Aswin Weblog

"Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"

  • Blog Stats

    • 224,622 hits
  • Kalender

    Juli 2010
    M S S R K J S
    « Feb   Agu »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Sign by Aswin - For Information

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NO. PER-02/MEN/1999 TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADA USAHA HOTEL, RESTORAN DAN USAHA PARIWISATA LAINNYA

Posted by aswin pada 21 Juli 2010


PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NO. PER-02/MEN/1999 TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADA USAHA HOTEL, RESTORAN DAN USAHA PARIWISATA LAINNYA
MENTERI TENAGA KERJA R.I.,
Menimbang:
Bahwa uang service pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya diperuntukkan bagi para pekerja sebagaimana tercantum dalam Surat keputusan Menteri Perekonomian No. 706/1956;
Bahwa belum ada keseragaman di dalam pelaksanaan pembagian uang service sehingga menimbulkan permasalahan dalam bentuk berbagai tuntutan dan perselisihan hubungan industrial;
Bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja dan pengusaha maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Mengingat:
Undang-undang No. 3/1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan No. 23/1948 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara No. 4/1951);
Undang-undang No. 14/1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Lembaran Negara tahun Kerja (Lembaran Negara No. 55/1969, Tambahan Lembaran Negara No. 2912);
Undang-undang No. 9/1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara No. 78/1990, Tambahan Lembaran Negara No. 3472);
Peraturan Pemerintah No. 8/1981 tentang Perlindungan Upah;
Keputusan Republik Indonesia No. 122/M/1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi;
Keputusan Menteri Perekonomian No. 706/1956 tentang Perusahaan Yang Menyediakan Tempat Penginapan Termasuk Makanan;
Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM. 95 HK. 103/MPPT-87/1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1998 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK  INDONESIA TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADA USAHA HOTEL, RESTORAN, DAN USAHA PARIWISATA LAINNYA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
(1) Usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya adalah setiap bentuk
usaha baik milik swasta maupun milik negara yang mempergunakan sebagian
atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa layanan akomodasi, makanan,
minimum, dan atau jasa lainnya dengan pembayaran berdasarkan tarif yang
telah ditetapkan.
Pengusaha adalah:
Badan hukum yang menjalankan suatu usaha hotel, restoran dan usaha
pariwisata lainnya miliknya sendiri;
Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya yang
bukan miliknya;
Orang, persektutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan
di luar Indonesia.
(2)
c.
(3)
(4)
(5)
(6)
Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima
upah.
Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang bersifat mandiri, demokratis,
bebas dan bertanggung jawab yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja guna
memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya.
Uang service adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya
dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata
lainya.
Resiko kehilangan dan kerusakan adalah bagian uang service yang
disisihkansebelum uang service dibagikan kepada para pekerja dan
diperuntukkan bagi pengusaha untuk menanggung kerugian atau kerusakan alat
perlengkapan hotel, restoran, dan usaha pariwisata lainnya yang berhubungan
dengan tamu.
Pasal 2
(1) Uang service merupakan milik dan menjadi bagian pendapatan bagi pekerja
yang tidak termasuk sebagai komponen upah.
Pajak penghasilan atas uang service yang diterima masing-masing pekerja
ditanggung sepenuhnya oleh pekerja yang bersangkutan.
Pemotongan pajak penghasilan atas uang service dilakukan bersamaan pada
saat pembagian uang service oleh pengusaha dan bukti setoran pembayaran
pajak ke Kas Negara disampaikan kepada pekerja sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku.
(2)
(3)
BAB II
PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI,
PEMBAGIAN DAN PENGAWASAN INTERN UANG SERVICE
Pasal 3
Pengumpulan dan pengelolaan administrasi uang service sebelum dibagi,
dilakukan sepenuhnya oleh pengusaha.
Pasal 4
Pengelolaan uang service sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
dilakukan terpisah dari operasional perusahaan.
Pasal 5
Setiap bulan menjelang uang service dibagikan, pengusaha
wajib mengumumkan secara tertulis hasil perolehan uang service.
Pasal 6
