatu
- Pabrik susu
Bahaya Kebakaran Sedang 2 - Penggilingan padi
- Pabrik bahan makanan
Tempat   kerja   yang   mempunyai   jumlah   dan - Percetakan dan penerbitan
kemudahan terbakar sedang, menimbun  bahan - Bengkel mesin
dengan  tinggi  lebih  dari  4  meter  dan  apabila - Gudang pendinginan
terjadi  kebakaran  melepaskan  panas  sedang, - Perakitan kayu
sehingga menjalarnya api sedang. - Gudang perpustakaan
- Pabrik barang keramik
- Pabrik tembakau
- Pengolah logam
- Penyulingan
- Pabrik barang kelontong
KLASIFIKASI JENIS TEMPAT KERJA
- Pabrik barang kulit
- Pabrik tekstil
- Perakitan kendaraan
bermotor
- Pabrik kimia (bahan kimia
dengan kemudahan terbakar
sedang)
- Pertokoan dengan
pramuniaga
kurang dari 50 orang
Bahaya Kebakaran Sedang 3 - Ruang pameran
- Pabrik permadani
- Pabrik makanan
Tempat   kerja   yang   mempunyai   jumlah   dan - Pabrik sikat
kemudahan  terbakar  tinggi,  dan  apabila  terjadi - Pabrik ban
kebakaran  melepaskan  panas  tinggi,  sehingga - Pabrik karung
menjalarnya api cepat. - Bengkel mobil
- Pabrik sabun
- Pabrik tembakau
- Pabrik lilin
- Studio dan pemancar
- Pabrik barang plastik
- Pergudangan
- Pabrik pesawat terbang
- Pertokoan dengan
pramuniaga lebih dari 50
orang
- Penggergajian dan
pengolahan kayu
- Pabrik makanan kering dari
bahan tepung
- Pabrik minyak nabati
- Pabrik tepung terigu
- Pabrik pakaian
Bahaya Kebakaran Berat - Pabrik kimia dengan
kemudahan terbakar tinggi
- Pabrik kembang api
Tempat   kerja   yang   mempunyai   jumlah   dan - Pabrik korek api
- Pabrik cat
kemudahan  terbakar  tinggi,  menyimpan  bahan - Pabrik bahan peledak
cair,   serta   atau   bahan   lainnya   dan   apabila - Pemintalan benang atau kain
terjadi    kebakaran    apinya    cepat    membesar - Penggergajian kayu dan
dengan   melepaskan   panas   tinggi,   sehingga penyelesaiannya
menjalarnya api cepat. menggunakan bahan mudah
terbakar
KLASIFIKASI JENIS TEMPAT KERJA
- Studio fil dan televisi
- Pabrik karet buatan
- Hanggar pesawat terbang
- Penyulingan minyak bumi
-          Pabrik karet busa dan plastik
busa

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 29 September 1999

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NO. KEP-186/MEN/1999
TANGGAL: 29 SEPTEMBER 1999
KURIKULUM DAN SILABI
KURSUS TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
I. PAKET D (TINGKAT DASAR I)
NO. KURIKULUM SILABI JAM
1 Norma K3 Penanggulangan Dasar-dasar K3 dan peraturan terkait dengan 4
Kebakaran K3 penanggulangan kebakaran
2 Manajemen penanggulangan Dasar-dasar manajemen pengamanan 2
kebakaran kebakaran
3 Teori api dan anatomi kebakaran I - Teori api dan anatomi kebakaran 4
- Prinsip-prinsip pencegahan dan,
- Teknik pemadaman kebakaran
4 Pengenalan sistem proteksi kebakaran - Sistem proteksi pasif (Kompartemenisasi 4
dll)
-          Sistem proteksi aktif (APAR, Hydrant dll)
5 Prosedur darurat bahaya kebakaran - Pengetahuan prosedur menghadapi 2
bahaya kebakaran (Dasar-dasar Fire
Emergency Plan)
6 Praktek Pemadaman dengan APAR/Hydrant 6
7 Evaluasi 3
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit 25
II. PAKET C (TINGKAT DASAR II)
NO. KURIKULUM SILABI JAM
1 Peraturan perundang-undangan K3 - Kebijakan K3 2
- Undang-undang No. 1/1970 2
- Sistem manajemen K3 2
- Norma-norma K3 Penanggulangan 2
kebakaran
2 Pengetahuan teknik pencegahan - Teori api dan anatomi kebakaran 2
kebakaran - Penyimpanan dan penanganan bahan 4
mudah terbakar/meledak
- Metoda pengendalian proses 4
pekerjaan/penggunaan peralatan, instalasi
dan energi/ panas lainnya.
3 Sistem instalasi deteksi, alarm, dan - Sistem deteksi & alarm kebakaran 2
pemadam kebakaran - Alat pemadam api ringan, 2
- Hydrant, springkler 2
- Sistem pemadam kimia 2
- Fire safety equipment 2
4 Sarana evakuasi - Jalan lintas, koridor, tangga, helipat, 2
tempat berkumpul
5 Pemeliharaan, pemeriksaan, - Instalasi alarm, APAR, Hydrant, 6
pengujian peralatan proteksi Springkler dan lainnya.
kebakaran
6 Fire emergency Respon Plan - Pengorganisasian sistem tanggap darurat 4
- Prosedur tanggap darurat kebakaran
- Pertolongan penderita gawat darurat
7 Praktek pemadaman APAR, Hydrant, Penyelamatan 16
8 Evaluasi 4
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit 60

III. PAKET B (TINGKAT AHLI PRATAMA)

NO. KURIKULUM SILABI JAM
1 Sistem pengawasan K3 - Kebijaksanaan & Program 4
pengembangan pembinaan dan
pengawasan K3
2 Sistem manajemen K3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER- 4
05/MEN/1996
3 Konsep perencanaan sistem proteksi - Peraturan dan standar sistem proteksi 8
kebakaran kebakaran
-          Penerapan 5 R ditempat kerja
4 Teknis inspeksi - Evaluasi potensi bahaya kebakaran 10
- Penanganan benda-benda dn pekerjaan
berbahaya
-          Instalasi listrik dan penyalur petir
- Manajemen pengamanan kebakaran
5 Sistem pelaporan kecelakaan - Peraturan wajib lapor kecelakaan 4
-       Sistem analisa kasus kecelakaan dan
kebakaran
- Sistem pelaporan kecelakaan dan
kebakaran
6 Asuransi kebakaran 2
7 Perilaku manusia dalam menghadapi 2
kebakaran
8 Manual tanggap darurat - Penyusunan buku penanganan keadaan 2
darurat kebakaran
- Skenario latihan penanggulangan
kebakaran terpadu
9 Teknik pemeriksaan dan pengujian 4
sistem proteksi kebakaran
10 Praktek - Kunjungan ke tempat kerja 14
- Diskusi/perumusan
11 Evaluasi 6
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit 60
IV. PAKET A (TINGKAT AHLI MADYA)
NO. KURIKULUM SILABI JAM
1 Development program of occupational Health 2
and Safety
2 Industrial communication Pattern 2
3 Fire risk assessment 2
4 Cost and benefit analysis of safety 2
5 Explosion protection 2
6 Smoke control system 2
7 Building construction 2
8 Environmental impact of fire 2
9 Performance based design on fire safety 2
10 Fire modelling and simulation 2
11 Fire safety audit internal (ISO 9000) 2
12 Fire safety design & evaluation 2
13 Praktek Kunjungan ke laboratorium uji api 10
14 Kertas kerja 10
15 Diskusi/ekspose 10
16 Evaluasi 6
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit 60
About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.