(1) Hasil perolehan uang service selama 1 (satu) bulan kalender setelah dikurangi
untuk resiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan
kualitas sumber daya manusia wajib dibagi habis kepada pekerja yang berhak,
paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari bulan berikutya.
Pembagian uang service dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja yang ditetapkan sebelumnya.
(2)
Pasal 7
Pengawasan intern atas pengumpulan, pengelolaan administrasi uang service
dilakukan oleh Lembaga Kerjasama Bipartit yang terdiri dari unsur pengusaha dan
serikat pekerja dan wakil pekerja.
Pasal 8
(1) Uang service yang dikumpulkan dapat dipotong oleh pengusaha yang besaarnya
ditentukan sebagai berikut:
a. Untuk hotel berbintang 3 ke atas:
1).5 (lima) persen untuk resiko kehilangan dan kerusakan;
2).2 (dua) persen untuk pendayagunaan peningkatan kualitas
sumber daya manusia;
3).93 (sembilan puluh tiga) persen dibagi habis untuk para pekerja.
Untuk hotel berbintang 2 ke bawah, restoran dan usaha pariwisata
lainnya:
1).8 (delapan persen untuk resiko kehilangan dan kerusakan;
2).2 (dua) persen untuk pendayagunaan peningkatan kualitas
sumber daya manusia;
3).90 (sembilan puluh) persen dibagi habis untuk para pekerja.
b.
(2) Bagi usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya yang telah melakukan
pemotongan kehilangan dan kerusakan sebesar persentase lebih kecil dari
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, tetap
berlaku dan dilarang menyesuaikannya dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b.
Bagi usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya yang telah melakukan
pemotongan kehilangan dan kerusakan sebesar persentase lebih besar dari
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, wajib
menyesuaikannya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a atau huruf b.
Pasal 9
(3)
(1) Cara pembagian uang service yang tersedia untuk dibagikan kepada pekerja,
diserahkan pelaksanaanya kepada pengusaha dengan mempertimbangkan azas
pemerataan dan azas senioritas pekerja, yaitu separoh dibagi sama besar dan
sisanya berdasarkan senioritas atau point.
Uang service sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah uang service yang
sudah terkumpul.
(2)
BAB III
DANA PENDAYAGUNAAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 10
(1) Pengelolaan dana sebesar 2 (dua) persen untuk pendayagunaan peningkatan
kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf a angka 2) dan b angka 2) diserahkan kepada Lembaga Kerjasama Bipartit
perusahaan yang bersangkutan.
Pengawasan intern terhadap pengelolaan dana yang dilaksanakan Lembaga
Kerjasama Bipartit dilakukan oleh wakil pengusaha dan wakil pekerja yang
ditunjuk oleh Lembaga Kerjasama Bipartit perusahaan yang bersangkutan.
Bagi perusahaan yang belum terbentuk Kerjasama Bipartit, pengelolaan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada wakil pekerja.
(2)
(3)
BAB IV
PEKERJA YANG BERHAK MENDAPAT UANG SERVICE
Pasal 11
(1) Pekerja yang berhak mendapat uang service adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
(2)
Pekerja yang telah melewati masa percobaan;
Pekerja yang terikat pada kesepakatan kerja waktu tertentu;
Pekerja yang sedang menjalani cuti tahunan, cuti melahirkan atau gugur
kandungan;
Pekerja yang dengan ijin pengusaha sedang menjalankan tugas negara,
kepramukaan, organisasi pekerja dan atau ibadah keagamaan;
Pekerja lainnya sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Pekerja yang putus hubungan kerjanya sebelum saat pembagian uang
service berhak mendapat uang service terakhir secara prorata.
Pasal 12
(1) Pekerja yang oleh sesuatu alasan apapun dipekerjakan kembali berhak
mendapat uang service sejak yang bersangkutan mulai bekerja kembali.
Pekerja tidak berhak atas ganti rugi uang service yang sempat dihentikan
pembayarannya selama Pekerja tidak bekerja.
(2)
Pasal 13
(1) Usaha hotel dengan klasifikasi Hotel Berbintang selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sejak berlakunya peraturan ini wajib menyesuaikan dan melaksanakan
ketentuan Peraturan Menteri ini.
Usaha hotel dengan klasifikasi Hotel Non Bintang (melati), restoran dan usaha
pariwisata lainnya selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya
peraturan ini wajib menyesuaikan dan melaksanakan Peraturan Menteri ini.
(2)
BAB V
SANKSI
Pasal 14
Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Menteri
ini. Diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang No.
14/1969.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan.
Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Jakarta,
Pada tanggal: 11 Maret 1999.
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,
FAHMI IDRIS

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIANO. PER-02/MEN/1999TENTANGPEMBAGIAN UANG SERVICE PADA USAHA HOTEL, RESTORANDAN USAHA PARIWISATA LAINNYAMENTERI TENAGA KERJA R.I.,Menimbang: a. Bahwa uang service pada usaha hotel, restoran dan usahapariwisata lainnya diperuntukkan bagi para pekerjasebagaimana tercantum dalam Surat keputusan MenteriPerekonomian No. 706/1956;Bahwa belum ada keseragaman di dalam pelaksanaanpembagian uang service sehingga menimbulkanpermasalahan dalam bentuk berbagai tuntutan danperselisihan hubungan industrial;Bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastianhukum bagi para pekerja dan pengusaha maka perluditetapkan dengan Peraturan Menteri.Undang-undang No. 3/1951 tentang PernyataanBerlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan No.23/1948 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia(Lembaran Negara No. 4/1951);Undang-undang No. 14/1969 tentang Ketentuan-ketentuanPokok Mengenai Tenaga Lembaran Negara tahun Kerja(Lembaran Negara No. 55/1969, Tambahan LembaranNegara No. 2912);Undang-undang No. 9/1990 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara No. 78/1990, Tambahan LembaranNegara No. 3472);Peraturan Pemerintah No. 8/1981 tentang PerlindunganUpah;Keputusan Republik Indonesia No. 122/M/1998 tentangPembentukan Kabinet Reformasi;Keputusan Menteri Perekonomian No. 706/1956 tentangPerusahaan Yang Menyediakan Tempat PenginapanTermasuk Makanan;Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan TelekomunikasiNo. KM. 95 HK. 103/MPPT-87/1987 tentang KetentuanUsaha dan Penggolongan Restoran;Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1998tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja;b.c.Mengingat: 1.2.3.4.5.6.7.8.MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURANMENTERITENAGAKERJAREPUBLIKINDONESIA TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADAUSAHA HOTEL, RESTORAN, DAN USAHA PARIWISATALAINNYA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:(1) Usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya adalah setiap bentukusaha baik milik swasta maupun milik negara yang mempergunakan sebagianatau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa layanan akomodasi, makanan,minimum, dan atau jasa lainnya dengan pembayaran berdasarkan tarif yangtelah ditetapkan.Pengusaha adalah:a.b.Badan hukum yang menjalankan suatu usaha hotel, restoran dan usahapariwisata lainnya miliknya sendiri;Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendirimenjalankan usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya yangbukan miliknya;Orang, persektutuan atau badan hukum yang berada di Indonesiamewakili usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnyasebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, yang berkedudukandi luar Indonesia.(2)c.(3)(4)(5)(6)Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerimaupah.Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang bersifat mandiri, demokratis,bebas dan bertanggung jawab yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja gunamemperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya.Uang service adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnyadalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisatalainya.Resiko kehilangan dan kerusakan adalah bagian uang service yangdisisihkansebelum uang service dibagikan kepada para pekerja dandiperuntukkan bagi pengusaha untuk menanggung kerugian atau kerusakan alatperlengkapan hotel, restoran, dan usaha pariwisata lainnya yang berhubungandengan tamu.Pasal 2(1) Uang service merupakan milik dan menjadi bagian pendapatan bagi pekerjayang tidak termasuk sebagai komponen upah.Pajak penghasilan atas uang service yang diterima masing-masing pekerjaditanggung sepenuhnya oleh pekerja yang bersangkutan.Pemotongan pajak penghasilan atas uang service dilakukan bersamaan padasaat pembagian uang service oleh pengusaha dan bukti setoran pembayaranpajak ke Kas Negara disampaikan kepada pekerja sesuai dengan peraturanperpajakan yang berlaku.(2)(3)BAB IIPENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI,PEMBAGIAN DAN PENGAWASAN INTERN UANG SERVICEPasal 3Pengumpulan dan pengelolaan administrasi uang service sebelum dibagi,dilakukan sepenuhnya oleh pengusaha.Pasal 4Pengelolaan uang service sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajibdilakukan terpisah dari operasional perusahaan.Pasal 5Setiap bulan menjelang uang service dibagikan, pengusahawajib mengumumkan secara tertulis hasil perolehan uang service.Pasal 6(1) Hasil perolehan uang service selama 1 (satu) bulan kalender setelah dikurangiuntuk resiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatankualitas sumber daya manusia wajib dibagi habis kepada pekerja yang berhak,paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari bulan berikutya.Pembagian uang service dilakukan sesuai dengan kesepakatan antarapengusaha dan pekerja yang ditetapkan sebelumnya.(2)Pasal 7Pengawasan intern atas pengumpulan, pengelolaan administrasi uang servicedilakukan oleh Lembaga Kerjasama Bipartit yang terdiri dari unsur pengusaha danserikat pekerja dan wakil pekerja.Pasal 8(1) Uang service yang dikumpulkan dapat dipotong oleh pengusaha yang besaarnyaditentukan sebagai berikut:a. Untuk hotel berbintang 3 ke atas:1).5 (lima) persen untuk resiko kehilangan dan kerusakan;2).2 (dua) persen untuk pendayagunaan peningkatan kualitassumber daya manusia;3).93 (sembilan puluh tiga) persen dibagi habis untuk para pekerja.Untuk hotel berbintang 2 ke bawah, restoran dan usaha pariwisatalainnya:1).8 (delapan persen untuk resiko kehilangan dan kerusakan;2).2 (dua) persen untuk pendayagunaan peningkatan kualitassumber daya manusia;3).90 (sembilan puluh) persen dibagi habis untuk para pekerja.b.(2) Bagi usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya yang telah melakukanpemotongan kehilangan dan kerusakan sebesar persentase lebih kecil dariketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, tetapberlaku dan dilarang menyesuaikannya dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b.Bagi usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya yang telah melakukanpemotongan kehilangan dan kerusakan sebesar persentase lebih besar dariketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, wajibmenyesuaikannya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf a atau huruf b.Pasal 9(3)(1) Cara pembagian uang service yang tersedia untuk dibagikan kepada pekerja,diserahkan pelaksanaanya kepada pengusaha dengan mempertimbangkan azaspemerataan dan azas senioritas pekerja, yaitu separoh dibagi sama besar dansisanya berdasarkan senioritas atau point.Uang service sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah uang service yangsudah terkumpul.(2)BAB IIIDANA PENDAYAGUNAAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIAPasal 10(1) Pengelolaan dana sebesar 2 (dua) persen untuk pendayagunaan peningkatankualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a angka 2) dan b angka 2) diserahkan kepada Lembaga Kerjasama Bipartitperusahaan yang bersangkutan.Pengawasan intern terhadap pengelolaan dana yang dilaksanakan LembagaKerjasama Bipartit dilakukan oleh wakil pengusaha dan wakil pekerja yangditunjuk oleh Lembaga Kerjasama Bipartit perusahaan yang bersangkutan.Bagi perusahaan yang belum terbentuk Kerjasama Bipartit, pengelolaan danasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada wakil pekerja.(2)(3)BAB IVPEKERJA YANG BERHAK MENDAPAT UANG SERVICEPasal 11(1) Pekerja yang berhak mendapat uang service adalah:a.b.c.d.e.(2)Pekerja yang telah melewati masa percobaan;Pekerja yang terikat pada kesepakatan kerja waktu tertentu;Pekerja yang sedang menjalani cuti tahunan, cuti melahirkan atau gugurkandungan;Pekerja yang dengan ijin pengusaha sedang menjalankan tugas negara,kepramukaan, organisasi pekerja dan atau ibadah keagamaan;Pekerja lainnya sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.Pekerja yang putus hubungan kerjanya sebelum saat pembagian uangservice berhak mendapat uang service terakhir secara prorata.Pasal 12(1) Pekerja yang oleh sesuatu alasan apapun dipekerjakan kembali berhakmendapat uang service sejak yang bersangkutan mulai bekerja kembali.Pekerja tidak berhak atas ganti rugi uang service yang sempat dihentikanpembayarannya selama Pekerja tidak bekerja.(2)Pasal 13(1) Usaha hotel dengan klasifikasi Hotel Berbintang selambat-lambatnya 6 (enam)bulan sejak berlakunya peraturan ini wajib menyesuaikan dan melaksanakanketentuan Peraturan Menteri ini.Usaha hotel dengan klasifikasi Hotel Non Bintang (melati), restoran dan usahapariwisata lainnya selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak berlakunyaperaturan ini wajib menyesuaikan dan melaksanakan Peraturan Menteri ini.(2)BAB VSANKSIPasal 14Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4,Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Menteriini. Diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang No.14/1969.BAB VIKETENTUAN PENUTUPPasal 15Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh PegawaiPengawas Ketenagakerjaan.Pasal 16Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di: Jakarta,Pada tanggal: 11 Maret 1999.Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,FAHMI IDRIS

About these ads

7 Tanggapan to “PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NO. PER-02/MEN/1999 TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADA USAHA HOTEL, RESTORAN DAN USAHA PARIWISATA LAINNYA”

  1. ichwan said

    Apakah ini msh brlaku sampai saat ini? 2012?

    • aswin said

      dear ichwan,

      Sepanjang sepengetahuan saya, belum ada peraturan terkait ketenagakerjaan yang mencabut atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-02/MEN/1999 Tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran Dan Usaha Pariwisata Lainnya.
      Dengan demikian, peraturan tersebut MASIH BERLAKU.

  2. Anonymous said

    Hal ini perlu pengawasan yang melekat dari Tim Pengawas, jangan sampai karyawaan yang dikibuli

  3. Veronica said

    ASWIN,

    Menurut saya undang2 ini mengenai pembagian uang service yang di peruntukan sebuah perusahan hotel/resto yg meng-implementasi-kan pemunggutan uang service dari tamu kepada karyawannya. namun uang servicenya tdk pernah di berikan kepada karyawan atau di curi sebagian besarnya oleh pengusaha

    Pertanyaan saya:
    Apakah setiap restoran, hotel, penginapan atau warung, DIWAJIBKAN memunggut uang service? jika iya berapa percent pada masing2 usaha (hotel, penginapan, kos2an, restaurant atau warung)? dan Undang2 apa yg mengharuskan perusahan menagih uang service dari tamu kepada karyawan?

    Apakah boleh untuk suatu usaha hotel/restorant/warung tidak memunggut Uang service?

    Mohon Pencerahannya

  4. Veronica said

    apakah seluruh indonesia mempunyai tax service yg sama? atau berbeda2 di setiap kota?

  5. Michael said

    Bagaimana seandainya service saya tidak dibayarkan dan sewaktu saya mengajukan pengunduran diri saya juga tidak menerima gaji terakhir dan service dibulan tersebut.Dalam hal ini 2x Restaurant kami tidak membayarkan service dan 1 bulan gaji terakhir.Padahal saya sdh menjalankan kewajiban bekerja selama 1 bulan.Kemanakah saya harus mengadukan hal ini.Mohon bantuan dan sarannya.Trimakasih

  6. desy said

    lalu bagaimana dgn tmpat saya bkerja (usaha perhotelan/ resort) yg sudah 1tahun tidak mengeluarkan service kpada kami (staff) ? apakah yg bisa dituntut? dan gaji kami slalu trlambat 2bln? utk stiap kterlambatan wktu bkerja slalu dipotong cepat, tp utk jam krja yg brlebih tidak prnah diperhitungkan..apakah dlm prhotelan ada istilah lembur? jka tidak, lalu bagaimana dgn jam krja yg brlebih?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.